BPRNews.id - Living Lab Ventures (LLV), Corporate Venture Capital dari Sinar Mas Land, resmi melakukan investasi strategis pada Liven, sebuah platform teknologi perhotelan asal Australia. Investasi ini menjadi langkah penting untuk mendukung ekspansi Liven ke pasar Indonesia, sekaligus memperluas jangkauan transformasi digital berbasis AI di kawasan Asia Tenggara.
Kolaborasi ini menghadirkan era baru transformasi digital terpadu yang memanfaatkan teknologi canggih, konektivitas mulus, dan pengalaman pengguna tanpa hambatan. Liven, sebagai compound startup, menyediakan solusi all-in-one yang memberdayakan bisnis dengan mesin pertumbuhan berbasis data yang terintegrasi penuh.
Dibangun dengan prinsip single source of truth for data, platform ini menghubungkan setiap aspek operasional bisnis secara real-time. Hal ini memungkinkan perusahaan mengganti sistem pencatatan konvensional dengan pendekatan modern yang lebih cerdas, otomatis, dan mendorong pengambilan keputusan berbasis data.
Sejumlah industri, termasuk perhotelan, pusat perbelanjaan, bank, dan jaringan F&B, sering menghadapi tantangan integrasi sistem yang terpisah, meskipun telah berinvestasi besar pada CRM, pembayaran, loyalitas, dan POS. Liven menjadi solusi revolusioner dengan menggabungkan seluruh fungsi penting ini dalam satu ekosistem terpadu, meningkatkan efisiensi dan mendorong pertumbuhan bisnis.
“Dengan investasi dari LLV, kami tidak hanya memperluas jangkauan ke Indonesia, tetapi juga membangun fondasi untuk masa depan teknologi bisnis di seluruh Asia Tenggara,” ujar Grace Wong, Co-Founder & Chief Strategy Officer Liven, dalam keterangan tertulisnya pada Senin (2/12).
Sebagai negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia menjadi pasar strategis untuk mewujudkan visi ekspansi Liven. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat posisi di pasar regional tetapi juga membuka jalan menuju ekspansi lebih luas di kawasan Asia Tenggara.
“Kami memilih bermitra dengan LLV karena visi mereka yang selaras dan dukungan luar biasa yang mereka berikan dalam mendorong transformasi digital di berbagai industri,” tambah Grace.
Kehadiran Liven di Indonesia membawa rangkaian solusi berbasis AI, mulai dari sistem POS yang canggih hingga program loyalitas berbasis pelanggan. Teknologi ini dirancang untuk mengatasi teknologi redundansi yang sering memperlambat operasi bisnis, mengurangi biaya, dan menciptakan alur data yang seamless, yang pada akhirnya meningkatkan keterlibatan pelanggan serta pertumbuhan bisnis.
Menurut Mulyawan Gani, Chief Transformation and Data Officer Sinar Mas Land, investasi ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat digitalisasi ekonomi Indonesia. “Dengan memanfaatkan ekosistem Sinar Mas Land dan bermitra dengan Liven, kami menghadirkan solusi transformatif yang memungkinkan bisnis lokal untuk berkembang dan bersaing di panggung global,” katanya.
Sementara itu, Bayu Seto, Partner di Living Lab Ventures, menegaskan bahwa kemitraan ini mencerminkan komitmen LLV dalam memperkuat ekosistem digital Indonesia. “Investasi kami di Liven mencerminkan komitmen untuk memperkuat ekosistem digital Indonesia dengan teknologi terbaik yang memberikan dampak nyata,” ujar Bayu.
Platform Liven telah merevolusi proses bisnis dengan kemampuan mengintegrasikan berbagai unit bisnis yang kompleks melalui aliran data dan operasi cerdas. “Kami percaya kemitraan ini akan menginspirasi transformasi digital dan membuka peluang ekonomi signifikan di seluruh wilayah,” tambahnya.
Dengan dukungan dari LLV, Liven menetapkan standar baru untuk transformasi digital, menciptakan pengalaman bisnis berbasis data di berbagai sektor, termasuk pusat perbelanjaan, hotel, perbankan, gedung perkantoran, dan hunian.
Langkah awal di Indonesia ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan Liven untuk menjadi platform unggulan yang mendukung pertumbuhan bisnis di Asia Tenggara dan seterusnya.
