BPRNews.id - Menutup tahun 2024, Allo Bank, bank digital di bawah naungan CT Corp, menghadirkan solusi keuangan yang menarik dan menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Salah satu penawaran spesial yang patut dicermati adalah Allo Deposito Flash Deal – promo eksklusif yang hanya hadir di penghujung tahun ini.
Dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (18/12), Allo Bank mengumumkan bahwa promo Allo Deposito Flash Deal akan berlangsung pada 21 Desember 2024 dan 27 Desember 2024. Nasabah yang membuka deposito dengan minimal Rp10 juta berkesempatan mendapatkan berbagai keuntungan menarik. Di antaranya adalah bunga deposito yang mencapai 8,5% per tahun, cash reward hingga Rp2 juta, serta tambahan bunga 1% khusus untuk pengguna baru. Selain itu, nasabah juga menikmati bebas biaya administrasi bulanan dan bebas biaya penalti.
Allo Bank terus menegaskan komitmennya untuk memberikan layanan perbankan yang aman dan nyaman. Sebagai bank digital yang beroperasi di bawah CT Corp, Allo Bank mengadopsi standar keamanan tertinggi dalam layanan perbankannya. Kesuksesan ini melanjutkan jejak Bank Mega, yang telah dikenal luas sebagai salah satu bank konvensional terpercaya di Indonesia.
Dengan jumlah pengguna yang telah melebihi 11 juta, Allo Bank berhasil menyediakan pengalaman perbankan digital yang praktis, aman, dan sesuai dengan berbagai kebutuhan finansial masyarakat. Melalui promo Allo Deposito Flash Deal, Allo Bank berharap dapat memberikan solusi investasi menarik yang menguntungkan untuk mengawali tahun 2025 dengan optimisme.
BPRNews.id - PT Bank Jago Tbk (ARTO) melakukan perubahan signifikan dalam jajaran Komisaris dan Direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 17 Desember 2024. Perubahan ini mencerminkan komitmen Bank Jago untuk memperkuat struktur manajemen dalam menghadapi pertumbuhan bisnis yang pesat. Salah satu keputusan penting dalam RUPSLB adalah menyetujui pengunduran diri Peterjan van Nieuwenhuizen sebagai anggota direksi, yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2025. Direktur Utama Bank Jago, Arief Harris Tandjung, menyampaikan apresiasi atas kontribusi Peterjan. “Dengan segala pencapaian yang telah diperoleh bersama Bank Jago, Peterjan memiliki aspirasi baru untuk mengeksplorasi karier di tingkat regional,” ujar Arief, Selasa (17/12). Peterjan dikenal sebagai sosok yang berperan besar dalam pengembanganAplikasi Jago serta memperkuat strategi kolaborasi dengan mitra strategis.
RUPSLB juga menyetujui pengunduran diri Teguh Dartanto sebagai komisaris independen. Keputusan ini akan efektif setelah penggantinya dinyatakan lulus penilaian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selama menjabat sejak 2020, Teguh dikenal memberikan saran berharga untuk perkembangan Bank Jago. “Atas nama Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan Bank Jago, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Teguh Dartanto dan Peterjan van Nieuwenhuizen atas kepemimpinan serta dedikasinya yang telah meletakkan fondasi kuat bagi pengembangan bisnis Bank Jago dalam jangka panjang,” tambah Arief. Sebagai pengganti, Bank Jago menunjuk Mahdi Syahbuddin sebagai komisaris baru. Penunjukan ini akan efektif setelah mendapat persetujuan OJK hingga RUPST Tahun Buku 2026. Mahdi adalah bankir dengan lebih dari 35 tahun pengalaman, yang pernah berkarir di Citibank, Bank Universal, BTPN Syariah, dan BTPN.
Dengan perubahan ini, susunan terbaru Komisaris Bank Jago adalah Jerry Ng sebagai Komisaris Utama, Anika Faisal sebagai Komisaris, serta Arief Tarunakarya Surowidjojo dan Mahdi Syahbuddin (menunggu persetujuan OJK) sebagai Komisaris Independen. Sementara itu, jajaran Direksi diisi oleh Arief Harris Tandjung sebagai Direktur Utama, Tjit Siat Fun sebagai Direktur Kepatuhan, serta Sonny Christian Joseph, Umakanth Rama Pai, dan Supranoto Prajogo sebagai Direktur.
