BPRNews.id - LRT Jakarta bekerja sama dengan Bank DKI meluncurkan LarataPay, fitur terbaru pada aplikasi LRTJ untuk mempermudah pembelian tiket melalui pembayaran digital menggunakan ponsel pintar. Peluncuran LarataPay berlangsung di Stasiun Velodrome pada 1 Desember 2024, bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-5 operasional LRT Jakarta yang dimulai pada 1 Desember 2019.

Direktur Utama PT LRT Jakarta, Hendri Saputra, menjelaskan bahwa LarataPay dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pembayaran tiket menggunakan metode digital, seperti pemindaian barcode atau QRIS. “Aplikasi ini diharapkan menjadi solusi perjalanan modern yang nantinya juga akan mendukung berbagai transaksi pembayaran, memberikan pengalaman yang lebih nyaman dan efisien bagi para pelanggan,” ujar Hendri saat ditemui wartawan di Stasiun LRT Velodrome, Jakarta, pada 4 Desember 2024.

Saat ini, Fase 1A LRT Jakarta, dari Stasiun Pegangsaan Dua hingga Stasiun Velodrome (sepanjang 5,8 km), telah beroperasi selama lima tahun dengan rata-rata 3.300 penumpang per hari. Selama periode tersebut, LRT Jakarta telah melayani sekitar 3,8 juta penumpang.

Hendri juga menyoroti pencapaian lainnya, seperti standar pelayanan minimal (SPM) dan tingkat ketepatan waktu (on-time performance) yang mencapai lebih dari 99%. Selain itu, stasiun-stasiun LRT Jakarta telah terintegrasi dengan layanan angkutan massal TransJakarta dan Mikrotrans.

Selain itu, LRT Jakarta juga terlibat dalam pengembangan infrastruktur inklusif, mendukung ekonomi kreatif, serta menyelenggarakan program edukasi dan pemberdayaan lahan untuk pertanian perkotaan, semuanya sambil terus mengembangkan sistem pembayaran digital melalui LarataPay.

Hendri menambahkan bahwa LRT Jakarta terus berupaya untuk berkembang, khususnya dengan adanya pembangunan Fase 1B yang menghubungkan Stasiun Velodrome dengan Stasiun Manggarai. Fase ini ditargetkan selesai pada kuartal IV-2026, atau paling lambat pada kuartal I-2027. "Kami senantiasa berusaha berbenah dan belajar untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang aman dan nyaman untuk kebutuhan warga Jakarta," ujar Hendri.

Dengan adanya Fase 1B, LRT Jakarta berharap dapat melayani hingga 60.000 penumpang per hari setelah proyek ini selesai. Hendri berharap jumlah penumpang akan terus meningkat dan proyek ini berjalan lancar sehingga dapat dioperasikan pada tahun 2027 hingga Stasiun Manggarai.

Direktur Utama Jakpro, Iwan Takwin, mengajak LRT Jakarta untuk terus berkolaborasi dan berimprovisasi demi meningkatkan kualitas profesionalisme pada tahun operasional ke-5. "Kami sebagai holding tentunya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LRT Jakarta sampai dengan hari ini kegiatan operatorship yang dilakukan banyak akselerasi dan inovasi yang dilakukan oleh LRT Jakarta sebagai transportasi modern berbasis rel," ujarnya.

Iwan juga memprediksi tantangan yang akan dihadapi di masa depan dan meminta LRT Jakarta untuk fokus pada riset dan pengembangan (R&D) guna menarik penumpang untuk beralih dari kendaraan pribadi dan memaksimalkan potensi kereta layang ini. "Tentunya untuk kebaikan bersama menjadikan Jakarta benar-benar menjadi kota global dengan adanya sistem aksesbilitas dan transportasi modern sehingga mobilisasi penumpang-penumpang atau masyarakat Jakarta dalam berkegiatan sehari-hari dapat terlayani dengan sempurna,. Sehingga semua orang bisa merasakan kenyamanan LRT Jakarta, dibandingkan transportasi atau kendaraan pribadi," ucap Iwan.

