Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa penutupan izin BPR Wijaya Kusuma pada 4 Januari 2024 merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang memberikan penguatan baru kepada BPR
Keputusan ini merupakan bagian dari konsekuensi dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang memberikan penguatan baru kepada BPR yang sebelumnya tidak dimiliki.
Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, mengatakan bahwa penyesuaian ini tidak mudah dan memerlukan persiapan regulasi dan sistem pengawasan yang baik.
"Tentu penyesuaian ini tidak mudah karena harus dipersiapkan segala regulasi dan sistem pengawasannya dengan baik," ujar Dian dalam pesan tertulisnya, dikutip Senin (8/1/2024).
Dian juga menyebut adanya "parasit" dalam sistem perbankan, termasuk BPR, dan menyatakan bahwa parasit tersebut harus dibersihkan. Ia menegaskan bahwa BPR yang memiliki masalah fraud akan ditindak dan diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta aparat penegak hukum.
"Parasit dalam sistem perbankan, termasuk BPR harus dibersihkan," kata Dian.
Meskipun belum ada angka pasti mengenai jumlah BPR yang akan ditutup sepanjang tahun ini,
Dian menyatakan bahwa OJK akan mengeluarkan peta jalan pengembangan dan penguatan BPR.
Aturan baru yang dikeluarkan tahun lalu dan yang akan dikeluarkan pada tahun 2024 akan menjadi bagian dari peta jalan tersebut.
Tujuannya adalah menjadikan BPR sebagai bank andalan rakyat yang bisa dipercaya, efisien, dan memberikan kontribusi ekonomi yang semakin meningkat.
Dian juga mengingatkan bahwa tren penutupan BPR dimulai setelah UU PPSK disahkan pada awal tahun 2023, dan potensi penutupan BPR yang melakukan fraud bisa semakin banyak.
"Saya ingin segera beres, dan BPR yang tersisa itu hanya BPR-BPR yang sehat, sehingga masyarakat akan terlayani dengan baik, dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di daerah-daerah akan terpacu," kata Dian.
Sementara itu, ia sebelumnya mengatakan berdasarkan kajian otoritas dalam 5 tahun ke depan jumlah BPR akan berkurang hingga lebih dari 400 entitas. Dengan demikian, diperkirakan hanya akan tersisa 1.000 BPR pada 2027.
Ia berharap agar BPR yang tersisa setelah proses konsolidasi menjadi entitas yang sehat dan mampu memberikan pelayanan baik kepada masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di daerah-daerah.
Bprnews.id - Komunal, perusahaan teknologi finansial, berhasil mendapatkan pendanaan seri A+ senilai 5,5 juta dolar AS (sekitar Rp85 miliar), yang dipimpin oleh Sumitomo Corporation Equity Asia.
Pendanaan ini juga melibatkan perusahaan modal ventura seperti Jafco Asia, Skystar Capital, Sovereign Capital, dan Gobi Partners. Komunal memiliki fokus pada peningkatan inklusi keuangan dengan mendorong digitalisasi bank perekonomian rakyat (BPR).
Dalam pencapaian kinerja positifnya, Komunal berhasil mencatatkan keuntungan pada kuartal ketiga dan keempat tahun 2023. Alan Tang, perwakilan Sumitomo Corporation Equity Asia, menyatakan bahwa Komunal memberdayakan BPR melalui platform One-stop Banking-as-a-Service (BaaS).
Platform ini diharapkan dapat memperluas ketersediaan kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kota-kota tier 2 dan 3 di Indonesia.
“Kami sangat bersyukur atas pencapaian ini dan berharap angka-angka ini juga merefleksikan banyak masyarakat yang mendapatkan faedah secara langsung dan tidak langsung,” kata Hendry Lieviant, Co-Founder & CEO Komunal.
Komunal bermitra dengan 376 BPR di seluruh Indonesia dan menyalurkan pinjaman usaha kepada UMKM, terutama yang berada di kota-kota tier 2 dan tier 3.
