BPRNews.id - Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) di sektor perbankan, seperti yang dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mencapai tingkat yang cukup memadai hingga mencapai 336,56 persen per Februari lalu. Hal ini memungkinkan untuk menutupi lebih dari 202 persen dari total kredit macet (Non-Performing Loan/NPL).
"Pada Februari 2024, CKPN tercatat sebesar 336,56 persen atau lebih dari cukup untuk menutupi lebih dari 202 persen total NPL perbankan. Jadi, sudah sangat memadai sebenarnya jika dilihat dari aspek ini," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, di Jakarta, pada Rabu, 3 April 2024.
Dian menambahkan bahwa tingkat NPL masih terjaga pada angka yang sangat rendah hingga Februari 2024, yakni sebesar 2,35 persen, turun 2,58 persen dibanding tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).
"Tingkat loan at risk (LAR) atau indikator risiko atas kredit yang disalurkan juga cukup rendah, mencapai 11,56 persen atau turun sebesar 14,51 persen year-on-year," tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa potensi risiko terkait NPL dan LAR setelah berakhirnya stimulus restrukturisasi kredit covid-19 diperkirakan sangat minimal.
"Pelaku industri perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian yang tinggi dalam melakukan restrukturisasi sehingga risiko keuangan dari sisa kredit yang hingga kini masih dalam proses restrukturisasi dapat termitigasi oleh bank," ujar Dian.
Saat ini, industri perbankan dinilai dalam kondisi yang sangat baik untuk mengantisipasi penurunan kinerja keuangan, didukung oleh rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) yang sangat tinggi.
"Rasio CAR terjaga sangat tinggi, mencapai 27,72 persen pada Februari 2024," tambah Dian.
OJK telah resmi mengakhiri kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan untuk dampak covid-19 pada 31 Maret lalu. Jumlah kredit restrukturisasi covid-19 pun terus menurun dari Rp251,21 triliun dengan 977 ribu nasabah pada Januari 2024 menjadi Rp242,8 triliun dengan 943 ribu nasabah pada Februari 2024.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sejumlah modus penipuan yang marak dilakukan selama bulan Ramadhan. Friderica Widyasari, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, mengungkapkan modus-modus ini berdasarkan aduan yang diterima dari masyarakat.
"Kami melihat beberapa modus penipuan yang menjadi tren di bulan Ramadhan ini," ujar Friderica, yang akrab disapa Kiki, dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan, Selasa (2/4/2024).
Salah satu modus yang ditemui adalah penawaran investasi melalui aplikasi periklanan yang menjanjikan imbal hasil tetap melalui misi-misi tertentu atau melalui program 'member get member' untuk meningkatkan jumlah anggota.
"Kemudian, kami juga melihat penawaran investasi imbal hasil tetap dengan menggunakan logo perusahaan yang berizin atau melakukan impersonifikasi," tambah Kiki, menjelaskan bahwa modus ini sering ditemui di platform media sosial seperti Telegram.
Modus lain yang dilaporkan adalah penawaran pinjaman atau pendanaan tanpa izin, serta penawaran investasi dengan janji imbal hasil tetap dengan syarat menyetor sejumlah uang tertentu.
"Modus ini sering dikenal dengan istilah money game," jelas Kiki.
Untuk mengatasi hal ini, OJK telah melakukan berbagai upaya, termasuk melakukan edukasi secara masif kepada masyarakat.
"Kami juga melaksanakan edukasi tematik, seperti program Gerak Syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap investasi syariah," kata Kiki.
Selain itu, OJK juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menyebarkan SMS edukasi. OJK juga aktif melakukan pemblokiran terhadap situs atau aplikasi yang melakukan kegiatan tanpa izin. Lebih lanjut, OJK juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang investasi yang aman dan legal.
BPRNews.id - Penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) dari Satuan Reskrim Polres Kota Madiun terus mengintensifkan penyelidikan terhadap kasus dugaan mark-up atau penggelembungan dana pinjaman nasabah di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Daerah Kota Madiun. Dalam perkembangan terbaru, polisi memperkirakan kerugian negara akibat kasus ini mencapai 5,7 miliar Rupiah.
“Perhitungan sementara dari konsultan akuntan publik kerugian negara 5,7 miliar rupiah,” ungkap Kasatreskrim Polres Madiun Kota, AKP Sujarno, dalam konferensi pers di ruang kerjanya pada Rabu (3/4/2024).
Sujarwo menjelaskan bahwa dalam penanganan kasus ini, pihaknya telah memeriksa 148 saksi untuk dimintai keterangannya. Dua di antaranya adalah mantan Direktur Utama (Dirut) dan Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PD BPR, yaitu Sugeng Mukti Wibowo dan Ahmadu Malik Dana Logistia.
Selain itu, tim penyidik juga telah meminta keterangan dari tim pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, Sujarwo belum bersedia memberikan informasi lebih lanjut mengenai hasil dari pihak OJK. “Kami juga akan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),” tambahnya.
Kasus ini diduga dilakukan oleh salah satu mantan account officer (AO), yang secara sengaja menggelembungkan pelunasan kredit nasabah sehingga jumlah pinjaman nasabah terlihat lebih besar dari seharusnya.
