BPRNews.id  - Bank Mandiri kembali mempertahankan peringkat 1 dalam kategori Perusahaan Go Publik sektor Keuangan pada Annual Report Award (ARA) 2023. "Penghargaan ini merupakan bukti komitmen kami dalam menjaga kualitas tata kelola perusahaan yang baik dan meningkatkan kepercayaan stakeholder," ujar Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri, Sigit Prastowo, pada Rabu (9/10). 

Sigit juga menambahkan bahwa pencapaian Bank Mandiri pada 2023 mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar Rp55,1 triliun, meningkat 33,7% year on year (yoy). "Pertumbuhan ini selaras dengan strategi bisnis berkelanjutan yang kami jalankan di seluruh segmen," kata Sigit. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa total aset konsolidasi Bank Mandiri tumbuh 9,12% yoy mencapai Rp2.174,2 triliun, dengan penyaluran kredit yang tumbuh 16,3% yoy menjadi Rp1.398,1 triliun. "Kami melihat pertumbuhan kredit yang signifikan di segmen korporasi, komersial, SME, dan mikro," ungkapnya. 

Sigit juga menggarisbawahi bahwa meskipun NPL menurun menjadi 1,02%, Bank Mandiri tetap menjaga rasio pencadangan di level konservatif 384%. "Kami tetap fokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan inovasi layanan digital untuk memenuhi ekspektasi seluruh stakeholder," pungkasnya.

BPRNews.id  - Pertumbuhan laba bersih dan pembiayaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Pada Juli 2024, laba bank umum syariah secara industri meningkat 10,85% secara tahunan menjadi Rp 12,06 triliun, sedangkan pembiayaan tumbuh 12,39% mencapai Rp 391,03 triliun. Rasio Non-Performing Financing (NPF) juga turun dari 2,36% menjadi 2,12%, menunjukkan kualitas pembiayaan yang semakin baik.

Dari sisi likuiditas, dana pihak ketiga (DPK) di industri perbankan syariah tumbuh 12,48% menjadi Rp 479,84 triliun. Tren ini berlanjut pada Agustus 2024, dengan sejumlah bank syariah yang berhasil mencatatkan pertumbuhan yang signifikan.

Sebagai contoh, BCA Syariah mencatatkan laba bersih sebesar Rp 119,403 miliar per Agustus 2024, naik 15,26% dibandingkan tahun lalu. Pembiayaan yang disalurkan juga naik 30,4% menjadi Rp 10 triliun, dengan pendorong utama dari segmen komersial yang menyumbang 68% dari total pembiayaan, diikuti oleh UMKM dan konsumer.

Sementara itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Mega Syariah juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Laba bersih BSI tumbuh 20,59% yoy, sementara pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 260,6 triliun, naik 87% dari tahun lalu. Bank Mega Syariah juga melaporkan peningkatan signifikan dalam produk tabungan haji mereka.

Unit Usaha Syariah CIMB Niaga Syariah juga mengalami pertumbuhan pembiayaan sebesar 11,14%, didorong oleh segmen konsumer dan UKM. Bung Aldilla dari CIMB Niaga Syariah menegaskan bahwa meskipun ada tantangan ekonomi, mereka tetap optimis dengan pertumbuhan, terutama di segmen KPR Syariah yang tumbuh 24% yoy.

Secara keseluruhan, bank-bank syariah optimis akan mempertahankan momentum ini hingga akhir tahun, dengan fokus pada pembiayaan di berbagai sektor seperti komersial, UKM, dan konsumer.

BPRNews.id - Pjs Bupati Bengkalis, Drs. Akhmad Sudirman Tavipiyono, menyambut baik kedatangan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau, Triyoga Laksito, pada Selasa (8/10) di Wisma Daerah Sri Mahkota. Kedatangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan sinergi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Dalam kesempatan itu, Triyoga menyampaikan, "Dari 13 TPAKD di Provinsi Riau, hanya Kabupaten Bengkalis yang memiliki pasar modal, dan ini sangat penting untuk perekonomian daerah." Ia juga menambahkan bahwa program pasar modal harus diakomodir dalam program tahunan Kabupaten Bengkalis.

Sementara itu, Pjs Bupati Tavip mendukung penuh program OJK, mengatakan, "Semoga dengan berbagai upaya yang dilakukan, kita dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat Bengkalis. OJK dan seluruh stakeholder perlu bersinergi untuk mendorong IKM dan UMKM agar lebih maju."

Kegiatan dilanjutkan dengan Sosialisasi dan Inklusi Saham Pasar Modal yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Oktober di Ruang Rapat Hang Tuah Kantor Bupati Bengkalis.

BPRNews.id - Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) mengajak para pelaku fintech untuk meniru pendekatan yang dilakukan oleh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam memahami kebutuhan konsumen. Menurut Abynprima Rizki, Director of Marketing, Communication & Community Development AFTECH, salah satu keunggulan BPR dan BPD adalah kemampuan mereka dalam mengenal perilaku konsumen di daerah, yang dapat dijadikan contoh bagi para perusahaan fintech.

