Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang memiliki kinerja baik untuk melakukan initial public offering (IPO). Bursa Efek Indonesia (BEI) Yogyakarta menyatakan bahwa jika BPR dapat melaksanakan IPO, hal ini akan memberikan dampak positif pada pasar modal.
Menurut Kepala BEI Yogyakarta, Irfan Noor Riza, ada beberapa keuntungan yang akan didapat jika BPR bisa go public, termasuk mendapatkan insentif pajak, meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kesadaran pasar, memperkuat loyalitas karyawan, mendapatkan akses pada pendanaan baru, dan meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik.
"Dampaknya bagi pasar modal sangat baik sekali, tentunya industri pasar modal Indonesia akan semakin bertumbuh," ucapnya pada Sabtu (24/02/2024).
Ia juga menjelaskan bahwa tidak semua BPR dapat melaksanakan IPO di BEI. Ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh BPR yang akan melakukan IPO sesuai dengan peraturan OJK. Namun, hingga saat ini, belum ada BPR di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan IPO.
Kepala OJK Perwakilan DIY, Parjiman, menyatakan bahwa UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan kemungkinan bagi BPR untuk melakukan IPO, dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut.
"Ini merupakan terobosan yang bagus, di mana saat ini sumber modal BPR terbatas dari pemegang saham. Melalui IPO, kesempatan untuk berkembang bagi BPR akan lebih luas lagi," jelasnya.
Meskipun demikian, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa tidak semua BPR dapat langsung melaksanakan IPO. OJK akan menetapkan sejumlah persyaratan agar proses IPO BPR dapat berjalan dengan baik dan tidak merugikan investor.
"Nanti akan keluar ketentuan dari kita POJK [Peraturan OJK]. Nanti ada kira-kira kriteria seperti apa BPR yang boleh IPO," katanya.
Bprnews.id - Rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) di sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR) mengalami penurunan meskipun masih berada di atas threshold yang ditetapkan regulator. Menurut data Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio NPL BPR pada Desember 2023 berada di level 9,87%, mengalami penurunan sebesar 65 basis poin (bps) dari bulan sebelumnya yang mencapai 10,52% pada November 2023.
Meskipun terjadi penurunan, rasio tersebut masih di atas batas maksimal yang ditetapkan regulator, yaitu 5%. Total nilai kredit bermasalah di BPR mencapai Rp13,89 triliun per Desember 2023, dari total kredit yang telah disalurkan sebesar Rp140,79 triliun.
"Industri ini telah melakukan antisipasi yang baik, sejalan dengan akan berakhirnya masa relaksasi Covid-19 pada Maret 2024," ujar Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo), Tedy Alamsyah.
Perbaikan rasio kredit bermasalah ini diharapkan akan semakin membaik seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan terus meningkatnya kualitas kredit industri BPR. Namun, meski terjadi penurunan, fenomena bank bangkrut tetap menjadi perhatian.
Sejak awal tahun ini, lima bank di Indonesia telah dicabut izinnya oleh OJK karena bangkrut, termasuk Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Purworejo dan PT BPR Bank Pasar Bhakti. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa OJK akan mempercepat penanganan bank bangkrut untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.
Bprnews.id - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mengadakan workshop literasi keuangan digital di Universitas Raharja Kota Tangerang pada Kamis, (22/2). Acara ini merupakan bagian dari upaya Jamkrindo untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan keuangan digital di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Workshop ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Rektor Universitas Abas Sunarya, Direktur PT UMKM Tangerang Raya Azdin Akbar, CEO Lunas Roy Baskoro, Sekretaris Perusahaan Jamkrindo Aribowo, serta Komunitas UMKM Tangerang Raya.
Menurut Aribowo, workshop kali ini diikuti oleh 50 peserta UMKM Tangerang, yang mendapatkan edukasi literasi keuangan. Salah satu fokus materi adalah pentingnya laporan keuangan dalam mendukung akses permodalan. "Dengan adanya workshop ini diharapkan para pelaku UMKM mampu membuat laporan keuangan sendiri, sehingga dapat melakukan mendiagnosis kesehatan keuangannya," ungkap Aribowo.
Selain memberikan pemahaman tentang laporan keuangan, Jamkrindo juga mendorong para pelaku UMKM untuk memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) melalui ChatGPT. Penggunaan ChatGPT diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam merencanakan strategi pemasaran, memberikan informasi tren pasar, meningkatkan interaksi dengan pelanggan, serta menganalisis data pelanggan.
