Bprnews.id - Ratusan guru di lingkungan Pemkab Blitar terjerat pinjaman online (Pinjol) dan skema Bayar Nanti. Situasi memprihatinkan ini terungkap ketika sejumlah besar pendidik mengajukan pinjaman kredit ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Hambangun Arta Selaras (HAS).
Fenomena ini mencerminkan meningkatnya permasalahan kesulitan keuangan di kalangan guru di wilayah tersebut yang memerlukan perhatian dan solusi segera. Ikuti terus kami saat kami mendalami tren pinjaman tidak berkelanjutan yang muncul dan potensi dampaknya terhadap sistem pendidikan di Kabupaten Blitar.
Pernyataan kritis yang disampaikan Rini Syarifa, Bupati Blitar. Baru-baru ini, ia membahas permasalahan yang terjadi di komunitas guru di Blitar. Menurutnya, untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemkab Blitar bekerja sama dengan BPR telah menyelenggarakan acara Literasi Keuangan yang dilaksanakan di Kantor Pemkab Blitar Kanigoro.
"Kita tau permasalahanya adalah sering muncul guru-guru yang terjerat pinjaman online," kata Rini, Senin (9/10/2023).
Seorang Bupati, pemimpin daerah di negara tersebut, mengungkapkan keprihatinannya atas situasi yang berkembang ini. Ia percaya bahwa membina literasi keuangan di kalangan guru dapat sangat membantu. Hal ini merupakan langkah untuk memberdayakan para pendidik dengan keterampilan, kepercayaan diri, dan kemampuan pengelolaan keuangan berkualitas yang diperlukan untuk menavigasi dan mungkin melepaskan diri dari cengkeraman utang online.
"Bagaimana teman-teman yang ada di lingkup Pemkab terutama bapak ibu guru yang hari ini kita berikan sosialisasi kalau BPR Khas ini benar-benar dapat memberikan suport kepada pemda," Imbuhnya.
Sementara itu Sahrial Amri Dirut BPR HAS Kabupaten Blitar menjelaskan terdeteksinya ratusan guru yang terjerat pinjol saat dilakukan pengecekan menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milil OJK.
"Ketika cek melalui KTP di SLIK ternyata muncul ternyata dari paylater-pay leter itu sudah lama tidak terbayar," Jelasnya.
Terjunlah ke dunia pinjaman online, sebuah dunia yang akrab namun berbahaya, yang ditandai dengan aktivitas penipuan dan pembayaran yang tidak dapat diatasi. Ketika pinjaman pribadi semakin mudah diakses melalui platform digital, pencurian dan penyalahgunaan identitas telah menjadi isu yang menonjol.
Yang lebih parah lagi, peminjam sering kali terjebak dalam labirin digital ketika platform tersebut tiba-tiba menghentikan operasinya tepat pada saat penyelesaian pinjaman.
Untuk mengatasi kesulitan ini, Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Praja, milik Pemerintah Kabupaten Blitar, mengusulkan skema pinjaman alternatif untuk melindungi guru agar tidak menjadi korban jebakan online ini. “Ketika kami bertanya kepada mereka mengenai masalah ini, beberapa orang akan mengatakan bahwa ada teman yang memanfaatkan identitas mereka atau mereka tidak dapat membayar kembali karena sistem telah ditutup,” ungkapnya.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mencatat, penyaluran kredit yang dilakukan bank perkreditan rakyat (BPR) di wilayah Ciayumajakuning mencapai Rp2,49 triliun hingga Agustus 2023.
Kepala OJK Cirebon Fredly Nasution menyebutkan, kinerja penyaluran kredit di wilayah Ciayumajakuning pada 2023 ini menurun 0,40 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan serupa juga termasuk dana pihak ketiga (DPK) yang turun sebesar 2,12 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp2,3 triliun.
“Penurunan kredit dan DPK menunjukan bahwa kondisi perekonomian di Ciayumajakuning masih berupaya recovery setelah pandemi covid-19,” kata Fredly di Kota Cirebon, Jumat (1/9/2023).
Menganalisis aspek permodalan yang diwakili oleh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan bagaimana tetap terjaga dengan CAR sebesar 21,70 persen pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) per April 2023.
Namun Meskipun angkanya positif, namun patut dicatat bahwa Otoritas Jasa Keuangan Cirebon (OJK Cirebon) mencermati adanya penurunan profitabilitas BPR di Ciayumajakuning yang tercermin dari rasio Return on Asset (ROA) yang negatif 0,26 persen.
penyaluran kredit oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk lima sektor ekonomi terbesar di Indonesia. Sektor-sektor tersebut antara lain: bukan lapangan usaha lain-lain, perdagangan besar dan eceran, pertanian, perburuan dan kehutanan, kemasyarakatan, jasa sosial dan budaya, hiburan dan perseorangan lainnya, serta bukan lapangan usaha-rumah tangga.
