Bprnews.id - Pemerintah Daerah Kabupaten Pati meminta peran yang lebih besar dari PT BPR-BKK PATI (PERSERODA) untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dalam sambutan yang disampaikan pada acara pengundian Tamades BPR-BKK, Henggar menegaskan bahwa sektor UMKM telah terbukti menjadi penopang perekonomian dan dukungan terhadap pertumbuhannya harus didorong oleh program-program kompetitif yang bertujuan untuk memajukan perekonomian.
“Senantiasa meningkatkan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Yaitu dukungan terhadap perkembangan UMKM dilakukan Kabupaten Pati,” terang Henggar dalam sambutannya saat menghadiri kegiatan Undian Tamades BPR-BKK di pendopo, Rabu (11/10/2023).
Ia meminta komitmen dan profesionalisme seluruh pihak yang terlibat serta menekankan perlunya terus mengoptimalkan apa yang telah dilakukan dengan benar, di tengah persaingan dunia perbankan yang semakin kompetitif.
“Kami harap agar ke depan apa yang sudah baik ini agar terus dioptimalkan. Sebab persaingan dalam dunia perbankan dari waktu ke waktu semakin meningkat,” pesan Henggar
Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
“Kredit BPR-BKK sebagian besar hampir 87 persen dari total kredit yang disalurkan yaitu untuk usaha produktif seperti UMKM sebagai urat penyangga perekonomian,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan saham BPR-BKK Pati perusahaan milik daerah di mana sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 51 persen. Sementara sahaja miliknya Pemkab Pati sejumlah 49 persen.
Dia menambahkan bahwa BPR-BKK Pati sebagai perusahaan perbankan juga telah ikut serta dalam program penjaminan simpanan. Jadi simpanan baik berupa tabungan maupun deposito dijamin 100 persen oleh Lembaga Keuangan Simpanan (LPS)
Bprnews.id - BPR BKK Jepara, bank yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Jepara, telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menghadapi pandemic Covid-19.
Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Jepara ini ditargetkan memberikan pemasukan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) melalui setoran deviden sebesar Rp 8,13 miliar pada tahun 2023.
Hal ini disampaikan Direktur Utama PT BPR BKK Jepara, Basri, dalam acara gebyar penarikan undian Tamades tahun 2023 yang berlangsung di halaman kantor pusat Bank BKK Jepara, Rabu (11/10/2023).
''Sesuai rencana kerja, laba BPR BKK Jepara tahun 2023 19,37 miliar, sehingga kami akan memberikan deviden sebesar itu kepada Pemprov Jateng dan Pemkab Jepara,'' ungkapnya.
Ditargetkan untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 8,13 miliar pada tahun 2023 melalui setoran deviden, Direktur Utama BPR BKK Jepara, Basri, telah menyampaikan rencana strategis ini dalam acara gebyar penarikan undian Tamades tahun 2023.
Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jateng July Emmylia melalui perwakilan Eny Hariyanti mengatakan, BKK Jepara dari waktu ke waktu menunjukkan kinerja yang terus meningkat.
Baik dari sisi total aset, dana masyarakat, penyaluran kredit, maupun laba.
''Kami mencatat per September 2023, total aset mencapai Rp 447 miliar, dana masyarakat Rp 375 miliar, kredit tersalur Rp 345 miliar, dan laba sebelum pajak mencapai Rp 15,6 miliar,'' ujar Eny.
Dengan kinerja yang terus meningkat, BPR BKK Jepara berharap untuk terus memberikan kontribusi besar bagi pengembangan ekonomi lokal dan nasional.
Bprnews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah memulai pembayaran penjaminan simpanan tahap kedua bagi nasabah Perumda BPR Karya Remaja Indramayu (BPR KRI), Jawa Barat mulai Rabu, 11 Oktober 2023.
Setelah itu otoritas jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mencabut izin usaha BPR KRI pada 12 September 2023, LPS memulai proses verifikasi dan likuidasi, seperti disampaikan Sekretaris LPS, Dimas Yuliharto, dalam keterangan resmi di Jakarta.
“Sejak itu, LPS melakukan penyelesaian BPR KRI, yaitu melakukan verifikasi data simpanan nasabah untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan likuidasi bank,” kata Sekretaris Lembaga LPS Dimas Yuliharto melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Tahap kedua, LPS mencairkan klaim penjaminan simpanan nasabah sebesar Rp94,47 miliar dan mengamankan 1.640 simpanan nasabah. Prosesnya dijanjikan transparan dan mudah diakses, dimana nasabah dapat melacak status pembayaran klaimnya melalui website LPS, atau di cabang BPR KRI setempat.
“Sejak itu, LPS melakukan penyelesaian BPR KRI, yaitu melakukan verifikasi data simpanan nasabah untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan likuidasi bank,” kata Sekretaris Lembaga LPS Dimas Yuliharto melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Hal ini menyusul tahap awal pada 19 September 2023 yang telah melakukan pembayaran penjaminan simpanan sekitar Rp127 miliar kepada 23.362 nasabah.
Dengan demikian, LPS telah membayar total sekitar Rp 222,96 miliar kepada 25.029 nasabah.
Bprnews.id - Bank J Trust Indonesia dan Saikyo Bank of Japan baru-baru ini mengumumkan kemitraan strategis yang bertujuan untuk memfasilitasi transaksi bisnis lintas batas antara Jepang dan Indonesia.
