Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku terus mengambil langkah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Kegiatan edukasi kepada masyarakat di wilayah 3T menjadi fokus kami, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) 2024," ujar Kepala OJK Provinsi Maluku, Roni Nazra, di Ambon, Senin.
Kolaborasi antara OJK Maluku, Bank Maluku Malut, Bank BRI, Klasis Gereja Protestan Maluku (GPM) Pulau Leti-Moa-Lakor, dan Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) turut memfasilitasi serangkaian kegiatan edukasi keuangan.
Roni menjelaskan bahwa melalui kerja sama dengan berbagai pihak, OJK Maluku berupaya memperluas akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan, termasuk di wilayah pulau terluar.
Kegiatan tersebut mencakup sosialisasi dan edukasi mengenai peran OJK, akses keuangan untuk kesejahteraan, manajemen keuangan, dan pencegahan investasi ilegal.
Menurut Stella Mattitaputty, Analis Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis (PEPKLMS) OJK Maluku, inklusi keuangan merupakan fondasi penting dalam membangun perekonomian yang inklusif.
"Inklusi keuangan yang merata dapat mendorong stabilitas sistem keuangan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," jelas Stella.
Kegiatan edukasi keuangan selanjutnya akan mengangkat tema "Perempuan Cerdas Mengelola Keuangan, Katakan Tidak Untuk Investasi Ilegal" yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang akses keuangan kepada peserta.
Acara tersebut, dihadiri oleh 100 ibu anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Barat Daya, akan melibatkan narasumber dari Bank Maluku Malut dan Bank BRI untuk memperkenalkan produk dan layanan keuangan yang relevan.
https://www.antaranews.com/berita/3972090/ojk-maluku-mengedukasi-keuangan-di-wilayah-3t
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat (Kalbar) tengah menggarap dua daerah di provinsi tersebut, yaitu Kota Pontianak dan Kubu Raya, untuk mengembangkan Ekonomi Keuangan Inklusif (EKI) pada tahun 2024.
"Sebelumnya, sudah satu daerah menjadi percontohan program EKI di Kalbar, yaitu di Kota Singkawang, tepatnya Desa Wisata Belimbing. Tahun ini, kita akan mengembangkan di dua daerah, yakni Kota Pontianak dan Kubu Raya," ungkap Kepala OJK Kalbar, Maulana Yasin, di Pontianak, Senin (19/2/2024).
Program EKI di Pontianak akan berlokasi di Kampong Melayu Benua Melayu Laut (BML), Kelurahan BML Kecamatan Pontianak Selatan. Sementara itu, di Kubu Raya, program ini akan difokuskan pada Sungai Kakap.
Maulana menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk mempercepat inklusi dan literasi keuangan di tengah masyarakat. "Program EKI ini merupakan hasil dari kerja sama antara OJK dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait, termasuk industri keuangan," ujarnya.
Dalam konsep pengembangan EKI, program ini akan memadukan aspek desa wisata 3A, yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Hal ini dilakukan melalui kegiatan literasi keuangan, peningkatan kemampuan yang bersifat subjektif, inklusi keuangan, dan digitalisasi sistem pembayaran.
"Tujuan utama dari program ini bukan hanya memberikan wajah baru pada desa wisata, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi baru dan pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan oleh berbagai kelompok masyarakat di sekitarnya," tambahnya.
Berdasarkan survei terakhir pada 2022, indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 49,68 persen dengan indeks inklusi keuangan sebesar 85,10 persen. Sedangkan untuk Kalbar sendiri, indeks literasi keuangan sebesar 51,95 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 84,16 persen. Hasil survei ini mencerminkan kondisi umum tingkat literasi dan inklusi keuangan di Kabupaten dan Kota di Kalbar.
Bprnews.id - Stabilitas jasa keuangan di Indonesia terus terjaga dengan baik selama tahun 2023, didorong oleh permodalan yang kuat dan profil risiko yang rendah. Perbankan menjadi salah satu sektor yang menonjol dengan kondisi resilien dan daya saing yang kuat, dibuktikan dengan capital adequacy ratio (CAR) yang tinggi mencapai 27,69%.
Kinerja intermediasi juga menunjukkan pertumbuhan positif, dengan kredit perbankan mencapai Rp 7.090 triliun atau tumbuh 10,38% secara tahunan. Di samping itu, sektor pasar modal juga mengalami penguatan, tercatat dengan pertumbuhan IHSG yang signifikan dan nilai kapitalisasi pasar yang meningkat mencapai Rp11.674 triliun.
Selain itu, sektor asuransi juga menunjukkan pertumbuhan dengan pendapatan premi sektor mencapai Rp320,88 triliun atau tumbuh 3,02% yoy, sementara sektor peer-to-peer (P2P) lending dan multifinance juga mencatatkan pertumbuhan yang signifikan.
Dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan yang kuat dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2024. Acara tersebut akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.
PTIJK akan dilaksanakan pada Selasa, 20 Februari 2024, Pukul 10.00 WIB, dan dapat disaksikan secara live di YouTube OJK TV. Acara ini diharapkan memberikan arahan kebijakan sektor jasa keuangan Indonesia ke depan serta menjadi panduan bagi industri keuangan untuk tetap kuat di tengah tantangan global.
Bprnews.id - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta, Diana Dewi, menekankan bahwa strategi pemasaran menjadi faktor paling penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan penjualan.
"Sebenarnya problem pelaku UMKM cuma satu yakni pemasaran. Kita harus bantu dan tentunya pelaku UMKM juga harus punya upaya," kata Diana saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Menurut Diana, masyarakat Jakarta dan sekitarnya perlu memahami bahwa Produk Dalam Negeri (PDN) juga memiliki kualitas yang bagus. Oleh karena itu, masyarakat lebih diharapkan mencintai produk dalam negeri dibandingkan produk luar negeri.
"Jadi bagaimana teman-teman tidak lagi berpikir bahwa produk luar lebih baik dari produk kita, itu yang harus kita dorong," ujar Diana.
Sebelumnya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta telah mempersilakan pelaku UMKM untuk memanfaatkan fasilitas studio yang baru didirikan untuk mempromosikan produknya ke masyarakat.
Lebih lanjut, Diana mengatakan Kadin DKI Jakarta telah menerapkan pola kemitraan dalam berbisnis guna memajukan pelaku UMKM di Jakarta dan wilayah sekitar.
"Saya selalu menerapkan sistem kemitraan dengan para pelaku UMKM di mana mereka memiliki produk-produk seperti sayur-mayur, buah maupun produk olahan lainnya. Saya tidak membebani mereka harus membayar displai dan justru memperbolehkan pelaku UMKM mendisplai produknya di toko kami," ucap Diana Dewi pada Kamis (7/9/2023).
Adapun Dinas PPKUKM DKI Jakarta telah meluncurkan studio dan pusat komando (command center) di kantornya yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
"Studio ini merupakan wadah untuk menginformasikan berbagai layanan kepada masyarakat agar tersampaikan dengan baik. Lalu bisa menyampaikan kisah suksesnya yang dapat menginspirasi bagi para pelaku usaha lainnya," kata Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo di Jakarta, Jumat (9/2).
Ratu menjelaskan kehadiran studio dan pusat komando ini sebagai simbol dari upaya bersama untuk menciptakan ruang yang bermakna dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya di sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM.
Bprnews.id - Asisten III Setda Barito Selatan, Mirwansyah, menekankan pentingnya pendaftaran merek bagi produk UMKM dalam upaya melindungi karya dan meningkatkan nilai ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan saat pembukaan sosialisasi pendampingan UMKM Wirausaha Tangguh Kompetitif dan Mandiri (Watakam) di GPU Jaro Pirarahan, Buntok, pada tanggal 19 Februari 2024.
“Kegiatan ini dilaksanakan tujuannya agar para pelaku UMKM sebagai produsen makanan maupun kerajinan agar produknya memiliki merek atau branding serta legalitas,” kata Mirwansyah.
Dia menambahkan bahwa produk unggulan di wilayah Barsel, seperti yang berbahan dasar buah nanas parigi, ikan, serta berbagai anyaman rotan, purun, dan bamban, telah menjadi bagian penting dari ekonomi lokal. Hal ini merupakan hasil dari berbagai pelatihan dan kaji tiru inovasi di berbagai daerah lainnya.
Mirwansyah menyoroti perlunya melindungi produk UMKM dari plagiasi atau pencurian ide dengan mendaftarkan merek. Menurutnya, merek adalah salah satu syarat penting untuk membedakan keunggulan produk serta untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual.
“Dengan merk yang sudah terdaftar, berarti bahwa pelaku UMKM berhak mendapat royalti atas kepemilikan ide tersebut jika suatu saat digunakan orang lain, serta juga selain untuk menangkal masalah-masalah pencurian merk yang timbul dikemudian hari,” jelasnya.
Sosialisasi pendampingan UMKM Watakam tersebut difasilitasi oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Barsel. Kadis Perdagkop dan UKM Barsel, Swita Minarsih, menjelaskan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 100 pelaku UMKM yang aktif namun belum mendaftarkan merek produknya.
“Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha semakin kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produknya serta melindungi produk UMKM dari pencurian ide dan plagiasi,” tambahnya.
Instruktur kegiatan sosialisasi berasal dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Barsel. Tujuannya adalah untuk memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas sehingga produk mereka bisa diakses oleh pasar modern.