Melalui anak usahanya, DepositoBPR by Komunal, masyarakat dapat menempatkan deposito secara digital di ratusan BPR di seluruh Indonesia. Produk DepositoBPR ini menawarkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan deposito bank umum dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Pada tahun 2023, Komunal berhasil menyalurkan pinjaman dan deposito total senilai Rp9 triliun, meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Melalui layanan KomunalP2P, perusahaan menyalurkan pinjaman usaha senilai Rp3,8 triliun kepada lebih dari 1.300 proyek UMKM di seluruh Indonesia.
Sementara melalui DepositoBPR by Komunal, dana deposito senilai Rp5,2 triliun disalurkan ke lebih dari 330 BPR & BPRS di Indonesia.
Hendry Lieviant, Co-Founder & CEO Komunal, menyatakan bahwa pencapaian ini adalah hasil kerja keras semua pihak terkait.
Dengan pendanaan seri A+ ini, Komunal berkomitmen untuk terus mendorong inklusi keuangan di Indonesia melalui digitalisasi BPR, terutama di luar Jawa dan Bali.
“Kami percaya digitalisasi BPR adalah kunci untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia,” kata Hendry
Perusahaan berencana untuk terus mengembangkan produk, layanan, dan menjalin kemitraan dengan lebih banyak BPR untuk mencapai dampak yang lebih besar pada masyarakat Indonesia, terutama UMKM di kota-kota tier 2 dan 3 yang memiliki potensi besar namun belum sepenuhnya terlayani.
Bprnews.id - OJK terus menjalankan fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, memelihara stabilitas sistem keuangan, dan memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Data kinerja Industri Jasa Keuangan pada November 2023 menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Aset perbankan tumbuh 8,83% YoY menjadi Rp74,95 triliun, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga di posisi 1,50%.
Pertumbuhan kredit perbankan mencapai 8% YoY menjadi Rp64,61 triliun, sementara dana pihak ketiga (DPK) mengalami kontraksi -6,13% YoY menjadi Rp44,23 triliun. Bank Perekonomian Rakyat/BPR di NTB memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sektor keuangan non-bank, penyaluran pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan tumbuh 3,95% YoY menjadi Rp4,49 triliun per September 2023. Pembiayaan modal ventura, aset dana pensiun, dan penyaluran fintech lending juga mencatat pertumbuhan yang positif.
Pasar modal NTB menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan, dengan peningkatan jumlah investor saham, reksa dana, dan surat berharga negara. Nilai transaksi saham mencapai Rp435 miliar, dengan nilai kepemilikan saham tumbuh 142,07% YoY menjadi Rp1,84 triliun.
OJK berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah melalui program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas akses keuangan masyarakat. Beberapa program seperti TPAKD Provinsi NTB Mawar Emas dan SIMANIS telah memberikan manfaat positif bagi masyarakat.
Kegiatan literasi keuangan juga diperkuat melalui program Ngobrol Literasi Keuangan bersama OJK dan Industri Jasa Keuangan (NGERAOS SOLAH). OJK terus mendorong peningkatan pemahaman keuangan melalui berbagai kegiatan edukasi, termasuk workshop untuk para guru bidang ekonomi SMA/SMK dan penyelenggaraan Pasar Keuangan Rakyat NTB di Sumbawa Barat.
OJK aktif memberikan layanan pengaduan dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan masyarakat NTB. Tindakan tegas juga diambil terhadap investasi ilegal, dengan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) terlibat dalam penanganan kasus-kasus tersebut.
Industri jasa keuangan melalui FKIJK NTB turut mendukung agenda besar pemerintah daerah dan menunjukkan kepedulian sosial, seperti penyaluran paket sembako dan dukungan terhadap pengentasan kasus stunting anak melalui program TABEK.
OJK dan industri jasa keuangan berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan NTB Maju Melaju, dengan fokus pada pengembangan sektor keuangan, inklusi keuangan, dan literasi keuangan masyarakat.
Bprnews.id - Bank NTB Syariah telah meluncurkan program untuk memberikan 20 paket umrah gratis kepada nasabah yang aktif menggunakan layanan mobile banking (m-banking) per Januari 2024.
Program ini tersedia untuk seluruh nasabah di kantor cabang Bank NTB Syariah di Provinsi NTB dan Kantor Cabang Bank NTB Syariah Surabaya.
Syarat yang diberlakukan pun cukup mudah, yaitu transaksi minimal enam kali dalam sebulan.
