BPRNews.id - PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) menatap 2025 dengan optimisme tinggi terhadap peluang pembiayaan kendaraan listrik. Didorong oleh berbagai insentif pemerintah dan percepatan pembangunan infrastruktur, CNAF siap memperluas fokus bisnisnya di segmen kendaraan ramah lingkungan.

Presiden Direktur CNAF, Ristiawan Suherman, mengungkapkan bahwa dukungan seperti diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembebasan dari aturan ganjil-genap, serta ketersediaan unit kendaraan yang lebih beragam dengan harga terjangkau menjadi faktor kunci pertumbuhan segmen ini.

“Selain itu, pilihan unit kendaraan ramah lingkungan juga semakin banyak tentunya dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik,” ujar Ristiawan kepada Bisnis pada Jumat 29 November 2024.

Menurut Ristiawan, CNAF melihat potensi besar pada target pemerintah yang memproyeksikan dua juta unit kendaraan ramah lingkungan beredar pada 2025. Untuk mendukung pertumbuhan ini, CNAF siap menawarkan solusi pembiayaan yang kompetitif, termasuk suku bunga 0% dengan syarat tertentu, sebagai bagian dari strategi menarik nasabah.

“Tentunya CNAF akan semakin agresif di segmen kendaraan ramah lingkungan karena kami melihat peluang di segmen ini masih sangat menarik,” tambahnya.

CNAF juga berkomitmen mendukung kenyamanan pengguna kendaraan listrik dengan menyediakan fasilitas seperti charging station di kantor pusat CNAF di Bintaro. Fasilitas ini menunjukkan keseriusan perusahaan dalam mendorong adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

Segmentasi nasabah kendaraan ramah lingkungan didominasi oleh kalangan kelas atas, yang memiliki kesadaran tinggi terhadap keberlanjutan dan efisiensi. Namun, Ristiawan menyoroti pentingnya penurunan biaya baterai sebagai kunci memperluas daya tarik kendaraan listrik ke segmen pasar yang lebih luas .

“Terakhir, CNAF berharap insentif pemerintah untuk kendaraan ramah lingkungan tetap ada, seperti diskon PPN, biaya balik nama, serta tidak terkena aturan ganjil genap. Untuk penurunan suku bunga, tentunya secara umum pasti akan menjadi salah satu stimulus yang cukup baik untuk market agar semakin bergeliat,” tegas Ristiawan.

Melihat tren peningkatan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik, CNAF yakin bahwa 2025 akan menjadi momentum penting untuk memperkuat bisnis pembiayaan berbasis keberlanjutan. Dengan insentif yang terus berlanjut, infrastruktur pendukung yang berkembang, dan strategi agresif, CNAF optimistis dapat menjadi pemain utama di pasar pembiayaan kendaraan ramah lingkungan.

 

BPRNews.id - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) tengah mempersiapkan langkah strategis untuk mendirikan bullion bank, sebuah layanan bank emas yang beroperasi dengan prinsip syariah. Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, mengungkapkan bahwa bisnis emas memiliki potensi besar di Indonesia, dan BSI melihat peluang untuk menjadi pelopor dalam layanan bullion bank.

“Jadi emas itu nanti kita kasih pembiayaan, jadi agunannya emas. Kalau sekarang kan baru gadai ya, nanti bisa pembiayaan. Kemudian dititip kustodi, jadi kita juga nanti bisa menjadi bank kustodian, kalau ada yang mau dititip emas, kita akan lakukan itu,” ujar Hery dalam konferensi pers peluncuran BSI Gold di Fairmont Hotel, Kamis 28 November 2024.

Sebagai langkah awal menuju bullion bank, BSI meluncurkan BSI Gold, produk emas batangan eksklusif dengan kadar kemurnian 99,99% dan standar SNI. Produk ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA), produsen dan distributor emas terkemuka di Indonesia.

“Peluncuran BSI Gold merupakan awal dari perjalanan panjang pendirian bullion bank atau bank emas,” tambah Hery.

Produk BSI Gold diproyeksikan menjadi salah satu penggerak utama dalam bisnis emas syariah. Saat ini, layanan gadai dan cicil emas BSI telah menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan running rate mencapai Rp1 triliun per bulan per Oktober 2024.

Rencana BSI semakin relevan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Nomor 17 Tahun 2024, yang memberikan payung hukum bagi kegiatan usaha bullion. Peraturan ini mencakup layanan simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan, penitipan, dan berbagai layanan berbasis emas lainnya dengan prinsip syariah.

“Kami membaca POJK baru itu juga sangat liberal,” kata Hery .

Hery menilai potensi bisnis bullion bank di Indonesia cukup besar, apalagi dengan aturan baru yang memungkinkan bank menjual minimal 500 gram emas, meningkat dari batas sebelumnya 150 gram.

Menteri BUMN Erick Thohir baru-baru ini mengusulkan integrasi antara BSI, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), dan PT Pegadaian (Persero) untuk mendirikan bank emas. Menanggapi hal tersebut, Hery menyatakan, “Insya Allah,” sembari memastikan bahwa rencana pendirian bullion bank oleh BSI akan segera diajukan kepada OJK.

“Kita sedang menyiapkan business plan. Business plan kan kita mesti kirim ke OJK,” ujar nya.

Selama dua tahun terakhir, bisnis emas di BSI telah mencatat pertumbuhan luar biasa. Hery memaparkan bahwa komposisi layanan emas kini seimbang antara gadai dan cicil, dengan peningkatan signifikan dari sebelumnya hanya Rp200 miliar hingga mencapai Rp1 triliun per bulan.

