BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap meningkatnya aktivitas keuangan ilegal. Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Arifin Susanto, menekankan pentingnya literasi keuangan untuk menghindari jeratan lembaga atau praktik keuangan yang tidak memiliki izin resmi. "Masyarakat harus lebih berhati-hati dan tidak mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan tinggi yang tidak masuk akal," ujarnya pada kegiatan OJK Journalist Class di The ALTS Hotel Palembang, 14-15 Oktober 2024.
Arifin mengungkapkan bahwa saat ini banyak lembaga yang melakukan praktik keuangan ilegal, termasuk pinjaman online dan investasi bodong. "Di wilayah Sumbagsel, Sumsel memiliki 694 pinjol ilegal, 12 investasi ilegal, dan 16 kasus sosial engineering," jelasnya. Dia juga mencatat bahwa kalangan yang paling banyak terjerat adalah guru (42 persen), korban PHK (21 persen), rumah tangga (18 persen), dan karyawan (9 persen).
OJK terus memantau dan menindak entitas ilegal, tetapi Arifin menekankan, "Peran aktif masyarakat untuk melaporkan hal-hal mencurigakan sangat penting." Ia menyarankan agar masyarakat selalu memeriksa legalitas lembaga keuangan sebelum bertransaksi. "Pastikan lembaga tersebut terdaftar dan diawasi oleh OJK," tambahnya.
Sejak 2017 hingga Mei 2024, OJK telah menutup 1.366 investasi ilegal, 8.271 pinjol ilegal, dan 251 gadai ilegal, dengan kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp 139,67 triliun. "Kami menyediakan layanan informasi untuk mempermudah masyarakat mengecek legalitas lembaga keuangan di website dan melalui kontak OJK di 157 atau WA 081 1 57 157 157," imbuhnya.
Arifin juga menekankan pentingnya literasi keuangan dalam menghadapi era digital dan menegaskan bahwa masyarakat harus memahami hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen. "Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem keuangan yang aman dan sehat," tutupnya.
BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan mengadakan acara bertajuk "LPS Goes to Campus"di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Selasa, 15 Oktober 2024. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan peran dan fungsi LPS kepada mahasiswa serta generasi milenial. "Kami ingin mahasiswa memahami pentingnya LPS dalam perekonomian Indonesia," ungkap perwakilan LPS.
Dalam kegiatan ini, peserta akan mendapatkan sosialisasi interaktif mengenai kontribusi LPS terhadap stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sesi ini akan dipandu oleh narasumber berpengalaman yang akan menjelaskan secara detail peran LPS dalam mendukung keamanan simpanan masyarakat dan ekonomi kreatif.
Selain sosialisasi, akan ada sesi tanya jawab dan kuis dengan berbagai hadiah menarik untuk menambah keseruan acara. "Kami berharap kegiatan ini dapat mendekatkan LPS dengan generasi muda dan mendorong mereka untuk memahami pentingnya menabung dan berinvestasi," tambahnya.
LPS berkomitmen untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan milenial. Melalui acara ini, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh wawasan mendalam dan terinspirasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi kreatif yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
BPRNews.id - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara Gorontalo Maluku Utara, Robert Sianipar, mengungkapkan bahwa selama Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024, pihaknya berhasil mengedukasi 16.210 orang tentang jasa keuangan di Provinsi Sulawesi Utara. "Selama periode BIK tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara, kami telah mengadakan 85 kegiatan dengan total 16.210 peserta," jelas Robert di Manado, pada hari Senin.
Lebih lanjut, Robert menyatakan bahwa kegiatan inklusi keuangan ini berhasil membuka 6.711 rekening tabungan dan kredit perbankan, 3.231 akun pegadaian, 2.880 transaksi pasar modal, dan 1.030 polis asuransi. Dia berharap pencapaian ini akan terus meningkat untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 98 persen pada tahun 2045.
Selain itu, OJK Sulutgomalut juga telah mengedukasi lebih dari 18.000 peserta di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara selama tahun 2024. "Kami melakukan berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, pelatihan, *bank goes to school/campus*, serta Training of Trainers," ungkapnya.
Robert juga menjelaskan bahwa dalam rangkaian BIK tahun 2024, tema yang diangkat adalah *“Akses Keuangan Inklusif, Wujudkan Masyarakat Produktif.”* Kegiatan ini dimulai pada bulan September dan mencapai puncaknya di bulan Oktober.
