BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Banco Central de Timor-Leste (BCTL) menandatangani amendemen Nota Kesepahaman (NK) tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Lintas Batas di Kantor OJK Wisma Mulia 2 pada Rabu (31/7/2024). Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dan Gubernur BCTL, Hélder Lopes.

“Amendemen ini merupakan langkah penting untuk memperluas kerja sama kami, terutama dalam pengawasan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Teroris, dan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal,” kata Mahendra Siregar dalam sambutannya.

Sebelumnya, OJK dan BCTL telah menjalin kerja sama formal sejak 22 Maret 2016. Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung setelah penandatanganan, kedua pihak membahas berbagai isu terkait kebijakan sektor jasa keuangan, khususnya di bidang pengawasan perbankan.

“Hasil diskusi kami mencakup kemungkinan dua bank BUMN yang sudah memiliki kantor di Timor Leste, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri, untuk meluncurkan layanan aplikasi di negara tersebut. Tujuannya adalah meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat setempat,” ungkap Hélder Lopes.

OJK berkomitmen untuk mendukung pembangunan Timor Leste dengan meningkatkan kolaborasi di sektor jasa keuangan. “Kami berupaya untuk memperkuat hubungan kami dengan BCTL dan mendukung upaya pembangunan ekonomi di Timor Leste,”tambah Mahendra Siregar.

BPRNews.id - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara, Khoirul Muttaqien, menghadiri penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan tema “Dukungan Industri Jasa Keuangan Terhadap Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Sektor Kelapa Sawit” di Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Acara ini melibatkan berbagai pihak dari industri kelapa sawit di daerah tersebut.

Dalam sambutannya, Khoirul Muttaqien menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan petani. “Skema Perkebunan Sawit Rakyat (SERAYA) adalah langkah progresif yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan kemajuan sektor ini. Kerja sama antara asosiasi perkebunan, koperasi, perbankan, BPJS Ketenagakerjaan, dan pemerintah daerah akan mempermudah akses petani sawit rakyat ke pembiayaan yang lebih baik dan perlindungan pekerja,” ujarnya.

Khoirul juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan dari industri jasa keuangan. “Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari PT BPD Sumatera Utara dan BPJS Ketenagakerjaan untuk program SERAYA. Dukungan ini sangat penting untuk kesuksesan program,” tambahnya.

Bupati Labuhanbatu Selatan, H. Edimin, juga memberikan sambutan, menekankan peran pemerintah daerah dalam sektor kelapa sawit. “Kerja sama dengan OJK ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta memberikan akses perbankan yang lebih mudah kepada petani. Kami berharap sinergi ini dapat memperkuat ekosistem logistik dan keselamatan pekerja di daerah kami,” kata H. Edimin.

Acara tersebut juga menampilkan penyerahan simbolis mock-up Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada kelompok tani. Penyerahan ini dilakukan oleh Bupati Labuhanbatu Selatan dan diterima oleh debitur KUR dari Bank Sumut. “Ini adalah langkah konkret dalam memberikan dukungan finansial kepada petani untuk mengembangkan usahanya,” ujar H. Edimin.

Sekitar 100 peserta, termasuk kelompok tani, off-taker kelapa sawit, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengikuti sesi edukasi mengenai keuangan, kewaspadaan terhadap investasi bodong, dan pinjaman online ilegal. OJK dan PT BPD Sumatera Utara juga memaparkan skema pembiayaan KUR SERAYA. “Kami ingin memastikan para petani memahami pentingnya perlindungan dan pemahaman keuangan yang baik,” ujar perwakilan OJK.

BPJS Ketenagakerjaan memberikan informasi tentang jaminan sosial bagi petani sawit. “Perlindungan tenaga kerja di sektor ini sangat penting dan kami berkomitmen untuk memberikan informasi yang diperlukan,” kata perwakilan BPJS Ketenagakerjaan.

Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Selatan turut memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola perkebunan sawit secara lebih efektif dan berkelanjutan. Penandatanganan MoU ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi sektor perkebunan sawit dan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BPRNews.id - Pada perdagangan pasar spot, kurs dollar-rupiah menunjukkan penguatan pada Senin (29/7/2024). Posisi rupiah mengalami penguatan, mencapai level Rp16.281 pada pekan keempat bulan Juli 2024.

Pergerakan kurs mata uang Garuda tercatat naik sebesar 0,12% dibandingkan dengan posisi pada hari Jumat lalu yang berada di level Rp16.286. Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia (BI) mengalami pergerakan serupa, dengan Rupiah JISDOR menguat pada level Rp16.286, meningkat sebesar 0,05% dari posisi Jumat lalu yang tercatat di Rp16.294.

Bank Mandiri, sebagai salah satu bank umum yang menyediakan layanan penukaran valuta asing, menawarkan kemudahan bagi nasabah dalam menukarkan valuta asing melalui layanan money changer dan Livin by Mandiri.

Bagi nasabah yang ingin menukarkan dollar-rupiah, berikut adalah informasi kurs dollar-rupiah hari ini, Selasa, 30 Juli 2024, berdasarkan data yang diperbarui pada pukul 10.45 WIB:

Kurs Dollar-Rupiah Special Rate:

Kurs beli: Rp16.280 per dollar AS

Kurs jual: Rp16.300 per dollar AS

Kurs Dollar-Rupiah TT Counter:

Kurs beli: Rp16.075 per dollar AS

Kurs jual: Rp16.425 per dollar AS

Kurs Dollar-Rupiah Bank Notes:

Kurs beli: Rp16.075 per dollar AS

Kurs jual: Rp16.425 per dollar AS

Penting untuk dicatat bahwa kurs dollar-rupiah pada TT counter, special rate, dan bank notes dapat berbeda. Kurs TT counter berlaku saat nasabah melakukan setoran atau transfer melalui counter bank terdekat. Sementara itu, kurs special rate diterapkan untuk transaksi dengan nilai nominal di atas USD 25.000. Nasabah disarankan untuk menghubungi cabang Bank Mandiri terdekat untuk informasi lebih lanjut.

Kurs dollar-rupiah bank notes berlaku untuk transaksi setoran atau transfer mata uang asing yang dilakukan secara langsung di kantor bank.

Perlu dicatat bahwa tingkat kurs dollar-rupiah ini berlaku untuk transaksi di bank, dengan kurs beli diterapkan saat bank membeli dollar dari nasabah dan kurs jual diterapkan saat bank menjual dollar kepada nasabah.

BPRNews.id - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sering mengalami kesulitan dalam perencanaan keuangan yang baik, padahal pengelolaan keuangan yang tepat merupakan kunci untuk memperoleh modal usaha. Dalam sebuah lokakarya , Susana Diah Kusumaningrum dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo menyampaikan, “UMKM dapat mengakses berbagai sumber pembiayaan, termasuk, pasar modal, sekuritas, manajer investasi, dan security crowdfunding .”

Susana juga mengungkapkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia pada tahun 2022 mencapai 49,68%, yang berarti sekitar setengah dari populasi memiliki pemahaman keuangan yang baik. Di sisi lain, indeks inklusi keuangan berada di angka 85,10%, menandakan bahwa banyak orang yang memiliki akses ke layanan keuangan, meskipun pemahaman mereka tentang keuangan masih perlu ditingkatkan.

Menurut Susana, untuk membantu UMKM mendapatkan pembiayaan, mereka perlu memiliki perencanaan keuangan yang matang. “UMKM harus memadukan arus kas, menetapkan tujuan usaha, dan mengambil keputusan investasi yang bijak. Pengelolaan keuangan yang baik meliputi pengaturan pembiayaan, pengendalian biaya, serta pemenuhan kewajiban keuangan,” ujar Susana.

