Bprnews.id - Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Nusa Tenggara Timur (NTT) baru-baru ini menindak dua money changer ilegal yang beroperasi di Labuan Bajo, Manggarai Barat.

“Kedua operator tersebut kedapatan melakukan kegiatan penukaran mata uang asing ilegal dan menerima transaksi luar negeri,” kata Donny Heatubun, Kepala Bank Indonesia NTT.

Dia melaporkan tindakan keras tersebut terjadi pada tanggal 27 September 2023. Postingan blog ini memberikan diskusi mendalam tentang peristiwa luar biasa ini yang menandakan langkah signifikan menuju regulasi yang lebih ketat pada sektor keuangan di wilayah tersebut.

Dalam upaya mengatur dan mengefektifkan penyelenggaraan penukaran mata uang di Indonesia, Bank Indonesia telah mengeluarkan arahan kepada seluruh penukaran uang yang tidak mempunyai izin untuk segera menghentikan kegiatannya.

"Dalam hal ini perlu kami tekankan kembali bahwa pengurusan izin di Bank Indonesia gratis tanpa dipungut biaya apa pun dan dilakukan secara online melalui website Bank Indonesia," kata Donny.

Jika ingin melanjutkan, mereka wajib mengajukan izin melalui bank. Bank menekankan bahwa proses perolehan izin tersebut sepenuhnya gratis dan dapat dengan mudah dilakukan secara online melalui situs web mereka. Tindakan penindakan akan dilakukan terus menerus di seluruh Indonesia, termasuk NTT.

Bank Indonesia bekerja sama dengan pihak kepolisian akan terus melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap kegiatan penukaran mata uang asing tanpa izin tersebut dan akan mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku penukaran uang ilegal yang kedapatan melakukan kegiatan kriminal.

Bprnews.id - Di era digitalisasi yang semakin canggih, berbagai aspek kehidupan mulai berkembang dan beradaptasi dengan trend teknologi yang semakin maju. Salah satunya adalah sektor keuangan atau perbankan.

Kemajuan teknologi telah mempengaruhi perubahan signifikan dalam layanan perbankan dimana bank digital mulai menjadi suatu kebutuhan dan trend masa depan. Perusahaan besar seperti Grup Djarum, Grup GoTo, dan Grup CT Corp pun tidak mau ketinggalan dalam tren ini.

Mereka telah membuat gebrakan dengan meluncurkan bank digital mereka masing-masing, seperti PT Bank Digital BCA (Blu) yang menggandeng Blibli, PT Bank Jago Tbk (ARTO), dan PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI). Ada juga PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) yang dikendalikan oleh PT Akulaku Silvrr Indonesia, afiliasi milik Jack Ma, Ant Financial.

Dalam lanskap perbankan digital yang dinamis, institusi tradisional dan raksasa teknologi mengubah peran mereka untuk bersaing. Kami mempelajari lebih dalam metamorfosis perbankan di Indonesia dengan fokus pada SeaBank dan Superbank Indonesia, yang keduanya memiliki hubungan kuat dengan konglomerat teknologi besar di Asia Tenggara.

SeaBank, sebelumnya dikenal sebagai PT Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE), dikendalikan oleh Sea Group, perusahaan induk dari Shopee. Di sisi lain, Grab telah memasuki industri perbankan melalui SuperBank Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Fama International.

Segalanya akan semakin terguncang karena pemegang saham baru, KakaoBank, akan mengakuisisi 10% saham SuperBank. Seiring dengan langkah Grab dan KakaoBank menuju perbankan digital, babak baru persaingan antar raksasa teknologi di sektor ini sedang dimulai. Langkah ini, jelas Tigor M. Siahaan, CEO Superbank, mencerminkan inisiatif pertumbuhan strategis mereka dan semakin memperkuat posisi keuangan Superbank.

Direktur Utama Superbank Tigor M. Siahaan menyampaikan, suntikan modal dari KakaoBank memperkuat posisi keuangan Superbank dan mendukung inisiatif pertumbuhannya.

"Hal ini memberikan sumber daya bagi Superbank untuk pengembangan produk, ekspansi, dan peningkatan layanan, yang pada akhirnya akan menguntungkan pelanggan kami," kata Tigor , Selasa (10/10).

Ekosistem Superbank, yang didukung oleh para pemimpin industri seperti Grab, Singtel, Grup Emtek, dan kini KakaoBank, menempatkan Superbank secara unik untuk menawarkan layanan keuangan yang dirancang khusus untuk beragam segmen nasabah secara efektif, terutama untuk melayani kebutuhan keuangan masyarakat underbanked, terutama nasabah UMKM dan ritel. 

