BPRNews.id - Komunal menargetkan perluasan kemitraan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di luar wilayah Jawa dan Bali, sebagai upaya untuk meningkatkan penetrasi nasional BPR, mendukung digitalisasi, serta memperluas basis nasabah. Hal ini disampaikan oleh Hendry Lieviant, Co-Founder & CEO Komunal, dalam acara Komunal BPR Fair di Jakarta, Kamis, 26 September.
Saat ini, Komunal telah bermitra dengan sekitar 300 BPR, yang mencakup sekitar 20% dari total BPR di Indonesia. Namun, sekitar 80% dari kemitraan tersebut masih terpusat di Jawa dan Bali. "Tahun depan kami akan fokus memperluas kemitraan di wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan NTT," jelas Hendry. Wilayah-wilayah tersebut memiliki banyak BPR yang potensial untuk dikerjasamakan.
Inisiatif ini, menurut Hendry, juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan literasi keuangan di masyarakat dan memperluas inklusi keuangan. Aplikasi DepositoBPR by Komunal menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut, karena menawarkan investasi yang aman dengan simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga Rp2 miliar per nasabah, serta tingkat suku bunga yang lebih tinggi dari bank umum, yaitu sebesar 6,75%.
Peter Jacobs, Komisaris Komunal, menyatakan bahwa peran BPR dalam memperkuat ekonomi nasional sangat penting. Tema BPR Kuat, Indonesia Hebat dalam Komunal BPR Fair ini, menurutnya, mencerminkan semangat untuk memperkuat peran BPR dalam perekonomian Indonesia.
Kendrick Winoto, Co-Founder & CFO Komunal, menambahkan bahwa kesuksesan Komunal BPR Fair sebelumnya telah menarik perhatian masyarakat, dan kali ini acara diharapkan memberikan pengalaman edukatif sekaligus menyenangkan bagi pengunjung.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah untuk mencabut izin pembentukan Unit Syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Keputusan ini diambil karena pengelolaan unit syariah tersebut kini telah dialihkan kepada PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
Pencabutan izin tersebut tercantum dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-507/PD.02/2024 yang dikeluarkan pada 9 September 2024. Keputusan ini merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi regulasi yang mengatur pemisahan unit syariah dari perusahaan asuransi konvensional. “Pencabutan izin pembentukan unit syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah yang telah disetujui oleh OJK,” ungkap Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus, Pengendalian Kualitas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Asep Iskandar, dalam keterangan resminya pada Rabu 25 September.
Dengan pencabutan izin ini, PT Asuransi Allianz Life Indonesia tidak lagi diperbolehkan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa berbasis prinsip syariah. Seluruh pengelolaan asuransi syariah yang sebelumnya berada di bawah unit syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia kini resmi dialihkan ke PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
Sebagai tambahan, PT Asuransi Allianz Life Indonesia sebelumnya mengelola bisnis asuransi berbasis konvensional dan syariah. Namun, dengan pemisahan ini, unit syariah tersebut telah secara resmi dialihkan menjadi entitas tersendiri, PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
BPRNews.id - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa OJK terus berkomitmen menjalankan konsep Fair Trade untuk membangun industri perbankan yang berkeadilan dalam melindungi konsumen, pekerja, dan produsen. Sumedang, 25 September 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dian Ediana Rae dalam acara OJK Mengajar yang menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) OJK ke-13. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan Kuliah Umum Hukum Perdagangan Internasional bertema “Fair Trade pada Industri Jasa Keuangan" di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Sumedang, pada Selasa (24/9).
Dian menekankan bahwa tema fair trade dalam industri jasa keuangan memiliki keterkaitan langsung dengan beberapa program Sustainable Development Goals (SDGs) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terutama terkait keadilan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan (UNDP, 2024).
“Prinsip fair trade memastikan adanya keadilan dalam seluruh rantai pasok, termasuk perlindungan terhadap produsen, pekerja, dan konsumen. Dalam konteks inklusi keuangan, fair trade juga mendukung akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan dan mendorong terbentuknya sistem keuangan yang inklusif serta berkelanjutan dengan tetap mendukung pengembangan industri domestik,” jelas Dian.
Lebih lanjut, Dian juga menyampaikan bahwa OJK, sebagai regulator di sektor jasa keuangan, terus mendorong implementasi keuangan berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui penerbitan Taksonomi Hijau Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dan Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS) Perbankan, yang berfungsi sebagai panduan bagi bank dalam penyaluran pembiayaan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan.
Dalam paparannya, Dian turut menyoroti tantangan global yang dihadapi sektor jasa keuangan, termasuk risiko geopolitik yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, inflasi, pasar keuangan, serta rantai pasok global.
Kegiatan kuliah umum ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Sigid Suseno, dan Kepala Departemen Transnasional Bisnis Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Prita Amalia. Acara ini diikuti oleh lebih dari 300 mahasiswa Universitas Padjadjaran, baik secara fisik maupun virtual.
Dalam sambutannya, Sigid mengapresiasi kegiatan OJK Mengajar ini dan berharap mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan ilmu dan pemahaman praktis mereka. “Terima kasih Pak Dian dan OJK sudah menginisiasi OJK Mengajar dalam rangka ulang tahun OJK. Semoga kegiatan ini berlanjut dengan inisiatif lain yang mendukung perkembangan Fakultas Hukum Unpad yang lebih baik. Pak Dian bukan hanya praktisi, tetapi juga dosen Fakultas Hukum Unpad. Kalian mendapatkan narasumber yang mumpuni dari perspektif teori dan praktis. Sangat menguasai, sehingga mahasiswa dapat ilmu yang lebih baik,” ujar Sigid.