“Semua punya peluang, jadi transaksi yang dihitung baik dari beli listrik, bayar air, beli pulsa dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Ini upaya kita mendukung peningkatan penggunaan m-banking Bank NTB Syariah,” ujar Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo,, Kamis (4/1).
Nasabah dapat memenuhi syarat untuk mengikuti program ini dengan melakukan minimal enam transaksi dalam sebulan melalui layanan m-banking, termasuk pembelian listrik, pembayaran air, pembelian pulsa, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
Program ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penggunaan layanan m-banking Bank NTB Syariah.
Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo, menyatakan bahwa program ini juga akan berkontribusi terhadap pendapatan bank melalui fee-based dari produk digital.
Hingga November 2023, total pendapatan Bank NTB Syariah dari fee-based m-banking mencapai Rp73,731 miliar, mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu Rp27,77 miliar.
“Jadi kita ambil angka ujungnya saja dari total fee based, kami tahun 2023 sudah bisa berangkatkan, minimal 20 orang nasabah setiap tahunnya,” terangnya.
Program ini diyakini dapat mendongkrak pengguna M-Banking Bank NTB Syariah pada 2024 dan berdampak terhadap lonjakan fee based tahun ini.
Kukuh Rahardjo menekankan bahwa fitur m-banking Bank NTB Syariah kini setara dengan bank umum konvensional lainnya, memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan berbagai transaksi.
Selain itu, fitur m-banking Bank NTB Syariah saat ini sudah setara dengan bank umum konvensional lainnya. Di mana fitur-fitur ini dinilai sangat memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi.
“Mulai dari transaksi terkecil hingga transaksi yang memudahkan setiap urusan nasabah. coba cek sekarang, fitur m-banking kita sudah sangat canggih, sama dengan bank konvensional lainnya,” jelasnya.
Program ini diharapkan juga dapat meningkatkan jumlah pengguna m-banking Bank NTB Syariah dan berdampak positif pada pendapatan fee-based di tahun 2024
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan aksi bersih-bersih untuk mengurangi jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) bermasalah. Baru-baru ini, OJK mencabut izin usaha BPR Wijaya Kusuma yang berlokasi di Madiun, Jawa Timur pada 4 Januari 2024.
karena tidak memenuhi tingkat permodalan dan tingkat kesehatan yang ditentukan oleh OJK. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk membersihkan sistem perbankan, termasuk BPR, dari masalah-masalah seperti fraud.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa OJK sedang melakukan pemeriksaan terhadap seluruh BPR untuk memastikan kondisi keuangan mereka sehat.
Jika ditemukan BPR yang memiliki masalah fraud, Dian menuturkan, akan diselesaikan oleh LPS dan menyerahkan oknum yang terlibat fraud ke aparat hukum. "Parasit dalam sistem perbankan, termasuk BPR, harus dibersihkan," ujar Dian.
Dian juga menyampaikan bahwa jumlah temuan BPR bermasalah kemungkinan akan terus bertambah seiring berjalannya pemeriksaan OJK terhadap seluruh BPR.
Meskipun demikian, OJK berharap bahwa setelah proses pembersihan, BPR yang tersisa dapat diandalkan dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian.
Menurut Didik Madiyono, anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, saat ini tidak ada lagi BPR yang berada dalam status Bank Dalam Resolusi (BDR) setelah pencabutan izin usaha BPR Wijaya Kusuma.
Tahun 2023, ada lima BPR yang masuk dalam status BDR, dan kelima izin usaha tersebut sudah dicabut. Didik menyebut bahwa masalah utama BPR yang masuk dalam status BDR lebih berkaitan dengan tatakelola daripada kondisi ekonomi.
Tedy Alamsyah, Ketua Umum Perbarindo, mengungkapkan bahwa industri BPR terus berupaya menerapkan tata kelola dan manajemen risiko yang baik.
Pemenuhan ketentuan modal inti dianggap sebagai tantangan, tetapi BPR berkomitmen untuk meningkatkan kinerja mereka di tengah dinamika bisnis yang beragam.
Harapannya, tidak akan ada lagi BPR yang berada dalam status BDR setelah proses pembersihan oleh OJK.