“Target kami adalah agar kasus ini segera masuk tahap penyidikan dan dapat diselesaikan dalam tahun ini,” tegas Sujarwo, menegaskan komitmennya dalam menuntaskan kasus ini.
BPRNews.id - Menjelang Lebaran Idul Fitri 445 Hijriah, terjadi peningkatan signifikan dalam pengambilan tabungan, deposito, dan kredit di BPR BKK Kebumen. Direktur Utama PT BPR BKK Perseroda, Sutrisno, menyampaikan bahwa banyak nasabah yang terdesak membutuhkan modal usaha, sehingga memanfaatkan layanan perbankan lebih intensif.
"Kenaikan pengambilan tabungan dan kredit dilakukan nasabah untuk modal usaha," ungkap Sutrisno dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Resto Momong, Kebumen, pada Selasa, 2 April 2024.
Sutrisno menjelaskan bahwa tabungan periode Desember 2024 hingga Maret 2024 mengalami penurunan karena adanya penarikan dana. Jumlah tabungan yang tercatat pada bulan Desember 2023 sebesar Rp 259,330 miliar, turun menjadi Rp 234,052 miliar pada Maret 2024.
Sementara itu, deposito juga mengalami penurunan dalam tiga bulan terakhir. Jumlah deposito pada Desember 2023 mencapai Rp 211,413 miliar, namun turun menjadi Rp 204,156 miliar pada Maret 2024.
Namun, terdapat peningkatan dalam jumlah pengambilan kredit pada periode yang sama. Pada Desember 2023, jumlah kredit mencapai Rp 400,98 miliar, meningkat menjadi Rp 404,634 miliar pada Maret 2024.
Sutrisno menjelaskan bahwa peningkatan ini sebagian besar digunakan oleh nasabah Usaha Kecil Menengah Mikro (UMKM) untuk modal usaha dan kebutuhan Lebaran. Dia juga menambahkan bahwa BPR BKK Kebumen telah memperluas core bisnisnya dengan memberikan kredit untuk biaya produksi pertanian, yang akan disalurkan kepada petani menjelang musim tanam II tahun 2023 dan 2024, serta April 2025.
Di sisi lain, Kepala Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam Pemkab Kebumen, Purnawati, mengungkapkan bahwa Pemkab Kebumen telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 400 juta untuk subsidi bunga bagi nasabah UMKM. Subsidi ini diberikan dengan syarat bahwa nasabah tidak memiliki catatan kredit yang bermasalah.
BPRNews.id - Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus meneguhkan komitmennya untuk menjadi mitra utama bagi pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Data terbaru yang dirilis oleh Bank Indonesia mengenai kinerja BPR Syariah pada tahun 2023 menunjukkan adanya pertumbuhan positif dalam ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.
Pertumbuhan ini dipicu oleh sektor unggulan Halal Value Chain (HVC) yang mencatat pertumbuhan sebesar 3,93 persen (year-over-year). Sektor HVC, yang mencakup pertanian, makanan minuman halal, Pariwisata Ramah Muslim (PRM), dan fesyen muslim, berhasil memberikan kontribusi hingga 23 persen terhadap ekonomi nasional.
"Selama dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah," ujar Ketua Umum Kompartemen BPR Syariah Asbisindo, Cahyo Kartiko, dalam acara tasyakuran Hari BPR SYARIAH tahun 1445 H di Bumi HIK Parahyangan Bandung pada Rabu (3/4/2024).
Cahyo melaporkan bahwa pada tahun lalu, aset BPR Syariah secara nasional tumbuh sebesar 14,98% menjadi Rp. 23,18 triliun. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan signifikan dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat sebesar 17,84% menjadi Rp. 17,03 triliun, serta pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 13,56%.
Tantangan dan Langkah Menuju Transformasi
Meskipun menghadapi peluang pertumbuhan yang semakin baik, BPR Syariah juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Cahyo menekankan bahwa perubahan ekosistem global dan nasional, inovasi produk, serta perkembangan digital ekonomi menjadi tantangan utama yang harus diatasi.
Selain itu, dampak pandemi Covid-19 dan persaingan dengan lembaga keuangan lainnya, seperti fintech lending dan bank digital, juga menjadi perhatian serius bagi BPR Syariah.
Membangun Sinergi dan Mengakselerasi Pertumbuhan
Cahyo menjelaskan bahwa Kompartemen BPR Syariah Asbisindo akan terus mendukung berbagai upaya pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Salah satu bentuk dukungan adalah melalui apresiasi dan dukungan terhadap roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027 yang diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Roadmap ini bertujuan untuk mengembangkan perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing tinggi, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Cahyo menekankan pentingnya penguatan identitas BPR Syariah dengan meluncurkan tagline "BPR Syariah Sahabat UMKM".
Penghargaan dan Ucapan Terima Kasih
Cahyo juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam memajukan ekonomi syariah di Indonesia. Termasuk di antaranya adalah pemerintah, Bank Indonesia, OJK, lembaga pendidikan, dan media massa. Tidak lupa, Cahyo juga berterima kasih kepada seluruh pengurus dan pemangku kepentingan BPR Syariah yang telah mendukung berbagai program kerja Kompartemen BPR Syariah Asbisindo.