bprnews.id - Sebanyak 55 entitas, termasuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) di wilayah Jabodebek (Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi) dan Banten, sedang berupaya memenuhi persyaratan modal inti minimum Rp6 miliar sebelum tenggat waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Batas waktu yang diberikan OJK untuk BPR adalah hingga 31 Desember 2024, sedangkan untuk BPRS hingga 31 Desember 2025.
Kepala OJK Jabodebek dan Banten, Roberto Akyuwen, menyatakan bahwa BPR berusaha memenuhi modal inti ini melalui beberapa strategi. Salah satunya adalah dengan pertumbuhan organik, yaitu dengan memanfaatkan pendapatan dari bisnis mereka. Selain itu, ada juga BPR yang memilih jalur anorganik, seperti mendapatkan tambahan modal dari para pemegang saham. "Sebagian lagi akan mencari investor strategis, yaitu pihak eksternal yang masuk sebagai pemegang saham," ungkap Roberto pada acara peluncuran M-Banking BPR Intidana Sukses Makmur, Jumat (11/10/2024).
Selain itu, beberapa BPR memilih untuk melakukan merger atau bergabung dengan BPR lain, baik yang sudah memiliki modal lebih besar maupun yang juga masih berusaha memenuhi ketentuan modal inti. Roberto menambahkan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) di setiap provinsi, yang umumnya memiliki kinerja baik dan tata kelola yang sehat, diharapkan dapat berperan sebagai pembina bagi BPR di wilayah masing-masing. "BPD ini sehat secara operasional, memiliki laba, dan manajemen yang cukup baik dalam tata kelola. Diharapkan mereka dapat mulai menjadi pembina atau masuk ke dalam BPR di wilayahnya," ujarnya.
OJK juga terus memantau rencana aksi (action plan) dari setiap BPR dalam upaya mereka memenuhi modal inti minimum. "Saat ini, ada 23 grup di tempat saya yang sedang dalam proses merger," lanjutnya.
Berdasarkan data dari OJK, hingga semester I/2024, pertumbuhan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan kredit BPR serta BPRS masih mencatat angka positif, masing-masing tumbuh sebesar 6,19%, 7,01%, dan 6,96% secara year-on-year (yoy). Pertumbuhan ini sejalan dengan perluasan usaha, sebagaimana diamanatkan oleh UU P2SK, yang didukung oleh pemenuhan modal inti minimum Rp6 miliar. Dengan rasio CAR BPR dan BPRS tercatat pada posisi 28,11% pada semester I/2024, hal ini menunjukkan bahwa permodalan mereka cukup kuat dan mendukung akselerasi konsolidasi industri BPR/BPRS sesuai dengan kebijakan single presence dalam POJK No. 7 Tahun 2024.
BPRNews.id - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah saat ini sedang memfokuskan upayanya untuk memperkuat Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebelum mempertimbangkan pendirian bank umum syariah (BUS). Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, menyampaikan bahwa meskipun ada keinginan untuk mendirikan bank syariah yang lebih besar, prioritas saat ini adalah memperbaiki dan mengelola lebih dari 20 BPRS yang sudah dimiliki. "Kami sedang berusaha membenahi BPRS yang ada agar bisa berkembang menjadi bank umum syariah," ujarnya saat acara Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah 2024 di Jakarta, Jumat (11/10/2024).
Muhammadiyah menyadari bahwa beberapa BPRS memerlukan perbaikan agar bisa berfungsi lebih optimal dan mampu bersinergi. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan layanan bagi nasabah, tetapi juga memperkuat posisi Muhammadiyah di dalam ekosistem perbankan syariah di Indonesia. Dengan menumbuhkan kompetisi yang sehat, Muhammadiyah berharap bisa mempercepat pertumbuhan perbankan syariah yang berkelanjutan dan bermanfaat. Anwar Abbas menekankan bahwa "dengan memperkuat BPRS, kita akan membangun fondasi yang kuat untuk mendukung pembentukan bank syariah besar di masa depan."
Selain itu, Muhammadiyah juga menekankan pentingnya menciptakan kompetisi yang sehat di antara bank-bank syariah di Indonesia. Anwar mengingatkan bahwa dominasi satu bank dapat menimbulkan praktik monopoli yang merugikan nasabah. "Kami ingin semua bank syariah bisa berkontribusi secara maksimal, sehingga nasabah memiliki lebih banyak pilihan dan layanan yang kompetitif," jelasnya.
Sebelumnya, Muhammadiyah telah memutuskan untuk mengalihkan dana dari Bank Syariah Indonesia (BSI) ke bank-bank syariah lainnya, seperti Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat, yang telah menjalin kerja sama dengan organisasi tersebut. Keputusan ini juga melibatkan instruksi kepada Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) untuk mengikuti langkah tersebut dalam rangka memperkuat bank syariah yang lebih inklusif dan kompetitif.
bprnews.id - Sejak LPS mulai beroperasi pada tahun 2005 hingga 22 September 2024, Bali telah mencatatkan pencabutan izin usaha terhadap 10 BPR. Hal ini menempatkan Bali di posisi keempat dengan jumlah bank yang dilikuidasi terbanyak di Indonesia.