BPRNews.id - Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Provinsi Aceh akan tumbuh di kisaran 3,86 hingga 4,66 persen pada tahun 2025. Proyeksi ini mempertimbangkan tantangan global dan domestik yang memengaruhi perekonomian. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Hertha Bastiawan, menyatakan optimisme bahwa ekonomi Aceh tetap mampu tumbuh kuat meskipun menghadapi berbagai hambatan.
“Bank Indonesia optimistis ekonomi Aceh akan tetap tumbuh kuat pada 2025, meskipun menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul,” jelas Hertha. Selain itu, terbatasnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan penyesuaian anggaran pasca PON, Pemilu, serta Pilkada 2024 juga menjadi tantangan utama di sisi domestik.
Ia menambahkan bahwa mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh memerlukan langkah kreatif, seperti menyelenggarakan berbagai acara yang dapat menarik perhatian masyarakat lokal maupun luar daerah. Meski demikian, Bank Indonesia optimistis Aceh mampu menghadapi tantangan ini melalui kolaborasi lintas sektor. Pertumbuhan ini diharapkan turut mendukung target nasional yang diproyeksikan mencapai 4,8-5,6 persen pada 2025.
Hertha menyoroti pentingnya strategi keberlanjutan, seperti hilirisasi sektor pertanian melalui contract farming, penerapan teknologi tepat guna, dan pengembangan alat produksi pangan. Selain itu, sektor pariwisata dapat diperkuat dengan meningkatkan daya tarik wisata, aksesibilitas, fasilitas, pelatihan pelaku usaha, promosi, serta penguatan UMKM, ekonomi syariah, dan digitalisasi daerah.
“Bank Indonesia mengajak seluruh pihak untuk tetap optimistis, meskipun berbagai tantangan masih membayangi perekonomian. Sinergi yang kuat akan menjadi kunci keberhasilan dalam memperkuat pemulihan ekonomi,,” pungkas Hertha.
BPRNews.id - Bank NTT terus menunjukkan perannya sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satu upayanya adalah melalui peluncuran program Kredit Merdeka yang ditujukan untuk pelaku UMKM di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Program ini tidak hanya menyediakan akses modal, tetapi juga memberikan pendampingan intensif bagi pelaku usaha untuk membantu pengembangan bisnis mereka.
Berti Nope, staf analisis mikro Bank NTT Cabang TTU, menjelaskan dalam acara Mozaik Indonesia bahwa program ini bertujuan memberikan solusi bagi pelaku UMKM, baik dalam memperoleh modal maupun dalam mengelola usaha.
“Kami bukan saja menyediakan dana, tapi juga melakukan pendampingan untuk mengelola keuangan, pemasaran, hingga strategi untuk mengembangkan usaha,” ujar Berti.
Melalui program ini, Bank NTT berharap kapasitas produksi dan daya saing UMKM di TTU meningkat, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Bank NTT juga aktif menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi para pelaku usaha.
Kredit Merdeka diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi TTU dengan mendorong daya saing UMKM dan membuka lapangan kerja baru. Bank NTT berkomitmen memperkuat pendampingan dan kerja sama demi memastikan keberlanjutan program ini.
Melalui dukungan Bank NTT, pelaku usaha di TTU kini memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan bisnis tanpa terbebani kendala modal dan sumber daya. Program ini menjadi wujud nyata komitmen Bank NTT dalam mendukung ekonomi kerakyatan di NTT, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten Timor Tengah Utara.
BPRNews.id - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 yang mewajibkan penggabungan atau peleburan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dengan kepemilikan atau pengendali yang sama dalam satu wilayah pulau menuai kritik tajam. Kebijakan ini dianggap melebihi kewenangan OJK, tidak memiliki dasar hukum kuat, serta dinilai tidak adil bagi BPR/BPRS dengan kinerja baik.
Kritik terhadap aturan ini disampaikan dalam Seminar Konsolidasi dan Pengaruh Bisnis BPR terhadap UMKM, yang diadakan oleh PT Nusantara Bona Pasogit (NBP) di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, pada 28-30 November 2024. Acara ini menghadirkan pembicara seperti Direktur Utama Infobank Eko B. Supriyanto, Ekonom Prof. Edy Suandi Hamid, dan Presiden Direktur PT NBP Hendi Apriliyanto. Seminar dihadiri oleh direksi dan komisaris dari 34 BPR yang berada di bawah naungan PT NBP.
Hendi Apriliyanto mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tidak mengatur kewajiban konsolidasi bagi BPR/BPRS. “Penggabungan atau peleburan hanya bisa diperintahkan jika BPR/BPRS menghadapi kesulitan yang mengancam kelangsungan usahanya,” ujar Hendi.
