BPRNews.id - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) kembali meraih penghargaan "Indonesia Most Trusted Companies" dalam Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2024 untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Penghargaan ini diberikan atas komitmen BSI dalam menjaga dan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) demi mendukung aspirasi menjadi bank syariah terdepan di Indonesia.
Direktur Compliance and Human Capital BSI, Tribuana Tunggadewi, mengungkapkan bahwa BSI mengimplementasikan Three Lines Model dalam tata kelola untuk membantu organisasi mencapai tujuan, memperkuat manajemen risiko, serta memastikan tata kelola yang efektif.
BSI juga telah memperoleh sejumlah sertifikasi internasional, seperti ISO 37301:2021 (sistem manajemen kepatuhan), ISO 37001:2016 (sistem manajemen anti penyuapan), ISO 9001:2015 (sistem manajemen mutu), ISO 22301:2019 (sistem manajemen keberlanjutan bisnis), dan ISO 27001:2022 (sistem manajemen keamanan informasi).
Selain mengadopsi standar perbankan umum, BSI menetapkan nilai-nilai syariah (maqashid syariah) sebagai landasan utama dalam menjalankan GCG. Lima prinsip utama yang diterapkan adalah keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.
Menurut Tribuana, tata kelola yang baik adalah pilar fundamental operasional BSI, mendukung integritas, transparansi, dan keberlanjutan. Pengakuan dalam CGPI ini, yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) bersama majalah SWA, memberikan motivasi bagi BSI untuk terus meningkatkan kepercayaan publik dan kinerja perusahaan.
Penghargaan "Indonesia Most Trusted Companies" dengan kategori sangat tepercaya yang diraih BSI tahun ini mencakup tiga aspek penilaian, yaitu struktur tata kelola, proses tata kelola, dan hasil tata kelola, dengan skor akhir mencapai 91,80.
Tribuana menegaskan bahwa keberhasilan ini menjadi dorongan untuk terus mengimplementasikan tata kelola berstandar tinggi yang selaras dengan prinsip syariah, regulasi perbankan, dan harapan para pemangku kepentingan
BPRNews.id - Penjabat Sementara Direktur Utama Bank Lampung, Mahdi Yusuf, mengungkapkan optimisme terhadap kolaborasi kelompok usaha bersama (KUB) dengan Bank Jatim untuk mencegah Bank Lampung terdegradasi menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
Pernyataan tersebut disampaikan Mahdi dalam acara Media Update Triwulan 3 dan Capacity Building Penulisan Artikel di Bandar Lampung, Selasa (26/11/2024). Ia menjelaskan bahwa kerja sama antara Bank Lampung dan Bank Jatim telah resmi terjalin melalui skema KUB sejak awal November 2024.
"Pemegang saham pengendali Bank Lampung dan Bank Jatim telah sepakat KUB setelah melakukan penandatanganan perjanjian pada awal November 2024," ujar Mahdi.
Mahdi juga menegaskan bahwa kolaborasi ini bukanlah bentuk akuisisi oleh Bank Jatim. Ia menyatakan, kerja sama melalui KUB diharapkan dapat membantu Bank Lampung memenuhi ketentuan modal inti minimal sebesar Rp 3 triliun pada akhir tahun 2024, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2020 Tahun 2020. Dengan demikian, Bank Lampung dapat menghindari penurunan status menjadi BPR.
Selain untuk memenuhi ketentuan modal inti, Mahdi menyebut kolaborasi ini bertujuan memperkuat posisi Bank Lampung di industri perbankan.
"Dengan kolaborasi Bank Lampung dalam KUB Bank Jatim, keuntungan yang didapatkan antara lain peningkatan akses sumber daya keuangan, akses pasar internasional, pertumbuhan anorganik bagi Bank Jatim, sinergi dan efisiensi dalam operasional, serta daya saing yang lebih baik," jelasnya.
Mahdi juga menenangkan para nasabah Bank Lampung agar tidak khawatir terhadap kemungkinan penurunan kelas bank tersebut.