Acara ini merupakan kelanjutan dari serangkaian workshop literasi keuangan digital yang telah dilakukan oleh Jamkrindo sebelumnya di berbagai kota seperti Pare-Pare, Palu, dan Ambon pada tahun 2023. Dengan terus menggelar acara serupa, Jamkrindo berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia.
Bprnews.id - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok mengumumkan rencana untuk meningkatkan sinergi antara koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) sebagai fokus utama tahun 2025. Langkah ini diungkapkan dalam acara Forum Rencana Kerja (Renja) di Hotel Savero pada Rabu (21/02/24).
Kepala DKUM Kota Depok, Dede Hidayat, menjelaskan bahwa sinergi tersebut akan mendorong pelaku UMKM untuk bergabung dengan koperasi atau bahkan mendirikan unit koperasi sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan akses permodalan kepada pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan untuk pengembangan usahanya.
"Diharapkan koperasi memberikan akses permodalan dari sisi non perbankan," jelas Dede kepada berita.depok.go.id usai acara Renja DKUM Depok.
Menurut Dede, Kota Depok telah memiliki 165 koperasi yang terdaftar berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Namun, koperasi tersebut masih terbagi dalam kategori sehat, cukup sehat, dan tidak sehat.
Di sisi lain, melalui program 1.000 Wirausaha Baru dan 5.000 Perempuan Pengusaha, sudah ada ribuan pelaku usaha yang berhasil dilahirkan di Kota Depok.
Pemerintah Kota Depok juga tengah berupaya memberikan akses permodalan kepada pelaku UMKM, baik melalui lembaga perbankan maupun non perbankan. Kehadiran koperasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan akses permodalan bagi UMKM di Kota Depok.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan UMKM. DKUM Kota Depok optimis bahwa dengan sinergi yang kuat antara koperasi dan UMKM, dapat tercipta lingkungan usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kota Depok.
Bprnews.id - Bank Mega, salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia, mengumumkan penurunan laba bersih sebesar 13,37 persen pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Wakil Direktur Utama Bank Mega, Diza Larentie, menyatakan bahwa penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya biaya dana perbankan yang signifikan.
Menurut laporan keuangan Bank Mega, laba bersih bank tersebut turun menjadi Rp3,51 triliun sepanjang tahun 2023, dibandingkan dengan Rp4 triliun pada tahun sebelumnya.
"Dalam setahun kemarin, BI saja sudah menaikkan 7 days repo beberapa kali, tentunya itu seiring dengan The Fed juga," kata Diza kepada wartawan di Jakarta.
Diza juga menyoroti dampak suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang tinggi pada tahun sebelumnya, yang berdampak pada kenaikan suku bunga perbankan serta meningkatkan biaya dana perbankan. Catatan Bank Mega menunjukkan bahwa biaya dana perbankan pada tahun 2023 meningkat menjadi 4,43 persen year-to-date (ytd) dari 3,05 persen ytd pada tahun 2022.
Selain itu, penyaluran kredit juga menjadi tantangan bagi Bank Mega, dengan total kredit di tahun 2023 turun menjadi Rp65,68 triliun dibandingkan dengan Rp69,7 triliun pada tahun 2022.
Meskipun demikian, Bank Mega mencatat bahwa penurunan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) tidak berdampak pada likuiditas dan kualitas kredit, dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 74,03 persen dan NPL gross sebesar 1,57 persen.
Untuk mengatasi penurunan laba dan biaya dana perbankan, Bank Mega akan fokus pada peningkatan dana murah atau current account saving account (CASA). Diza menyatakan bahwa Bank Mega menargetkan persentase CASA dapat mencapai di atas 30 persen pada tahun ini.
Bank Mega juga akan terus mengembangkan layanan perbankan digital, seperti mobile banking dan layanan BI Fast, untuk mendorong pertumbuhan CASA di tahun 2024.
"Dengan fitur-fitur yang kami tambahkan dan kemudahan yang terus kami berikan di mobile banking, kami berharap dapat mendorong peningkatan CASA," tambah Diza.
Bank Mega optimis bahwa dengan strategi ini, mereka dapat mengatasi tantangan dan mencapai kinerja yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.