Eko B. Supriyanto dari Infobank menilai kebijakan ini diambil tanpa kajian yang matang. Ia bahkan menyebut penggabungan BPR/BPRS milik pemegang saham yang sama sebagai analogi “perkawinan sedarah” yang dapat memunculkan tantangan baru. “Keberadaan BPR sangat penting bagi UMKM, yang menyumbang lebih dari 60% pelaku ekonomi Indonesia. Namun, kontribusi kredit UMKM terhadap PDB hanya 7%, jauh lebih rendah dibandingkan negara lain,” jelas Eko.
Ia juga menggarisbawahi tantangan yang masih dihadapi BPR, seperti keterbatasan modal, tata kelola, infrastruktur, serta produk dan layanan. “Masalah-masalah ini membatasi peran BPR dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Prof. Edy Suandi Hamid, Komisaris PT BPRS Harta Insan Karimah Mitra Cahaya Indonesia, menyatakan kebijakan ini tidak adil. “Memaksa penggabungan BPR/BPRS yang sehat dan memiliki kinerja baik tanpa alasan kuat adalah tindakan yang naif,” katanya.
Menurut Edy, diversifikasi risiko melalui pendirian beberapa perusahaan adalah strategi penting bagi pemilik modal. “Jika perusahaan terlalu besar, pengawasan menjadi sulit dan berpotensi mengganggu kinerja usaha,” ungkapnya.
Edy juga menyoroti pentingnya keberadaan banyak lembaga keuangan formal di Indonesia untuk menjangkau masyarakat hingga pelosok. “Memaksa merger terhadap lembaga yang sudah beroperasi baik bertentangan dengan semangat deregulasi Pakto 88 yang justru mendorong pendirian bank di daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan konsolidasi hanya relevan untuk BPR/BPRS yang bermasalah atau tidak mampu memenuhi persyaratan permodalan. “Namun, jika diterapkan pada BPR/BPRS yang sehat, ini kebijakan yang keliru dan kontraproduktif,” tutupnya.
Beragam kritik ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi OJK untuk merevisi kebijakan tersebut demi mendukung penguatan sektor keuangan mikro dan UMKM di Indonesia.
BPRNews.id - Dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin (2/12/2024), tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan menyatakan dukungan mereka terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) yang mengusulkan perubahan status dan badan hukum Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Daerah Lamongan (BDL). Perubahan ini melibatkan pengalihan bentuk badan usaha menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda).
Pengajuan raperda oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan tersebut didasarkan pada Pasal 314 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023, serta UU No. 23 Tahun 2014. Dengan perubahan ini, BPR yang sebelumnya berstatus sebagai Bank Perkreditan Rakyat kini menjadi Bank Perekonomian Rakyat dengan badan usaha berbentuk Perseroda.
“Adanya usulan raperda tersebut, kami sambut baik dan kami apresiasi sebagai sebuah kemajuan dan paradigma berfikir dalam melihat trend dan pergeseran gaya hidup (lifestyle) masyarakat yang terus berkembang dari waktu ke waktu,” ujar juru bicara Fraksi PKB, Suherman.
Bahrudin, juru bicara Fraksi Demokrat, menjelaskan bahwa tujuan restrukturisasi ini adalah untuk menyehatkan Perseroda BPR Bank Daerah Lamongan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
Senada dengan itu, Sulastri selaku juru bicara Fraksi Gerindra menambahkan bahwa perubahan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam kegiatan ekonomi. “Dengan demikian, perubahan tersebut akan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah serta mampu menghasilkan laba dan dividen bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan,” ungkapnya.
Juru bicara Fraksi Golkar, Fathoni, bersama juru bicara Fraksi PAN, Ahmad, menegaskan pentingnya peran Bank Daerah Lamongan dalam pemberdayaan ekonomi lokal. “Fungsi dan peran Bank Daerah Lamongan adalah menyediakan pembiayaan serta mengelola dana daerah. Bank ini juga diharapkan dapat memberikan kemudahan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM,” kata mereka.
Fraksi Gerindra turut menekankan perlunya strategi yang jelas untuk mencegah masyarakat dari jeratan pinjaman mingguan/harian maupun pinjaman daring dengan bunga tinggi.
Sementara itu, Fraksi Golkar mendorong Bank Daerah Lamongan untuk terus berinovasi melalui digitalisasi layanan dan peningkatan kualitas SDM agar tetap kompetitif di tengah persaingan dengan bank swasta.