Bank Jago mencatatkan pertumbuhan signifikan hingga kuartal III-2024. Jumlah nasabah funding melalui Aplikasi Jago telah menembus 11,1 juta, sementara nasabah lending mencapai 14,1 juta. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) melonjak 64% menjadi Rp16,9 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp10,3 triliun. Penyaluran kredit juga tumbuh 59% menjadi Rp17,3 triliun, naik dari Rp10,9 triliun pada tahun sebelumnya. Total aset Bank Jago kini mencapai Rp 26,8 triliun, naik 40% dari Rp19,1 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Laba bersih setelah pajak juga mengalami lonjakan signifikan, tumbuh 71% menjadi Rp86 miliar, dari sebelumnya Rp50 miliar per September 2023. Dengan perubahan struktur manajemen dan kinerja yang impresif, Bank Jago optimis dapat terus mengembangkan layanan perbankan digitalnya serta mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan pertumbuhan pembiayaan yang stabil dan konsisten di sektor perbankan umum di Aceh. Hingga saat ini, pembiayaan sektor ini tercatat mencapai Rp 43,06 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 14,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/ yoy). Rasio non-performing financing (NPF) juga tetap terkendali di angka 1,74 persen, menandakan stabilitas yang terjaga.
Pertumbuhan positif juga tercatat pada sisi dana pihak ketiga (DPK), yang mengalami kenaikan sebesar 9,55 persen yoy, mencapai Rp 45,22 triliun. "Secara keseluruhan, kondisi perbankan di Aceh tetap dalam keadaan baik," ujar Kepala OJK Aceh, Daddi Peryoga, dalam acara media gathering bertema Sinergi OJK Aceh bersama Rekan Media dalam rangka Membangun Perspektif Positif terhadap Perekonomian dan Pariwisata Aceh di Mata Ie Resort, Sabang, Senin (16/12/2024).
Daddi juga menambahkan, OJK akan terus meningkatkan pengawasan untuk menjaga stabilitas sektor perbankan di Aceh. "Peran OJK dalam hal pengawasan akan terus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas perbankan di Aceh," tambahnya.
Sektor keuangan non-bank (IKNB) juga mengalami pertumbuhan signifikan, dengan perusahaan pembiayaan menjadi kontributor terbesar dalam penyaluran pembiayaan. Pada posisi September 2024, perusahaan pembiayaan tercatat menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 5,5 triliun, dengan kenaikan sebesar 15,22 persen year to date (ytd).
Industri pasar modal di Aceh turut mencatatkan kinerja positif dengan jumlah investor yang semakin meningkat, yakni naik 6,49 persen ytd. Nilai kepemilikan saham pun tercatat mencapai Rp 802 miliar, yang mengalami kenaikan sebesar 4,23 persen.
Namun, Daddi Peryoga mengingatkan adanya potensi risiko ketidakpastian global yang masih tinggi ke depan. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakpastian ini antara lain adalah ketegangan geopolitik, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang meluas ke beberapa negara Amerika Latin, serta pelambatan ekonomi Tiongkok. “Dampak ketidakpastian global terhadap ekonomi dunia memerlukan kebijakan yang tepat dari seluruh pemangku kepentingan, dan tentunya kolaborasi dari semua sektor,” ujar Daddi.
Dalam upaya menjaga stabilitas industri jasa keuangan di tengah risiko global, OJK terus mendorong sektor keuangan untuk memperkuat daya tahan melalui peningkatan permodalan dan penerapan Good Corporate Governance (GCG). “Untuk menjaga stabilitas industri jasa keuangan di tengah risiko global, OJK terus mendorong industri ini meningkatkan daya tahan melalui penguatan permodalan dan penerapan GCG yang baik,” tegas Daddi.
Daddi juga menyebutkan bahwa dengan disahkannya Undang-undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) pada 12 Januari 2023, OJK memiliki tugas yang lebih luas dalam memperkuat literasi, inklusi, dan perlindungan konsumen. Sebagai bagian dari amanat tersebut, OJK Aceh telah melakukan berbagai kegiatan edukasi dan literasi keuangan untuk masyarakat.
“Dan terakhir, pengukuhan Satgas PASTI Provinsi Aceh pada 28 November 2024 bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dari aktivitas keuangan ilegal,” jelas Daddi.
Berdasarkan data yang dirangkum Satgas PASTI, terdapat 19 aduan terkait investasi ilegal dan 72 aduan terkait pinjaman online (pinjol) di Aceh pada periode Januari hingga Oktober 2024. Untuk melindungi masyarakat Aceh dari ancaman investasi ilegal dan judi online, Daddi menekankan pentingnya kegiatan edukasi yang masif, termasuk melibatkan jurnalis media massa sebagai pihak yang berperan dalam menyebarkan informasi yang benar dan dapat mencegah terjadinya penipuan serta aktivitas keuangan ilegal.
BPRNews.id - Sri H. Rahayu, CEO On Us Asia, berhasil meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia dalam program studi Ilmu Hukum. Gelar tersebut diperoleh melalui disertasi berjudul “Peran Bank Umum Konvensional dengan Kepemilikan Asing dalam Penguatan Industri Perbankan Nasional”, yang menegaskan komitmennya dalam mengintegrasikan wawasan akademik dengan praktik di sektor perbankan.