"Ke depan, Bank Lampung siap menyongsong perubahan-perubahan untuk menjadi bank terunggul pilihan utama masyarakat," tutupnya.
BPRNews.id - Bank Lampung menyapa para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, melalui program “Grebek UMKM” yang digelar pada Minggu, 24 November 2024. Dalam acara ini, Bank Lampung memberikan edukasi mengenai tabungan dan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Bank Lampung.
Acara ini dihadiri oleh Kepala Divisi Dana & Jasa Bank Lampung, Dino Pramono, serta Farid Kasi UPTD PKOR Way Halim. Dengan tagline “Selalu Bersama Anda”, Bank Lampung berkomitmen mendorong penggunaan alat pembayaran non-tunai QRIS oleh pelaku UMKM.
Melalui edukasi yang diberikan, Bank Lampung menyoroti keunggulan QRIS, yang bersifat real-time. Dino Pramono menjelaskan bahwa uang dari transaksi melalui QRIS langsung masuk ke rekening tanpa harus menunggu siklus pembayaran. Selain itu, QRIS membantu mengurangi peredaran uang palsu dan uang tidak layak edar (UTLE).
“Terima kasih kepada para pelaku UMKM yang hari ini telah membuka rekening Bank Lampung dan mendaftar untuk menjadi merchant Qris Bank Lampung. Ini merupakan wujud dukungan terhadap Bank Lampung. Kami pastikan dengan Qris Bank Lampung akan memudahkan dalam bertransaksi,” ujar Dino Pramono.
Dalam kesempatan yang sama, Dino juga mengajak para pengguna QRIS untuk memanfaatkan layanan L-Smart, yang memberikan berbagai keuntungan tambahan.
Selain memberikan edukasi tentang QRIS dan tabungan, Bank Lampung juga menyampaikan dukungan terhadap perkembangan UMKM di Provinsi Lampung. Hal ini diwujudkan melalui kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
BPRNews.id - Bank Nagari memiliki peranan penting dalam memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat. Tidak hanya menyediakan akses keuangan, bank ini juga berfokus pada pembinaan, pemberdayaan, pelatihan, dan transfer ilmu untuk membantu UMKM naik kelas (scale up).
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pembentukan Klinik UMKM dan Keuangan Syariah, sebagai bagian dari program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumbar tahun 2023. Program ini didasarkan pada arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai Surat No. S-203/KO.052/2023.
Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menjelaskan bahwa Klinik UMKM dan Keuangan Syariah ini merupakan bentuk nyata dari pemberdayaan UMKM di Sumbar, yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Sehingga Klinik UMKM dan Keuangan Syariah merupakan bentuk dari pemberdayaan dan pembinaan UMKM yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Gusti Candra.
Untuk memastikan keberhasilan program ini, Bank Nagari menyelenggarakan Training of Trainers (TOT) bagi 34 petugas Klinik UMKM dan Keuangan Syariah dari kantor cabang Bank Nagari, serta pelatihan coaching kepada 40 pelaku UMKM di Sumatera Barat.
“Agar pelaksanaan kegiatan Klinik UMKM dan Keuangan Syariah dapat berjalan dengan baik dan sesuai fungsinya, maka diperlukan pembekalan kepada petugas atau analis yang ditunjuk sebagai Person in Charge atau PIC Klinik UMKM dan Keuangan Syariah,” tambahnya.
Pelatihan ini berlangsung selama tiga hari pada 21–22 November 2024. Dalam kegiatan tersebut, para peserta menerima pembekalan terkait manajemen bisnis, sistem pembukuan, pemasaran, pengenalan pajak, serta laporan keuangan berbasis syariah.
Selain itu, peserta juga diberikan pengetahuan tentang pengurusan perizinan, teknologi digital, dan peluang bisnis baru.