Hebatnya, pertumbuhan kredit tertinggi terjadi pada sektor rumah tangga non-lapangan usaha, meningkat sebesar 47,60% dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga mencapai total RP73,84 miliar. Selain itu, penyaluran kredit ke sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan mengalami lonjakan hingga mencapai Rp334,74 miliar per Desember 2022.
“OJK Cirebon terus melakukan langkah pengawasan agar BPR dapat lebih efisien dalam menjalankan kegiatan usahanya, mengedepankan tata kelola yang baik, serta memperbesar porsi penyaluran kredit kepada sektor ekonomi produktif,” kata Fredly.
Bprnews.id - Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) menyerukan aksi bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Syariah Rakyat (BPRS) untuk memanfaatkan penegakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
Dengan penerapannya, BPR dan BPRS dapat meningkatkan daya saingnya, menempatkan dirinya sebagai pilar utama penggerak pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Keberadaan industri BPR dan BPRS makin kuat dan menjadi lebih terang-benderang dengan hadirnya UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan," tutur Tedy Ketua Umum Perbarindo Tedy Alamsyah dalam keterangannya, Rabu (8/3/2023).
aspek positif UU PPSK yang semakin memperkuat eksistensi BPR-BPRS, seperti dipaparkan Tedy, Perubahan penting yang dibawa oleh undang-undang ini termasuk penggantian nama BPR menjadi 'Bank Ekonomi Rakyat' dan BPRS menjadi 'Bank Ekonomi Rakyat Syariah'.
Perluasan ruang lingkup operasional dan fungsi BPR sebagai lembaga intermediasi juga merupakan perubahan signifikan lainnya. Undang-undang ini juga membahas kolaborasi strategis antara bank umum dan BPR tidak hanya dalam pembiayaan UKM tetapi juga memposisikan mereka sebagai lembaga pelindung.
"Hadirnya Keputusan Dewan Komisioner (KDK) OJK No 34/KDK.03/2022, tentu merupakan jawaban kita bersama akan kondisi kredit restrukturisasi. Kami mengimbau BPR dan BPRS untuk mengoptimalkan kesempatan ini, untuk memperbaiki dan melakukan assessment ulang terhadap kebijakan kredit restrukturisasi yang telah kita lakukan," tuturnya.
Ketetapan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (KDK OJK) No 34 yang akan berlaku resmi mulai tanggal 1 April 2023 hingga 31 Maret 2024 diprediksi akan memberikan angin segar bagi beberapa sektor industri di Indonesia. Regulasi ini akan membawa sejumlah kelonggaran, termasuk bagi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, industri tekstil, produk tekstil dan alas kaki, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tak hanya itu, provinsi Bali sebagai salah satu daerah yang terdampak besar oleh pandemi juga akan mendapatkan perlakuan khusus.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Deputi Komisioner Regional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bambang Widjanarko menyampaikan, melalui UU PPSK, negara telah memberikan amanat kepada BPR untuk meningkatkan peran dan fungsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya UMKM.
Baru-baru ini, Plt. Wakil Komisioner Daerah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bambang Widjanarko, menyatakan negara melalui UU PPSK telah memberikan amanah kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk meningkatkan peran dan fungsinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
"OJK siap menindaklanjuti UU PPSK dalam peraturan-peraturan turunan. Misalnya, semua boleh IPO, tetapi siapa saja BPR dan BPRS yang diperbolehkan masuk, tentu ada syaratnya, artinya membatasi untuk yang benar-benar memenuhi persyaratan," ujarnya.
Bprnews.id - Inisiatif Pemerintah Indonesia dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) melibatkan kemitraan dengan bank-bank milik negara, termasuk Bank Mandiri.Kredit ini ditujukan untuk memberikan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dalam pengumuman terkait pengalihan saham, Sekretaris Perusahaan BMRI Rudi As Aturridha menjelaskan transaksi ini merupakan bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat konsolidasi anak usaha di Grup Bank Mandiri guna mengoptimalkan hasil investasi. Hal ini terjadi setelah Bank Mandiri melepaskan 40% kepemilikan sahamnya di Mandiri AXA General Insurance pada bulan November 2018.
Skema KUR Bank Mandiri 2023 memberikan kesempatan kepada pemilik usaha untuk mengajukan pinjaman hingga Rp 100 juta tanpa memerlukan agunan. Dengan suku bunga rendah per tahun, hanya 6%, KUR Mandiri menawarkan pilihan pembiayaan menarik bagi pengusaha.Misalnya pinjaman super mikro 25 juta tenor 1 tahun cicilannya Rp 2.151.661.