Menurut Kepala Kantor Perwakilan LPS II, Bambang S. Hidayat, Jumat (11/10), dari 10 BPR/BPRS yang izinnya dicabut, total simpanan mencapai Rp507,65 miliar dengan jumlah rekening sebanyak 20.898. Dari total tersebut, sebanyak 19.884 rekening atau 95,15 persen dianggap layak bayar, dengan jumlah simpanan senilai Rp277,21 miliar, atau sekitar 55 persen dari total simpanan.
Sementara itu, simpanan yang tidak layak bayar berjumlah Rp230,44 miliar, atau 45 persen, yang mencakup 1.014 rekening atau 5 persen dari total rekening. "LPS telah membayarkan sebesar Rp229,78 miliar dari total simpanan layak bayar sebesar Rp277,21 miliar, setelah memperhitungkan batas maksimum penjaminan LPS sebesar Rp2 miliar, set off terhadap pinjaman, serta hasil penanganan keberatan nasabah yang diterima oleh LPS," jelas Bambang.
Ia juga menambahkan bahwa salah satu alasan simpanan dianggap tidak layak bayar adalah karena tidak ada aliran dana masuk sebesar 0,18 persen dari total simpanan tidak layak bayar. Selain itu, bunga simpanan yang ditawarkan bank lebih tinggi dari tingkat bunga yang dijamin oleh LPS, yang menjadi faktor dominan, mempengaruhi 64 persen dari total simpanan tidak layak bayar.
Bambang melanjutkan bahwa wilayah dengan jumlah bank terbanyak yang dicabut izinnya adalah Jawa Barat dengan 42 bank, disusul oleh Sumatera Barat sebanyak 21 bank, dan Jawa Timur dengan 18 bank. Secara nasional, total BPR/BPRS yang dilikuidasi mencapai 137 bank, terdiri dari satu bank umum, 123 BPR, dan 13 BPRS.
Saat ini, ada 18 BPR/BPRS yang masih dalam proses likuidasi, sementara 119 bank telah selesai proses likuidasinya, terdiri dari 1 bank umum, 107 BPR, dan 11 BPRS.
Tahun 2024 tercatat sebagai tahun dengan jumlah pencabutan izin bank terbanyak sejak tahun 2010, dengan total 15 bank, kecuali tahun 2011. Pada tahun 2010, ada 50 bank yang izinnya dicabut, sementara tahun 2018 menjadi tahun ketiga terbanyak dengan 10 bank yang dilikuidasi, bertepatan dengan krisis mortgage pada saat itu.
BPRNews.id - Layanan "buy now, pay later" (BNPL) atau paylater masih dianggap sebagai peluang emas bagi perbankan untuk memperluas pangsa pasar, terutama dalam menjangkau generasi milenial yang aktif menggunakan platform digital.
Salah satu yang tidak ingin ketinggalan adalah PT Bank Permata Tbk (BNLI). Bank ini bersiap memasuki bisnis paylater, bergabung dengan beberapa bank besar yang sudah lebih dulu menawarkan layanan serupa.
Division Head of Digital Business Permata Bank, Riga Sunkara, menyampaikan bahwa pengembangan layanan paylater menjadi salah satu prioritas yang akan segera mereka hadirkan.
"Tentunya semua feedback masukan, mungkin paylater salah satunya kita akan jadikan pengembangan selanjutnya ya," ujar Riga, Jumat, 11 Oktober 2024.
Meski belum menyebutkan target pasti peluncuran, Riga optimistis bahwa layanan paylater ini akan disambut baik oleh nasabah Bank Permata. "Secepat mungkin ya (peluncurannya)," tambahnya.
Layanan paylater tengah menjadi tren yang diminati banyak bank, termasuk bank berkapitalisasi besar seperti BCA dan Mandiri yang sudah lebih dahulu menggarap segmen ini.
PT Bank Central Asia (BCA) mencatat peningkatan kinerja paylater mereka dengan outstanding mencapai Rp250 miliar hingga Juni 2024. Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja, menjelaskan bahwa layanan ini dirancang untuk nasabah yang belum memenuhi syarat mendapatkan kartu kredit, sehingga tidak menggerus pasar kartu kredit.
Jahja juga menekankan bahwa paylater BCA hadir untuk membantu konsumen yang menghadapi keterbatasan arus kas atau saldo tunai di rekening mereka.
Sementara itu, Bank Mandiri resmi meluncurkan Livin’ Paylater pada Desember 2023. Layanan ini menjadi solusi bagi nasabah untuk mengelola arus kas dengan lebih mudah, termasuk dalam pembelian barang atau jasa.
Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri, Aquarius Rudianto, menjelaskan bahwa Livin’ Paylater menawarkan nilai tambah yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, terutama bagi mereka yang eligible.
Tak ketinggalan, PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) juga memanfaatkan tren paylater. CIMB Niaga sudah menghadirkan fasilitas ini di kartu kredit mereka, yang memungkinkan nasabah mengubah tra nsaksi ritel minimum Rp300.000 menjadi cicilan 0 persen selama 3 bulan melalui Octo Mobile.