"Prioritas utama kami saat ini adalah mengembangkan produk dan teknologi yang akan mendukung peluncuran dan eksekusi komitmen jangka panjang kami dalam memperluas layanan keuangan antara lain berupa akses finansial kepada masyarakat Indonesia, khususnya segmen underbanked baik nasabah retail dan UMKM," ujar Tigor.

Tigor baru-baru ini mengisyaratkan perubahan baru dalam struktur pemegang saham Superbank, memperkenalkan KakaoBank sebagai pemegang ekuitas baru, sementara kepemilikan mayoritas tetap berada dalam konsorsium Emtek Group, Grab, dan Singtel. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya persaingan dari bank digital milik raksasa teknologi seperti PT Bank Jago, afiliasi raksasa teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia, yang memiliki aset besar.

Sebagai gambaran, hingga Q2 2023, aset Bank Jago sebesar Rp 18,9 triliun hampir enam kali lipat lebih besar dibandingkan Superbank. Sejauh ini kinerja Superbank belum bisa mengimbangi kompetitornya dengan membukukan rugi bersih sebesar Rp 112,92 miliar pada Q2 2023, sangat kontras dengan laba bersih Bank Jago yang sebesar Rp 40,51 miliar.

Dalam dunia keuangan yang terus berkembang, investor asing semakin melirik potensi perbankan digital di Indonesia. Hal ini terjadi setelah Ribbit Capital mengumumkan investasi baru di PT Bank Jago Tbk, dan langkah Alibaba melalui Akulaku Silvrr menjadi pemegang saham utama pengendali Bank Neo Commerce.

Ditambah lagi, ada beban tambahan karena KakaoBank mengakuisisi Superbank. Budi Frensidy, Pengamat Pasar dari Universitas Indonesia, menegaskan bahwa minat ini didorong oleh besarnya pasar Indonesia dan perkembangan kepemilikan ponsel pintar yang luar biasa, yang keduanya mendorong daya tarik perbankan digital.

Namun, menurut Frensidy dan ekonom terkemuka serta Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, perjalanan menuju dominasi perbankan digital bukannya tanpa tantangan. Baca terus untuk mengetahui lebih dalam mengenai lanskap perbankan digital saat ini di Indonesia dan temukan faktor-faktor penentu dalam memenangkan persaingan yang ketat di era perbankan digital ini.

Bprnews.id - Menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman bagi nasabah perbankan merupakan prioritas utama dalam mencegah kejahatan seperti perampokan atau pencurian dengan kekerasan.

Untuk itu, Bhabinkamtibmas Pendowoharjo Aipda Wawan Giyarto S.Psi memfokuskan upayanya untuk proaktif melakukan patroli di lingkungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Agung yang terletak di Jalan Bantul Cepit Pendowoharjo Sewon Bantul. Dalam patrolinya, Senin (10/9/2023).

Bhabinkamtibmas menekankan kepada jajaran bank dan nasabah pentingnya meminta pengawalan polisi saat menarik uang dalam jumlah besar. Ia juga berpesan kepada petugas keamanan untuk selalu memeriksa dan memantau CCTV mereka serta segera melaporkan individu atau aktivitas mencurigakan kepada personel polisi terdekat.

Kapolsek Sewon AKP Hanung Tri Widayanto S.H.,M.Si saat dikonfirmasi membenarkan bahwa anggotanya telah melaksanakan patroli dan sambang di wilayah yang menjadi binaannya.

“Patroli bisa mencegah semua terjadinya gangguan kamtibmas dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, juga antisipasi terjadinya curas dan curanmor serta gangguan terutama nasabah Bank, semua itu bukti pelayanan pengayoman terhadap masyarakat demi terciptanya wilayah Kapanewon Sewon yang aman dan kondusif” pangkasnya.

Upaya terus menerus terhadap perpolisian masyarakat ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah Unit Bri Cisande Kecamatan Cicantayan seperti yang dibenarkan oleh Kapolsek Sewon AKP Hanung Tri Widayanto S.H.,M.Si.

Bprnews.id - Dalam industri perbankan, menentukan kelayakan kredit nasabah adalah aspek vital dalam pengelolaan resiko. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu bank mengetahui track record kredit nasabah sebelumnya.

Inilah tugas dari Program Sistem Informasi Kredit (SIK) Antarbank, bagaimana Sistem Informasi Kredit Antarbank bekerja, khususnya dalam mengidentifikasi nasabah atau debitur yang pernah memacetkan kredit atau memiliki catatan buruk dalam sejarah kreditnya.