OJK berharap melalui diskusi dalam kuliah umum ini, mahasiswa serta pelaku industri keuangan dapat memperkaya wawasan tentang tantangan dan peluang dalam perdagangan jasa keuangan global, serta mendukung terciptanya perdagangan yang adil dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari komitmen OJK untuk terus berkontribusi dalam menciptakan industri jasa keuangan yang berdaya saing global dan memperkuat peran sektor keuangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
BPRNews.id - Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Giwigewi, yang dibina oleh Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Bengkulu dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bengkulu, kembali mencetak prestasi membanggakan di tingkat nasional. Giwigewi berhasil meraih Pemenang I dalam lomba "Pangan Award 2024" yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN), dalam kategori Produk Minuman Dalam Kemasan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana, menyampaikan ucapan selamat kepada Armi Yurida, pemilik UMKM Giwigewi.
"Alhamdulillah sirup jeruk kalamansi Giwigewi Bengkulu terpilih sebagai pemenang 1 Pangan Award 2024 kategori Produk Minuman dalam Kemasan dari Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri," kata Wahyu. "Selamat untuk UMKM, Giwigewi binaan Bank Indonesia Bengkulu atas prestasi membanggakannya mewakili Provinsi Bengkulu di kancah Nasional," lanjutnya.
Wahyu juga mengucapkan terima kasih kepada tim di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu yang telah mendukung UMKM tersebut. "Dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan rasa terimakasih sebesar- besarnya kepada Bank Indonesia KPw Bengkulu atas pembinaan yang diberikan kepada para pelaku UMKM di Provinsi Bengkulu sampai saat ini," ucapnya. Ia juga berterima kasih kepada Disperindag Provinsi Bengkulu yang terus mendorong kemajuan UMKM.
Kepala Disperindag Provinsi Bengkulu, Foritha Ramadhani Wati, juga menyatakan rasa bangganya atas pencapaian Giwigewi. "Alhamdulillah dengan menangnya UMKM Giwigewi adalah sebagai potret bahwa UKM di Provinsi Bengkulu semakin maju dan mampu bersaing Go Nasional. Kedepan Foritha berharap UMKM Bengkulu ini nanti bisa Go Internasional sehingga bisa menjadi motivasi bagi para UKM/IKM yang ada di Provinsi Bengkulu yang lain," ujarnya.
Foritha berharap UMKM di Bengkulu terus berinovasi, baik dari kualitas produk maupun kemasan, dan memanfaatkan digitalisasi dalam pemasaran.
Armi Yurida, Owner UMKM Giwigewi, juga menyampaikan terima kasih kepada Bank Indonesia Provinsi Bengkulu dan Disperindag. "Dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan rasa terimakasih sebesar- besarnya kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu atas pembinaan yang diberikan sampai saat ini dan tak lupa kepada Desperindag Provinsi Bengkulu yang terus mendorong kegiatan UMKM untuk terus maju dan berkembang. Semoga UMKM Kota Bengkulu terus bisa bersaing dengan Provinsi lainya di Indonesia," kata Armi.
BPRNews.id - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Indonesia dan Kementerian Pembangunan Wirausahawan dan Koperasi Malaysia telah sepakat untuk memperluas kerja sama. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan inovasi pembiayaan mikro, meningkatkan ekspor UMKM, dan menciptakan kemitraan koperasi yang saling menguntungkan bagi kedua negara serta ekonomi kawasan ASEAN.
"Indonesia dan Malaysia memiliki konsentrasi yang sama dalam pengembangan inovasi pembiayaan Mikro," kata Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.
"Melalui kolaborasi ini, kita dapat saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan inovasi dalam mendukung pertumbuhan UMKM di kedua negara dan kawasan ASEAN. Selain itu, kedua negara berkepentingan untuk memperluas akses pasar UKM di pasar global," tambah Teten.
Dia menjelaskan bahwa Indonesia, Malaysia, dan negara-negara ASEAN lainnya memiliki keunggulan di bidang pertanian dan perikanan, di mana sebagian besar pelakunya adalah UMKM.
"Ada peluang besar melalui kerja sama koperasi sektor produktif di kedua negara. Inisiatif ini dapat memperkuat rantai pasok di kawasan maupun mendorong lebih banyak lagi UMKM yang go global," ungkapnya.
Teten juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengembangkan model bisnis Rumah Produksi Bersama. Model ini bertujuan untuk mendekatkan pelaku UMKM dengan teknologi melalui pembangunan pabrik pengolahan skala menengah yang dikelola oleh koperasi, serta meningkatkan pendapatan usaha mikro, petani, dan nelayan.
"Saat ini, Kemenkop UKM sedang mengembangkan RPB untuk hilirisasi sejumlah komoditas antara lain cabai, kulit, rotan, bambu, kelapa, dan garam," tutur Teten.
Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia, Datuk Ewon Benedick, menyambut baik perluasan kerja sama ini dan berharap dapat segera dituangkan dalam MoU antara kedua kementerian.
"Selanjutnya keketuaan ASEAN adalah Malaysia. Kami senang sekali agar inisiatif ini segera kita tindak lanjuti dengan MoU. Dan, kolaborasi ini diharapkan terus berlanjut dan dapat diperluas di kawasan ASEAN," imbuhnya.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh SME Corp, lembaga yang memantau dan memfasilitasi pengembangan UKM di Malaysia, serta SME Bank yang memberikan pendampingan keuangan dan keahlian untuk UKM. Selain itu, hadir juga Bank Rakyat , lembaga pembiayaan yang khusus memberikan pendanaan syariah bagi koperasi dan usaha mikro.