Inisiatif bersama ini akan memungkinkan pelaku usaha dari kedua negara untuk memanfaatkan berbagai layanan perbankan, yang secara efektif membina hubungan perdagangan dan memperkuat pertumbuhan bisnis di pasar Indonesia.
Dalam lanskap bisnis global saat ini, organisasi harus secara konsisten menghadapi serangkaian tantangan terkait kebutuhan modal dan layanan transaksi keuangan.
Menyoroti hal tersebut, Ritsuo Fukadai, CEO Bank J Trust Indonesia, telah menyatakan komitmen tegas bank dalam membantu pengembangan bisnis dan memberikan solusi terhadap tantangan bisnis global ini.
“Kami menyadari potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia dikarenakan jumlah penduduk yang besar dan meningkatnya jumlah masyarakat berpendapatan menengah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/10/2023).
Baru-baru ini, Ken Matsuoka, Presiden Direktur The Saikyo Bank, Ltd, membuat pengumuman penting - sebuah kolaborasi yang melambangkan ekspansi strategis mereka ke pasar Indonesia.
Tampaknya, Indonesia, negara yang terkenal dengan potensi pertumbuhan berkelanjutan yang besar di pasar domestik, merupakan salah satu kepentingan utama dalam rencana ekspansi bank tersebut. Tidak hanya itu, proyeksi telah dibuat bahwa pada tahun 2050, PDB Indonesia akan melampaui Jepang, sehingga menjadikannya tempat yang ideal untuk usaha ekonomi tersebut. Baca terus, selagi kita mempelajari lebih dalam langkah menarik ini.
“Kolaborasi ini memiliki kesamaan spirit yaitu untuk memperluas peluang bisnis dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha dan masyarakat Indonesia, melalui integrasi keahlian perbankan berstandar Jepang," ucapnya.
Pada kuartal II tahun 2023, bank ini meraup laba bersih sebesar Rp 90,62 miliar, sebuah pencapaian yang sungguh luar biasa. Lonjakan profitabilitas tersebut tidak lepas dari pertumbuhan kredit bruto yang meningkat signifikan sebesar 42% menjadi Rp 21,70 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 15,28 triliun.
Selain itu, dana pihak ketiga juga mengalami peningkatan yang mengesankan, yaitu sebesar Rp 29,24 triliun dari Rp 20,18 triliun, atau meningkat hampir 44,87 persen pada Q2 2023 dibandingkan Q2 2022.
Bprnews.id - Menjelajahi hubungan rumit antara kedaulatan nasional dan penggunaan mata uang, kami mendalami upacara perpisahan tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) baru-baru ini.
Diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (KPw BI Kalsel) bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut di Kotabaru pada Selasa (10/10/2023).
Robi Ariadi, Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan Manajemen Internal BI Kalsel, menyoroti pentingnya kegiatan ini. Hal itu dinyatakannya sebagai wujud komitmen Bank Indonesia dalam melaksanakan amanat Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Peristiwa ini sejalan dengan gagasan bahwa kedaulatan suatu negara akan tetap terjaga ketika mata uangnya dianut oleh rakyatnya.
Peran ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, yang mempercayakan BI tanggung jawab untuk menyediakan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dalam pecahan yang sesuai.
Saat ini, kami fokus pada implementasi tujuan operasional khusus yang dikenal sebagai ERB, dan bagaimana pelaksanaannya diarahkan untuk mencapai empat tujuan spesifik.
- Pertama, memperluas jangkauan pemenuhan kebutuhan uang Rupiah.
- Kedua, mempercepat penarikan uang lusuh, atau clean money policy, dari masyarakat.
- Ketiga, menyediakan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai.
- Keempat, sosialisasi dan edukasi Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah kepada masyarakat.
Tim ekspedisi akan mengunjungi empat pulau di wilayah Kabupaten Kotabaru, yaitu Pulau Kerasian, Pulau Kerayaan, Pulau Muara Batuan, hingga Pulau Maradapan, sebelum kembali ke Banjarmasin.
“Sebagai bank sentral, kami berkewajiban menjaga kedaulatan bangsa melalui penyediaan uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah hingga ke seluruh pelosok negeri. Semoga kegiatan ini dapat memberikan dampak yang luar biasa kepada ekonomi masyarakat kepulauan,” kata Robi.
Dukungan yang diberikan Bank Indonesia (BI) melalui Program Bank Sosial Indonesia (PSBI) ini diperuntukkan untuk sarana dan prasarana pendidikan di SDN Rusung Raya di Pulau Kerayaan.
Dengan memfasilitasi kontribusi tersebut, BI menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
Selanjutnya kami akan menyampaikan penuturan Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Kotabaru Letkol Laut Hapsoro yang menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ERB yang dilakukan BI antara lain dengan memfasilitasi armada transportasi selama kegiatan berlangsung.
Gabungan dari BI Kalsel dan TNI AL yang menggunakan KRI Layang 635 sebagai alat transportasi. Ekspedisi yang dipimpin oleh Hapsoro ini dipenuhi dengan antusiasme dan harapan agar berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Pelepasan tim Ekspedisi Rintis Bank (ERB) ini tidak hanya dihadiri oleh anggota tim itu sendiri, tapi juga oleh pemimpin forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan para pejabat perbankan di Kabupaten Kotabaru. Penasaran dengan detail dan hasil dari perjalanan tujuh hari ini, dari tanggal 9 hingga 16 Oktober 2023.