BPRNews.id - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk telah menyiapkan dana sebesar Rp 736 miliar untuk memenuhi kebutuhan transaksi selama Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Uang tersebut akan digunakan untuk penukaran uang baru dan penarikan tunai di ATM serta kantor cabang.

"Persiapan ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan transaksi nasabah, tetapi juga mendukung program Bank Indonesia dalam memastikan ketersediaan uang tunai yang layak edar selama Ramadan dan Idulfitri," ujar Direktur Utama Bank Muamalat, Indra Falatehan.

Falatehan menjelaskan bahwa meningkatnya transaksi perbankan menjelang libur lebaran memerlukan persiapan yang matang. Bank Muamalat berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam memudahkan umat dalam bertransaksi selama periode penting ini.

Bank Muamalat juga turut berpartisipasi dalam program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) 2024 yang digagas Bank Indonesia dengan menyediakan layanan penukaran uang layak edar kepada masyarakat. Gerai penukaran uang dan mobil kas keliling Bank Muamalat berlokasi di Istora Senayan dengan periode penukaran 28 – 31 Maret 2024.

Sementara itu, selama periode tersebut, Bank Muamalat tetap mengoptimalkan layanan digitalnya seperti aplikasi mobile banking Muamalat DIN, internet banking, dan jaringan ATM untuk melayani kebutuhan transaksi nasabah. Penarikan uang tunai juga dapat dilakukan melalui Indomaret menggunakan fitur tarik tunai di aplikasi Muamalat DIN.

Falatehan juga menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim dan menyambut hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Sebagai bank syariah, Bank Muamalat senantiasa siap memudahkan urusan perbankan masyarakat.

"Kami mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh nasabah dan masyarakat Indonesia. Terima kasih atas kepercayaannya kepada kami selama ini. Sebagai bank milik umat, kami akan selalu memberikan pelayanan terbaik," tambahnya.

Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 1 November 1991 dan merupakan pionir perbankan syariah di Indonesia. Dengan berbagai program inovatif dan layanan unggulan, Bank Muamalat terus berkomitmen untuk memberikan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah kepada masyarakat Indonesia.

BPRNews.id - Bank Raya, bank digital BRI Group, mengumumkan program Pencairan Dividen Dipercepat bagi para pemegang saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (kode saham BBRI). Melalui aplikasi BRIGHTS BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS), nasabah dapat menikmati pencairan dividen secara lebih cepat dan mudah.

"Program ini merupakan langkah kami untuk memenuhi antusiasme nasabah BBRI dalam memperoleh dividen lebih cepat untuk berbagai kebutuhan," ujar Direktur Utama Bank Raya, Ida Bagus Ketut Subagia.

Proses pencairan dividen difasilitasi melalui Pinang Dana Talangan Bank Raya, memungkinkan nasabah untuk mendapatkan dividen dalam hitungan jam saja. Subagia berharap program ini dapat membantu nasabah memenuhi kebutuhan mereka menjelang perayaan Idul Fitri.

"Program ini telah mendapatkan respon positif dari nasabah BRIDS sejak diluncurkan," tambahnya.

Direktur Retail & IT BRIDS, Fifi Virgantria, menjelaskan bahwa kerja sama dengan Bank Raya bukan hanya memfasilitasi pencairan dividen lebih cepat, tetapi juga memperkuat sinergi BRI Group dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

"Kami berharap program ini dapat diterapkan pada pembagian dividen emiten lainnya di masa mendatang," ungkapnya.

Berdasarkan laporan keuangan BBRI selama 2023, perusahaan menunjukkan kinerja yang kuat dengan pertumbuhan laba bersih, net interest margin (NIM) yang tinggi, dan return of equity (ROE) yang memuaskan. BBRI membagikan dividen sebesar 80 persen dari laba bersihnya pada 2023, setara dengan Rp48 triliun atau Rp319 per saham, dengan dividen yield mencapai 5 persen berdasarkan harga saham saat ini.

BPRNews.id - Bank DKI terus mengembangkan dan berinovasi dalam produk dan layanan berbasis digital untuk memperluas aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan para nasabahnya. Hal ini merupakan bagian dari upaya bank untuk memudahkan aktivitas perbankan sehari-hari.

"Saat ini, Bank DKI telah mengembangkan layanan perbankan digital JakOne Mobile, yang mencakup pembayaran elektronik berbasis kartu JakCard dan dukungan bagi UMKM melalui sistem keagenan JakOne Abank," ujar Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi, dalam keterangan tertulis.

Arie menjelaskan bahwa Bank DKI juga melakukan berbagai kolaborasi, termasuk elektronifikasi pembayaran terintegrasi pada moda transportasi serta pembayaran tempat wisata yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pasar yang dikelola oleh Perumda Pasar Jaya.

Salah satu inovasi terbaru dari Bank DKI adalah peluncuran Jakarta Tourist Pass pada akhir tahun 2023. Jakarta Tourist Pass adalah solusi digital berbasis kartu elektronik (JakCard Bank DKI) dan aplikasi (JakOne Pay Bank DKI) yang memudahkan wisatawan dalam mengakses layanan pariwisata di Jakarta.