“Selain tantangan dan hambatan, UMKM perlu usaha untuk menuju kehidupan yang sejahtera secara ekonomi di masa yang akan datang. Makanya, pemahaman tentang literasi keuangan menjadi hal yang sangat penting yang harus dimiliki setiap UMKM” ungkap Gusti Candra.
Bank Nagari sangat berkomitmen membantu UMKM di Sumbar agar lebih berkembang. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja.
Di Sumatera Barat, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian dengan sektor utama seperti kuliner, kerajinan tangan, dan pariwisata. Data Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar menunjukkan bahwa ribuan UMKM tersebar di seluruh kabupaten dan kota, memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Namun, UMKM di Sumbar menghadapi tantangan seperti sulitnya akses modal dengan bunga rendah, keterbatasan teknologi modern, kurangnya keterampilan manajemen, serta kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas.
“Perkembangan UMKM di Sumatera Barat menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Daerah ini dikenal dengan kekayaan budaya dan kuliner, yang menjadi basis dari banyak UMKM yang berkembang,” kata Gusti.
Melalui program Klinik UMKM dan Keuangan Syariah, diharapkan UMKM Sumbar dapat semakin maju, menghadapi tantangan dengan lebih baik, dan mencapai kesejahteraan ekonomi di masa depan.
BPRNews.id - Simpanan masyarakat kelas menengah ke bawah di perbankan dengan nominal di bawah Rp 100 juta menunjukkan tren peningkatan sejak Juli hingga Oktober 2024. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat, per Oktober 2024, simpanan ini tumbuh 5,8% secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dari September yang hanya tumbuh 5,4% yoy.
Namun, jumlah rekening simpanan dalam kategori ini justru melambat dengan pertumbuhan 9,80% yoy pada Oktober, turun dibandingkan September yang mencapai 10,90% yoy. Perlambatan ini telah berlangsung selama empat bulan berturut-turut.
Ekonom Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, mengaitkan peningkatan simpanan dengan menurunnya konsumsi belanja akibat ketidakpastian ekonomi. "Ketika ekonomi tidak pasti, orang cenderung menahan konsumsi dan investasi, sehingga simpanan di bank meningkat," ujarnya pada Senin (25/11).
Namun, Piter menegaskan, peningkatan simpanan ini bukan indikator utama perekonomian. "Yang penting adalah melihat fenomena di baliknya. Jangan terburu-buru menyimpulkan," tambahnya.
Senada dengan itu, Pengamat Perbankan dari LPPI, Trioksa Siahaan, menyebut peningkatan simpanan kelas menengah ke bawah juga dipicu oleh daya beli yang melemah. "Trennya fluktuatif, bisa naik karena pendapatan meningkat atau turun karena belanja tertahan. Tapi, jika daya beli terus melemah, ekonomi dapat melambat," jelas Trioksa.
Beberapa bank juga mengonfirmasi tren ini. Bank Mandiri, misalnya, mencatat simpanan nasabah dengan saldo di bawah Rp 50 juta tumbuh di atas 4% yoy per September 2024. "Kami optimis tren ini berlanjut berkat strategi penguatan layanan digital dan optimalisasi CASA," kata Senior Vice President Bank Mandiri, Evi Dempowati.
Sementara itu, Direktur Utama BPD Jawa Barat dan Banten (BJB), Yuddy Renaldi, menambahkan bahwa segmen nasabah kelas menengah atas masih menjadi pendorong utama pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). "Kelas menengah atas lebih tahan terhadap inflasi dan tekanan daya beli, bahkan memanfaatkan akhir tahun untuk berlibur," ungkap Yuddy.
Direktur Kepatuhan Bank Oke Indonesia, Efdinal Alamsyah, juga optimis DPK akan terus tumbuh hingga akhir 2024. "Kenaikan ini dipengaruhi berbagai faktor seperti suku bunga, inovasi digital, inflasi, hingga persaingan antar bank," tuturnya.
Dengan dinamika tersebut, para pakar mengingatkan pemerintah untuk fokus mendorong daya beli masyarakat agar perlambatan ekonomi dapat dicegah.