Penelitian Sri menyoroti peran penting bank umum konvensional (BUK) yang memiliki kepemilikan asing dalam memperkuat sektor perbankan nasional. Bank-bank ini, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh investor asing, memiliki beberapa keunggulan, seperti sumber daya keuangan yang solid, teknologi informasi yang canggih, praktik bisnis terbaik, serta jaringan yang luas, baik nasional maupun internasional.
Sri menyimpulkan bahwa meskipun BUK dengan kepemilikan asing memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat industri perbankan, sejumlah penyesuaian kebijakan perlu dilakukan agar peran tersebut dapat lebih optimal. Melalui riset ini, Sri berkeyakinan bahwa sektor perbankan nasional dapat berkembang dengan lebih inklusif dan kompetitif, serta siap menghadapi tantangan global.
Sebagai CEO On Us Asia, Sri H. Rahayu terus menunjukkan kepemimpinan yang selaras dengan dinamika global. Keberhasilannya dalam meraih gelar doktor mencerminkan visi strategisnya dalam menjalin hubungan antara teori dan praktik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. "Penguatan industri perbankan nasional tidak hanya membutuhkan regulasi yang memadai, tetapi juga kemitraan strategis yang dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat. Saya percaya penelitian ini akan menjadi pijakan untuk transformasi yang lebih besar," ujar Sri dalam sambutannya.
Gelar doktor yang diraih oleh Sri semakin memperkuat reputasinya sebagai pemimpin yang tidak hanya berkontribusi dalam dunia akademik tetapi juga di sektor industri. Keberhasilannya ini menjadi bukti nyata komitmen untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi kepada masyarakat, sekaligus menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk berinovasi dan memperkuat sektor strategis di Indonesia.
Sri meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada 1995 dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD), dengan jurusan Hukum Internasional. Pada 1998, ia mendapatkan Beasiswa Chevening dari Pemerintah Inggris untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana (S2). Setahun setelahnya, ia berhasil menyelesaikan pendidikan Master of Laws (LLM) in Banking & Finance Law dari The London School of Economics and Political Science (LSE), London.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan dua peraturan penting yang bertujuan memperkuat sektor perbankan nasional. Pada Senin 16 Desember 2024, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2024 tentang kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (Liquidity Coverage Ratio/LCR) bagi bank umum, serta POJK Nomor 20 Tahun 2024 mengenai kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih (Net Stable Funding Ratio/NSFR).
Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M Ismail Riyadi, menjelaskan, "Kedua POJK ini didasari bahwa bank perlu memiliki likuiditas yang kuat dan memadai untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, mampu berkembang dan bersaing secara nasional maupun internasional, serta sejalan dengan perkembangan standar internasional."
POJK 19/2024 adalah perubahan dari POJK 50/POJK.03/2017 yang mengatur kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih (NSFR), sementara POJK 20/2024 menggantikan POJK 42/POJK.03/2015 yang mengatur kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (LCR) bagi bank umum.
Dalam kedua peraturan tersebut, OJK menekankan pentingnya memiliki rasio likuiditas yang setara, dapat diandalkan, dan dapat diperbandingkan untuk menilai kecukupan aset keuangan berkualitas tinggi guna mengantisipasi arus kas keluar bersih (net cash outflow). Selain itu, cakupan kewajiban pemantauan, perhitungan, dan pelaporan LCR serta NSFR juga diperluas untuk mencakup seluruh bank umum konvensional (BUK), termasuk kelompok bank yang sebelumnya tidak masuk dalam pengaturan LCR dan NSFR, kecuali bank asing.
Perluasan ini dilakukan karena pemeliharaan rasio LCR dan NSFR bertujuan mendukung penguatan likuiditas perbankan, sehingga dibutuhkan rasio yang setara dan dapat diandalkan untuk seluruh BUK. Perubahan lain yang diatur dalam POJK LCR mencakup penyesuaian kriteria High Quality Liquid Assets (HQLA), tata cara pelaporan, dan pengaturan kewajiban terkait Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP). Sementara itu, POJK NSFR mengatur penyesuaian Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan tata cara pelaporannya.
Ismail menambahkan, "POJK ini merupakan bagian dari komitmen OJK untuk tetap menjaga prinsip kehati-hatian di sektor perbankan, terutama dalam memperkuat ketahanan likuiditas." Dengan adanya peraturan ini, diharapkan bank-bank dapat meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola likuiditas, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, guna mendukung fungsi intermediasi yang lebih kuat dan berkontribusi pada perekonomian nasional.