Dia juga menambahkan beberapa langkah untuk memeriksa kesehatan keuangan UMKM, seperti memastikan pemasukan melebihi pengeluaran dan membatasi cicilan utang hingga 30% dari pemasukan. “Selain itu, memiliki dana darurat minimal tiga kali pengeluaran bulanan dan menyisihkan minimal 10% dari pemasukan setiap bulan sebagai tabungan adalah hal yang penting,” jelas Susana.

Susana juga mengingatkan UMKM untuk bijak dalam bertindak. “Cicilan utang idealnya tidak melebihi 30% hingga 35% dari pendapatan bulanan. Pastikan untuk mempertimbangkan kembali kebutuhan pertanian, kemampuan membayar, dan jenis utang yang akan diambil,” tegasnya.

Untuk mengoptimalkan permodalan, Susana merekomendasikan agar UMKM memahami kebutuhan modal mereka, mencari alternatif pembiayaan, serta merencanakan keuangan dengan baik. “Investasi dalam sumber daya manusia (SDM), penggunaan teknologi, risiko manajemen yang cermat, dan evaluasi serta penyesuaian usaha sangat penting untuk keberhasilan UMKM,” tutup Susana.

BPRNews.id - Pemerintah Kabupaten Lebak telah memindahkan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) Kabupaten Lebak dari Bank Jabar Banten (BJB) ke Bank Banten. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lebak, Doddy Irawan,mengatakan pengelolaan retribusi dari beberapa perangkat daerah masih menggunakan rekening yang terdahulu yaitu Bank Jabar ( BJB).

 "Untuk memastikan pelayanan penerimaan pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi, Bapenda dan beberapa perangkat daerah pengelola retribusi masih menggunakan rekening yang sudah dikerja samakan oleh BJB. Sesuai kerja sama yang dibangun kembali dengan bjb, pengistilahnya diubah menjadi rekening atas bank persepsi penerimaan pendapatan daerah," kata Kepala Bapenda Lebak, Doddy Irawan, Kamis (30/7/2024).

 Doddy menambahkan, perubahan tersebut tidak akan menggangu pelayanan masyarakat atau pengelola retribusi yang akan menyetor untuk pendapatan daerah “Wajib pajak masih bisa menggunakan akses apapun karena sistem dan polanya masih dengan bjb. Adapun transfer dari bank persepsi sudah diatur dan disepakati mengikuti kebijakan perbankan dan pedoman pelaksanaan penerimaan pendapatan daerah," ujar Doddy.

 Selain itu, Pengalihan rekening layanan penerimaan pendapatan daerah akan dilakukan setelah Bank Banten dipastikan siap dalam menyiapkan perangkat dan fasilitas agar pelayanan pajak dan retribusi tidak tetap berjalan seperti sebelumnya. 

"Kembali kepada pelayanan masyarakat kondisi tersebut harus kami pastikan bisa bertransisi dengan baik. Jadi kami memandang masih perlu tidak mengubah kebijakan yang sudah terbangun dengan Bank bjb," terang Doddy. Dikatakan,Doddy,tidak ada target kepada Bank Banten kapan proses transisi pelayanan tersebut bisa mulai dilaksanakan.

"Tidak ada kalau terkait target waktu, tapi kami menyampaikan secara spesifik soal bagaimana sistem, fasilitas maupun perangkat yang dibutuhkan. Contoh sistem ISO yang sudah terbangun untuk menjaga data dan alur pembayaran berjalan baik, aman dan lancar," tuturnya. "Itu tinggal nanti Bank Banten secepat apa menyesuaikan dan beradaptasi dari kondisi yang sudah berjalan dengan bjb,"tambah Doddy. 

Pihak Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Bank bjb dan Bank Banten sudah membahas terkait dengan masalah-masalah yang mungkin akan terjadi saat proses transisi pelayanan tersebut. "Yang kami harus antisipasi dan diminimalisir agar tidak ada permasalahan dalam prosesnya nanti," pungkasnya.

 Diketahui, sebelumnya pengelolaan RKUD sudah berpindah ke bank yang di resmikan pada 29 Juli 2016,namun khusus untuk penerimaan pendapatan daerah masih menggunakan rekening BJB.