“BPR dan BPD ini yang paling mengerti market mereka. Paling mengerti behavior masyarakat mereka di daerah. Nah, fintech sebenarnya harus belajar, seperti apa sih pendapatan produk-produk di daerah ini terhadap konsumen,” ujar Abyn dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

AFTECH mendorong adanya kolaborasi antara fintech dan kedua jenis bank ini. Kolaborasi tersebut dapat berbentuk channeling atau pengenalan inovasi teknologi kepada pelaku industri perbankan tradisional.

“Kalau fintech ini kan technology basis ya. Jadi rasanya, kolaborasi yang seperti itu yang harus kita lakukan Dan kita dorong dari sisi asosiasi kepada industri,” tambah Abyn.

Firlie Ganinduto, Wakil Sekretaris Jenderal II AFTECH, juga menekankan pentingnya kerja sama antara fintech dan perbankan. Ia menepis anggapan bahwa fintech dan perbankan merupakan pesaing, dengan menegaskan bahwa kedua sektor ini sebenarnya bisa bersinergi untuk saling menguntungkan.

Firlie menjelaskan, fintech peer-to-peer lending (P2P lending), yang beroperasi secara digital, dapat bekerja sama dengan BPR dalam mencari pemberi pinjaman besar (super lender) melalui channeling. Sementara itu, BPR yang selama ini mengandalkan interaksi langsung dengan nasabah dapat memanfaatkan teknologi fintech untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi operasional mereka.

“BPR itu di Indonesia ada 1.500-an kira-kira. Nah, mereka itu kan community bank, jadi untuk melakukan kegiatan aktivitas perbankannya mereka harus mengirimkan orang yang datang langsung. Mau ada pinjaman atau penagihannya pun mereka datang keliling-keliling. Kita (fintech) ini bisa lho, membantu mereka untuk membuat operasional yang lebih efisien menjaga pasar yang lebih luas gitu,” ungkap Firlie.

Kolaborasi ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi kedua sektor, dengan memperkuat keunggulan masing-masing dan menciptakan sinergi yang menguntungkan dalam layanan keuangan.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama para pemangku kepentingan pasar modal menunjukkan komitmen kuat untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, termasuk di kalangan anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai investasi aman dan legal bagi anggota POLRI. 

“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk anggota POLRI, memiliki pemahaman yang baik terkait perencanaan keuangan serta akses terhadap produk-produk investasi yang aman dan legal,” ujar Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, saat membuka acara Capital Market Goes to Office (CMGTO) di Gedung Adi Pradana Lemdiklat POLRI, Jakarta, Selasa.

Melalui kegiatan ini, Inarno berharap anggota POLRI, khususnya yang berada di Lemdiklat, dapat lebih cermat dalam menilai setiap tawaran investasi serta mampu memilih produk yang aman dan legal. Hal ini menjadi penting mengingat modus penipuan investasi semakin berkembang, seperti skema penggandaan uang, money games, dan penawaran keuntungan tinggi dalam waktu singkat.

Inarno menjelaskan bahwa pasar modal menawarkan berbagai pilihan investasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum, termasuk anggota POLRI, seperti investasi saham, obligasi, sukuk, instrumen derivatif, dan reksa dana.

Dalam pesannya, Inarno menekankan pentingnya menerapkan prinsip 2L Legal dan Logis sebelum melakukan investasi. Legal  berarti memastikan pihak yang menawarkan investasi memiliki izin dari regulator yang berwenang, sedangkan Logis  berarti mengevaluasi apakah imbal hasil yang dijanjikan realistis dan masuk akal. Tawaran dengan imbal hasil fantastis yang tidak memiliki risiko biasanya adalah penipuan.

Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI, Komisaris Jenderal Polisi Purwadi Arianto, menyambut baik kegiatan ini sebagai upaya strategis dalam memperkaya wawasan pegawai POLRI terkait perencanaan keuangan dan investasi yang aman. “Kegiatan ini juga sangat penting untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya serta ancaman kejahatan yang melibatkan jasa keuangan,” ujar Purwadi.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Kepala Lemdiklat POLRI, Inspektur Jenderal Polisi Eko Budi Sampurno, Direktur Analisis Informasi dan Manajemen Krisis Pasar Modal OJK, Sujanto, serta Direktur Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia, Irvan Susandy. Lebih dari 100 anggota POLRI mengikuti acara ini secara langsung, sementara 225 peserta dari 14 Sekolah Polisi Negara (SPN) berpartisipasi secara daring.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai investasi yang aman dan terhindar dari penipuan di kalangan anggota POLRI. Diharapkan acara seperti ini dapat menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di institusi POLRI, guna memperkuat pengawasan dan perlindungan di sektor keuangan.