"Dari mulai tabungan, paylater, kartu kredit, e-money seluruhnya ada di satu aplikasi. Hal ini akan memudahkan nasabah supaya tidak lupa membayar tagihan secara auto debet," ungkap Direktur Consumer Banking CIMB Niaga, Noviady Wahyudi.
Dengan bergabungnya Bank Permata ke dalam tren ini, paylater diprediksi akan terus tumbuh sebagai solusi praktis yang memberikan kemudahan finansial bagi para nasabah di era digital.
BPRNews.id - Bank Mandiri kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan ekonomi Indonesia dan mendorong wirausaha melalui partisipasinya di Trade Expo Indonesia (TEI) 2024. Acara ini, yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan, menjadi ajang untuk mempromosikan produk dan jasa unggulan Indonesia ke pasar internasional.
Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menegaskan bahwa keikutsertaan Bank Mandiri dalam TEI 2024 mencerminkan komitmen perusahaan dalam berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, serta mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai fondasi utama ekonomi.
Pameran dagang terbesar di Indonesia ini berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City pada 9-12 Oktober 2024, mempertemukan pelaku usaha, pembeli internasional, dan investor dari berbagai sektor.
"Dengan ribuan calon pembeli yang akan hadir dari lebih 130 negara, acara ini tidak hanya menjadi kesempatan bagi wirausaha lokal untuk menunjukkan keunggulan produk mereka, tetapi juga menjadi platform untuk membangun jaringan bisnis yang lebih luas," ujar Darmawan, Kamis, 10 Oktober 2024.
Bank Mandiri menganggap TEI 2024 sebagai bagian dari misinya untuk meningkatkan ekspor UMKM dan memperkuat daya saing produk Indonesia di kancah global. “Kami percaya bahwa melalui akses yang lebih baik ke pasar internasional, kami dapat membantu pelaku usaha lokal untuk tidak hanya meningkatkan volume ekspor, tetapi juga meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka di kancah global,” tambahnya.
Selain memfasilitasi peningkatan ekspor dan menarik minat investor asing, TEI 2024 menghadirkan berbagai kegiatan, seperti business matching, business counseling, seminar internasional, dan buyers' night.
Bank Mandiri juga menghadirkan wirausaha serta UMKM binaan dari program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), Wirausaha Muda Mandiri (WMM), dan Rumah BUMN, dengan kategori produk meliputi Food, Beverages & Agriculture Product di Hall 3A dan Home Living di Hall 8.
Darmawan menekankan bahwa produk-produk yang dipamerkan telah memenuhi standar ekspor dan memiliki legalitas yang jelas, siap bersaing di pasar global. “Kami berharap bahwa melalui partisipasi di TEI 2024, produk-produk UMKM ini dapat mengukuhkan posisinya di pasar global dan mendapatkan pengakuan yang lebih luas,” ujarnya.
Partisipasi Bank Mandiri dalam TEI 2024 juga merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional, sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.
Selain itu, Bank Mandiri terlibat aktif dalam persiapan hingga pelaksanaan acara ini, termasuk melakukan roadshow ke tujuh kota untuk memberikan edukasi kepada para peserta pameran dan pengunjung.
"Kami berkomitmen membantu networking antara berbagai pelaku usaha, investor, dan stakeholder lainnya melalui kegiatan business matching selama acara. Kehadiran kami di TEI 2024 juga merupakan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan para pelaku industri, menjalin kemitraan yang bermanfaat, dan berkontribusi pada pengembangan ekosistem bisnis di Indonesia," tambah Darmawan.
Bank Mandiri juga menawarkan solusi perbankan inovatif untuk mendukung pelaku usaha dalam menghadapi tantangan pasar global, salah satunya melalui platform digital Kopra by Mandiri. Platform ini menghadirkan dashboard manajemen yang dapat dipersonalisasi sesuai kebutuhan bisnis, dengan berbagai fitur transaksi digital yang diperbarui.
"Sebagai Bank yang memiliki core competence di wholesale bank dengan all-rounder unique ecosystem, kami memiliki fokus dalam pemenuhan kebutuhan perbankan bagi pelaku bisnis, khususnya segmen korporasi. Kopra by Mandiri dengan berbagai solusi digital sangat relevan dengan kebutuhan nasabah dan ekosistem bisnis yang terus berkembang," terang Darmawan.
Bank Mandiri juga menyediakan berbagai layanan pembiayaan yang mendukung aktivitas eksportir, mulai dari tahap pra-pengiriman hingga pasca-pengiriman barang melalui Kopra Trade dan Kopra Value Chain. Transaksi seperti penerbitan Letter of Credit (LC) dan Bank Garansi dapat diakses dengan mudah oleh pelaku usaha.
Dengan dukungan ekosistem digital yang kuat, Bank Mandiri siap memfasilitasi transaksi perdagangan internasional dan membantu UMKM Indonesia bersaing di pasar global.