Fitur-fitur yang disediakan oleh JakOne Mobile - Jakarta Tourist Pass termasuk navigasi lokasi destinasi wisata, informasi acara, dan pembayaran dengan metode scan to pay serta top-up saldo JakCard.

Arie juga menyebutkan bahwa penggunaan aplikasi JakOne Mobile terus meningkat, dengan jumlah pengguna mencapai 2,23 juta orang pada Kuartal IV 2023, yang tumbuh sebesar 12,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Volume transaksi juga meningkat signifikan, mencapai 29,62 juta transaksi dengan nominal Rp 30,63 triliun.

Selain itu, layanan perbankan sistem keagenan JakOne Abank juga mengalami pertumbuhan yang pesat, dengan jumlah agen mencapai 4,99 ribu pada Kuartal IV 2023, tumbuh 170,42 persen dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan JakOne Merchant, yang menyediakan layanan pembayaran real-time, juga mengalami peningkatan signifikan dalam volume transaksi dan jumlah merchant.

“Bank DKI akan terus mengembangkan produk dan layanan untuk mendukung pertumbuhan Jakarta, memfasilitasi UMKM, dan mendorong transaksi non-tunai,” ujar Arie.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan kebijakan baru yang memperkuat regulasi terhadap inovasi layanan keuangan, termasuk aset kripto, dengan mengharuskan semua inovasi tersebut masuk dalam ruang uji coba atau regulatory sandbox. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan dan keandalan layanan keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan bahwa keputusan ini adalah hasil dari penerbitan Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) yang mulai berlaku sejak 19 Februari lalu.

"Semua penyelenggaraan kegiatan lembaga jasa keuangan harus terdaftar dan berizin secara resmi dari OJK," jelas Hasan dalam media briefing di Jakarta.

Menurut Hasan, hingga Maret 2024, terdapat 52 peserta inovasi keuangan yang berpartisipasi dalam regulatory sandbox. Dari peserta tersebut, ada yang direkomendasikan untuk segera mendapatkan izin dari OJK, seperti klaster credit scoring sebanyak 17 peserta. Namun, ada juga yang dinyatakan hanya mendapatkan rekomendasi selama enam bulan ke depan sebelum diwajibkan mendaftar izin di OJK.

Hasan menekankan bahwa pasca peralihan tugas pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK, semua produk aset kripto baru harus melewati proses uji coba di regulatory sandbox. Tanpa proses ini, produk tersebut akan dianggap ilegal.

“Aturan ini kami ingin tegaskan, agar pihak otoritas bisa mencegah investasi bodong yang banyak memakan korban,” tegasnya.

Aturan ini dipandang sebagai langkah penting bagi OJK dalam melindungi konsumen dari risiko investasi yang tidak terjamin. Sementara itu, Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Djoko Kurnijanto, menambahkan bahwa kriteria peserta yang lulus dalam regulatory sandbox harus memiliki manfaat yang jelas bagi konsumen dan ekosistem sektor keuangan.

Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital dari Center of Economics and Law Studies (Celios), menyambut baik langkah OJK ini. Menurutnya, pengawasan yang ketat dari OJK akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dan membantu meningkatkan kualitas industri kripto di Indonesia.

Diharapkan dengan penerapan POJK Nomor 3 Tahun 2024, OJK dapat terus meningkatkan pengawasan terhadap inovasi teknologi di sektor keuangan, memberikan kepastian hukum, dan mencegah investasi bodong yang merugikan masyarakat.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat langkahnya dalam mendorong perluasan akses layanan jasa keuangan, terutama bagi sektor pertanian, guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala OJK Jawa Tengah, Sumarjono, dalam sambutannya pada Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Optimalisasi Peran Industri Jasa Keuangan di Sektor Pertanian dalam rangka Peningkatan Perekonomian Jawa Tengah dan DIY”. FGD tersebut dihadiri oleh akademisi, instansi pemerintah terkait, Bank Indonesia, serta perwakilan industri jasa keuangan, dan digelar di Kantor OJK Jawa Tengah pada Selasa (26/3).

Sumarjono menjelaskan bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Jawa Tengah, terutama setelah sektor pengolahan dan perdagangan. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional, dengan luas sawah terbesar kedua di Indonesia yang sebagian besar berada di Kabupaten Grobogan, dengan padi dan jagung sebagai komoditas utama.

“Pengembangan sektor pertanian menjadi strategis dalam meningkatkan perekonomian Jawa Tengah,” ujar Sumarjono.

Dalam diskusi tersebut, dibahas berbagai kendala yang dihadapi sektor pertanian, termasuk minimnya akses permodalan dan asuransi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis pertanian, penurunan luas lahan, keterbatasan pasokan pupuk dan pestisida, serta kurang optimalnya penggunaan peralatan modern.

“Kehadiran sektor keuangan dapat membantu mengatasi kendala-kendala ini dengan skema khusus bagi kelompok tani, serta memitigasi risiko gagal panen,” tambahnya.

Hasil FGD diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi industri jasa keuangan serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat Jawa Tengah secara keseluruhan.