“Jadi memang ini keliatan sejalan dengan peningkatan animo masyarakat, bisnis ini makin hari makin bagus,” pungkas Hery.

Dengan langkah ini, BSI semakin mempertegas posisinya sebagai pelopor dalam bisnis emas berbasis syariah di Indonesia, sekaligus mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah yang berkelanjutan.

 

BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Perwakilan Medan aktif melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan perannya sebagai penjamin simpanan nasabah perbankan. Salah satu kegiatan yang digelar adalah media gathering di Samosir, Kamis (28/11).

"Kegiatan ini adalah langkah awal kami untuk mempererat hubungan dengan media di Sumatera Utara. Tujuan utama kami adalah agar masyarakat lebih sadar akan keberadaan LPS dan memahami pentingnya jaminan simpanan," ujar Kepala Kantor Perwakilan LPS Medan, Muhamad Yusron.

Yusron juga mengharapkan dukungan media untuk membantu menyebarluaskan informasi mengenai tugas dan tanggung jawab LPS. "Kami meminta bantuan rekan-rekan media untuk menjelaskan peran LPS kepada masyarakat," tambahnya.

Koordinator Wartawan LPS Medan, Irsan, menjelaskan bahwa acara ini diikuti oleh sekitar 30 jurnalis dari berbagai media. "Media gathering ini tidak hanya membahas ekonomi, tetapi juga memperluas pemahaman peserta tentang budaya, politik, dan aspek lainnya," ujarnya.

Acara yang berlangsung dari 28 hingga 30 November 2024 ini juga diisi dengan diskusi interaktif. Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Kelembagaan LPS Medan, Pramuji Novri Harlyanto, memberikan pemaparan mengenai peran LPS.

Para jurnalis turut aktif bertanya selama kegiatan, menciptakan suasana yang akrab dan penuh diskusi produktif.

 

 

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung mencatat penyaluran kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada kuartal III 2024 mencapai Rp33,48 triliun. Angka ini naik 14,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Kredit bermasalah juga tetap terjaga di bawah 5 persen, yaitu sebesar 4,12 persen," ujar Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitryandi, di Bandarlampung, Kamis.

Otto menyampaikan, secara keseluruhan penyaluran kredit perbankan di Lampung pada kuartal III 2024 mengalami peningkatan dibanding kuartal III 2023. "Total kredit meningkat Rp7,13 triliun atau 9,33 persen dari Rp76,37 triliun menjadi Rp83,50 triliun," jelasnya.

Ia menambahkan, jika dibandingkan dengan kuartal II 2024, penyaluran kredit juga naik sebesar Rp1,87 triliun atau 2,29 persen dari Rp81,63 triliun menjadi Rp83,50 triliun.

Sektor Kredit Terbesar

Tiga sektor utama penerima kredit di Lampung adalah:

1. Perdagangan besar dan eceran sebesar Rp19 triliun (22,85 persen).
2. Konsumtif untuk peralatan rumah tangga/multiguna sebesar Rp16,24 triliun (19,53 persen).
3. Pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar Rp11,24 triliun (13,52 persen).

Penyaluran KUR September 2024

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Lampung hingga September 2024 tercatat sebesar Rp7,92 triliun atau 73,33 persen dari kuota Rp10,80 triliun."Penyaluran KUR tertinggi ada di Kabupaten Lampung Tengah dengan Rp1,88 triliun untuk 37.804 debitur, diikuti Lampung Timur Rp825,27 miliar (18.925 debitur), dan Lampung Utara Rp791,45 miliar (17.640 debitur)," ungkap Otto.

Ia menambahkan, sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor pertanian menjadi penerima terbesar KUR, masing-masing dengan share 28,34 persen dan 23,40 persen.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan akan segera membuka rekrutmen untuk Program Pendidikan Calon Staf (PCS) Angkatan 8 dan Program Pendidikan Calon Pegawai Tata Usaha (PCT) Angkatan 2.

"Sudah siap mendaftar PCS 8 dan PCT 2? Tenang, pendaftaran akan segera dibuka," tulis akun Instagram resmi OJK, @ojkindonesia, pada Kamis.

Rekrutmen ini memberikan kesempatan bagi lulusan terbaik dari berbagai jenjang pendidikan untuk bergabung dan menjalani pelatihan di bawah OJK. Program PCS ditujukan untuk lulusan D-IV/S1 hingga S3 dari dalam dan luar negeri, sementara PCT difokuskan pada lulusan D-III.

Persyaratan PCS 8

• Usia maksimal 29 tahun untuk lulusan D-IV/S1, dan 33 tahun untuk lulusan S2/S3 per 1 Oktober 2024.
• Lulusan perguruan tinggi dengan akreditasi A atau dari luar negeri, dengan jurusan seperti Ekonomi, Akuntansi, Hukum, Matematika, Statistik, Teknik, dan bidang relevan lainnya.
• IPK minimal 3,00 (skala 4,00).
• Diutamakan memiliki kemampuan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.
• Pengalaman kerja atau sertifikasi relevan menjadi nilai tambah.

Persyaratan PCT 2

• Usia maksimal 27 tahun per 1 Oktober 2024.
• Lulusan D-III dari perguruan tinggi dengan akreditasi A atau dari luar negeri, dengan bidang studi yang relevan.
• IPK minimal 2,75 (skala 4,00).
• Diutamakan memiliki kemampuan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.
• Pengalaman kerja atau sertifikasi relevan akan menjadi nilai tambah.

Meski jadwal resmi pendaftaran belum diumumkan, OJK mengimbau calon pelamar untuk mempersiapkan dokumen dan memenuhi kriteria yang ditentukan.