Dia mengucapkan terima kasih kepada semua Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan pihak terkait yang telah berkontribusi aktif dalam kegiatan BIK. "Kerja keras dan kolaborasi ini tidak hanya berhasil membuka ribuan produk dan akses keuangan, tetapi juga memperkuat literasi keuangan masyarakat," tutupnya.
Dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024, tercatat bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia pada tahun 2023 mencapai 65,43 persen, sedangkan tingkat inklusi sebesar 75,02 persen. Namun, masih terdapat selisih 9,59 persen antara tingkat literasi dan tingkat inklusi di tahun yang sama.
BPRNews.id - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara Gorontalo Maluku Utara, Robert Sianipar, mengungkapkan bahwa selama Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024, pihaknya berhasil mengedukasi 16.210 orang tentang jasa keuangan di Provinsi Sulawesi Utara. "Selama periode BIK tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara, kami telah mengadakan 85 kegiatan dengan total 16.210 peserta," jelas Robert di Manado, pada hari Senin.
Lebih lanjut, Robert menyatakan bahwa kegiatan inklusi keuangan ini berhasil membuka 6.711 rekening tabungan dan kredit perbankan, 3.231 akun pegadaian, 2.880 transaksi pasar modal, dan 1.030 polis asuransi. Dia berharap pencapaian ini akan terus meningkat untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 98 persen pada tahun 2045.
Selain itu, OJK Sulutgomalut juga telah mengedukasi lebih dari 18.000 peserta di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara selama tahun 2024. "Kami melakukan berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, pelatihan, *bank goes to school/campus*, serta Training of Trainers," ungkapnya.
Robert juga menjelaskan bahwa dalam rangkaian BIK tahun 2024, tema yang diangkat adalah *“Akses Keuangan Inklusif, Wujudkan Masyarakat Produktif.”* Kegiatan ini dimulai pada bulan September dan mencapai puncaknya di bulan Oktober.
Dia mengucapkan terima kasih kepada semua Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan pihak terkait yang telah berkontribusi aktif dalam kegiatan BIK. "Kerja keras dan kolaborasi ini tidak hanya berhasil membuka ribuan produk dan akses keuangan, tetapi juga memperkuat literasi keuangan masyarakat," tutupnya.
Dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024, tercatat bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia pada tahun 2023 mencapai 65,43 persen, sedangkan tingkat inklusi sebesar 75,02 persen. Namun, masih terdapat selisih 9,59 persen antara tingkat literasi dan tingkat inklusi di tahun yang sama.
BPRNews.id - Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, menekankan pentingnya peran BPR dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih mudah diakses dan mendukung kebutuhan masyarakat, terutama bagi buruh pabrik di wilayah tersebut.
Hera menyampaikan bahwa BPR Sukabumi seharusnya memprioritaskan inovasi program yang dapat memenuhi kebutuhan buruh, terutama terkait kemudahan akses kredit dengan bunga yang lebih ringan.
“BPR Sukabumi perlu mengutamakan pelayanan yang cepat dan mudah, terutama bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan tetap seperti buruh pabrik, agar mereka tidak terjebak pada pinjaman dari lembaga keuangan yang tidak resmi dan berbunga tinggi,” ujarnya.
Hera juga menyoroti perlunya BPR Sukabumi untuk fokus pada program yang memberikan manfaat nyata bagi buruh pabrik yang sering kali kesulitan mengakses layanan bank besar akibat persyaratan yang rumit. “Ke depan, inovasi apa yang akan dikedepankan oleh BPR Sukabumi? Apakah fokus pada kecepatan dan kemudahan layanan, atau segmen masyarakat yang memiliki penghasilan tetap seperti buruh pabrik? Daripada mereka terjebak dengan bank-bank tidak resmi yang memberikan bunga besar, lebih baik masuk ke BPR yang jelas lebih aman,” tambahnya.
Menurut Hera, buruh pabrik kerap kali menghadapi tantangan dalam memenuhi syarat-syarat perbankan konvensional. Oleh sebab itu, BPR Sukabumi diharapkan bisa menjadi alternatif yang lebih ramah dan mudah diakses oleh mereka.
Dengan bunga yang lebih terjangkau dan proses pinjaman yang lebih sederhana, buruh dapat menggunakan layanan BPR untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka.
“Kami sangat mendukung langkah BPR Sukabumi jika dapat lebih proaktif menjangkau buruh pabrik, sehingga mereka bisa mendapatkan pinjaman yang lebih adil dan tidak membebani,” tutup Hera.
Melalui pengembangan layanan yang lebih tepat sasaran, BPR Sukabumi diharapkan dapat berperan lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di kalangan pekerja pabrik yang menjadi tulang punggung industri di Sukabumi.