Meningkatnya jumlah kredit macet di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran yang besar, terutama karena 60-70% kredit bermasalah tersebut melibatkan bank-bank milik negara.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi kuantitas kredit macet di kalangan perbankan, seperti pembentukan Tim Pengawas Kredit Bermasalah Bank Negara untuk memantau penyelesaian kredit tersebut.

Selain itu, sistem informasi perkreditan antar bank (SIK) juga diluncurkan untuk memantau nasabah yang memiliki riwayat kredit macet. Ketika tindakan preventif terhenti dalam menyelesaikan kredit macet, maka tindakan represif, seperti mengajukan ke pengadilan, akan dilakukan. Cara ini diambil karena pengadilan merupakan benteng terakhir bagi siapa pun untuk menyelesaikan perselisihan apa pun, termasuk kredit macet.

Sebelum ditempuh jalur pengadilan, biasanya bank mencoba mengupayakan penyelesaian secara musyawarah dengan melakukan rescheduling, reconditioning, dan restructuring terhadap perusahaan (debitur) penunggakan

Bprnews.id - Ketua Forum PSP Jateng DIY, Kristian Hardianto, baru-baru ini meminta dewan komisaris dan pemegang saham mengelola Bank Ekonomi Rakyat (BPR) setempat secara profesional.

Untuk itu, ia menyarankan untuk menciptakan atau memelihara budaya kerja yang baik. Gagasan tersebut dikemukakan Hardianto dalam diskusi menyentuh hati 'Tantangan BPR/BPRS Pasca UUP2SK' yang diselenggarakan Forum PSP (Pemegang Saham Pengendali) KR Jateng-DIY dan diselenggarakan di Pesakom Solo Raya, Selasa (10/10/2023).

Hardianto yang juga menjabat Komisaris Utama BPR Gunung Rizki menegaskan, jika lembaga-lembaga tersebut tidak dikelola dengan baik, lebih baik dijual, daripada harus ditutup dan dirugikan karena tantangan besar yang mungkin dihadapi BPR ke depan.

Hal senada dikatakan Ketua Umum Forum PSP Jateng-DIY Arum Riyana, yang juga dihadirkan sebagai pembicara dalam forum. “Kalau mau dijual sebaiknya dalam kondisi baik, jangan apa adanya nanti harganya bisa jatuh,” kata Arum Riyana.

Bandingkan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi (Polri) yang sewaktu-waktu bisa berganti Panglima atau Kapolri, namun personelnya tetap bekerja profesional, semangat, dan disiplin sesuai rantai komando.

Menurut Hardianto, hal ini karena badan-badan tersebut telah menciptakan budaya kerja yang baik dan profesional. Dengan menggunakan Bank Central Asia (BCA) dan Lippo Bank sebagai studi kasus, Hardianto menekankan perlunya fokus pada pembentukan budaya kerja yang baik dan profesional serta berinvestasi pada sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki sikap yang baik.

“Anda tahukan BCA, bank itu pernah dipimpin Mochtar Riyadi. Setelah tidak menjabat, Mochtar Riyadi mendirikan Lippo Bank, Tapi apa yang terjadi selanjutnya, BCA yang sudah punya budaya kerja yang baik tetap berdiri kokoh sampai sekarang sedang Lippo Bank hilang tanpa bekas,” kata Kristian memberi contoh.

“Karena itu, mari kita ciptakan budaya kerja yang baik dan profesional di BPR/BPRS kita masing-masing. Dan tidak kalah penting adalah sumber daya manusia yang berkualitas serta punya attitude yang baik,” Kristian.

Menurut seorang manajer berpengalaman, ada tiga elemen penting yang harus diperhatikan, tanpa mengabaikan aspek lainnya. Mereka menjaga NPL (non-performing loan) yang rendah, memiliki saldo pinjaman yang stabil atau tinggi, dan memastikan realisasi pinjaman yang berkelanjutan.

Berdasarkan pengalamannya mengelola tujuh BPR, ketiga elemen tersebut  NPL, saldo pinjaman, dan realisasi pinjaman – menjadi tulang punggung keberhasilan pengelolaan.

Dalam diskusi ini dengan Forum PSP Jawa Tengah DYI yang dihadiri oleh sekelompok komisioner BPR/BPRS, sudut pandang ini ditantang dan diperdebatkan, sehingga menghasilkan diskusi yang menghasilkan kesimpulan yang mendalam.