Contoh serupa juga diberikan untuk pinjaman dengan tenor 2 dan 3 tahun. KUR Mandiri juga menawarkan pinjaman investasi dengan tenor maksimal 5 tahun untuk plafon dengan limit minimal 50 juta. Pada postingan blog kali ini, kami akan memberikan simulasi mendalam mengenai pelunasan stasiun pada berbagai tenor. Baca terus untuk mengetahui lebih lanjut cara memanfaatkan pinjaman KUR Mandiri untuk mengoptimalkan kebutuhan bisnis dan investasi Anda.
Untuk mengajukan permohonan KUR Mandiri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh bank. Di antara syarat tersebut termasuk umur minimal calon debitur, riwayat kredit, serta status dalam Daftar Hitam Nasional.
Dokumen-dokumen tersebut mencakup izin usaha yang sah, yang menggambarkan bahwa usaha yang didaftarkan harus sudah berdiri minimal enam bulan. Dokumen pendukung tambahan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika plafon pinjaman di atas Rp 50 juta, fotokopi Kartu Keluarga, surat nikah atau perceraian (jika ada), dan surat keterangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) jika plafon pinjaman melebihi Rp 100 juta.
Mengajukan pinjaman di Bank Mandiri bisa menjadi proses yang cukup panjang dan membingungkan bagi banyak orang. Ada betapa banyak dokumen yang diperlukan, penilaian situs rumah atau bisnis Anda, dan waktu tunggu hingga dua minggu setelah semua dokumen telah selesai dan diajukan.
Tapi jangan khawatir, dalam posting blog ini, kita akan membahas secara rinci proses peninjauan pernyataan dokumen oleh tim Bank Mandiri, pemeriksaan lokasi dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengakhirinya, serta bagaimana dana modal usaha dapat langsung dicairkan ke rekening debitur. Kami juga akan membahas prioritas dan sektor produksi yang menjadi fokus KUR Mandiri. Mari kita simpulkan proses ini dan membantu Anda mempersiapkan sebaik mungkin.
Bprnews.id - Sebuah langkah signifikan, lembaga keuangan terkemuka di Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), menjadi berita utama setelah mengumumkan keputusannya untuk melepas seluruh kepemilikan sahamnya di PT AXA Insurance Indonesia. Divestasi tersebut terdiri dari 138.000 saham yang mewakili 20% dari modal ditempatkan dan disetor. Transaksi penting ini, yang dikukuhkan pada hari Rabu, 4 Oktober 2023.
Dalam perkembangan yang signifikan, 'Bank Pelat Merah' telah mengalihkan seluruh sahamnya di perusahaan asuransi umum yang dulu bernama PT Mandiri AXA General Insurance kepada Anil Panjwani dan Manoj Ramkrashin Tolani. Masing-masing mendapat 69.000 saham atau setara 10% dari modal ditempatkan dan disetor. Menariknya keduanya tidak memiliki afiliasi dengan Bank Mandiri.
Di bidang transparansi perusahaan, Sekretaris Perusahaan BMRI Rudi As Aturridha baru-baru ini merinci transaksi penting yang menandai perubahan strategis di Grup Bank Mandiri.
Langkah ini dilakukan dengan melakukan pengalihan saham yang bertujuan untuk memperkuat konsolidasi anak perusahaan dalam grup agar dapat memperoleh hasil investasi yang optimal.Hal ini mengikuti preseden pada November 2018 ketika Bank Mandiri mendivestasi 40% saham Mandiri AXA General Insurance.
"Kita melihat ROI tidak terlalu besar rasanya buat kita seperti disampaikan awal namanya merger, akuisisi atau joint venture itu harus memberikan ROI yang baik. Kita lihat ya sudahlah kita pull out saja dari sini. Jadi kepemilikan 60% kita jual AXA secara bertahap," jelasnya tiga tahun lalu.
Meski telah melakukan divestasi penuh, Bank Mandiri menyatakan bahwa pihaknya tidak mengakhiri kerjasama bancassurance dengan AXA.
"Penting untuk dicatat bahwa Transaksi ini juga tidak akan mengakhiri kerjasama bancassurance oleh Perseroan dengan Axa dan juga tidak memiliki dampak terhadap seluruh kerjasama di antara Perseroan dengan AXA Group melalui PT AXA Mandiri Financial Services yang bergerak pada bidang asuransi jiwa," jelas Corporate Secretary BMRI Rudi As Aturridha dalam keterangan resminya.