Dalam acara perayaan HUT ke-5 tersebut, yang juga dihadiri oleh Hendri Saputra dan Iwan Takwin, turut hadir Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Sri Haryati, serta Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono.

BPRNews.id - Bank Mandiri terus berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Indonesia melalui berbagai program. Salah satu inisiatif terbarunya adalah Program Balappoin UMKM Jempolan, hasil kolaborasi dengan Rumah BUMN Kota Bogor. Program ini bertujuan membantu UMKM memperluas jangkauan pasar hingga internasional dengan sistem pengumpulan poin yang dihitung berdasarkan peningkatan saldo dan kepemilikan produk Bank Mandiri.

Sebagai penghargaan, pemenang utama program berkesempatan mengikuti Indonesia Week Expo di Hong Kong pada 2-3 November 2024. Dewi, salah satu pelaku UMKM yang terpilih, mengungkapkan rasa syukur atas pengalaman berharga tersebut. "Kesempatan mengikuti Indonesia Week di Hong Kong memberikan energi baru bagi kami sebagai pelaku UMKM. Dukungan penuh dari Bank Mandiri menjadi pengalaman berharga dan langkah besar untuk mengenalkan karya-karya batik kami di panggung internasional," ujarnya. Ia juga menyebut omzet mencapai lebih dari Rp 30 juta dalam dua hari, serta mendapatkan pesanan sebanyak 1.000 pax dari Taiwan dan China.

Program Balappoin UMKM Jempolan berlangsung dari 19 Agustus hingga 30 September 2024, melibatkan mitra binaan Rumah BUMN Kota Bogor dengan total 10 pemenang. Hadiah yang ditawarkan mencakup modal usaha, domestic business matching, international business matching, hingga free open booth pada bazaar “Indonesia Week” di Hong Kong. Ke depannya, program ini akan diperluas hingga mencakup UMKM dari seluruh Indonesia.

Rumah BUMN, inisiatif dari Kementerian BUMN, mendukung pengembangan UMKM di berbagai daerah. Bank Mandiri saat ini membina 23 Rumah BUMN dengan lebih dari 30.000 UMKM dari sektor fashion, makanan, kerajinan tangan, dan lainnya.

Selain itu, Bank Mandiri menyediakan layanan seperti Mandiri Tabungan Bisnis, Mandiri Tabungan Multicurrency, Remittance, dan Kredit Modal Kerja untuk membantu UMKM meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka di pasar global.

BPRNews.id - Pada tahun 2024, data dari Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) menunjukkan peningkatan besar dalam penggunaan QRIS di Jawa Tengah. Transaksi naik 217,33% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah merchant QRIS mencapai 33,77 juta. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat, termasuk UMKM, semakin banyak yang mengadopsi pembayaran digital. Namun, ada tantangan, seperti penipuan melalui screenshot palsu atau pengubahan kode QRIS oleh pihak tak bertanggung jawab.

Untuk membantu UMKM mengatasi tantangan ini, PT Netzme Kreasi Indonesia (Netzme) mendirikan Sentra QRIS UMKM di Surakarta. Sentra ini adalah pusat edukasi yang menawarkan solusi QRIS aman bagi UMKM, sekaligus menjadi tempat pelatihan dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Melalui program pelatihan dan sosialisasi, Sentra ini membantu pelaku UMKM memahami cara melindungi transaksi digital mereka dari penipuan.

Hapsari, dari Bank Indonesia Kota Solo, menyebutkan bahwa Sentra QRIS UMKM ini adalah hasil kerja sama antara Bank Indonesia dan penyelenggara jasa pembayaran. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan, inklusi digital, dan daya saing UMKM di tingkat nasional maupun global.

Dari Dinas Koperasi Surakarta, Rini Indriyani menambahkan bahwa Netzme sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman UMKM terkait transaksi digital. Pada 2023, terdapat 13.203 UMKM di Surakarta, dan diproyeksikan menjadi 14.000 pada 2024. Kehadiran Sentra QRIS diharapkan menghubungkan komunitas UMKM, sehingga mereka lebih paham dan percaya diri menggunakan transaksi digital.

Direktur Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Djamin Nainggolan, menekankan pentingnya teknologi pembayaran modern seperti QRIS untuk meningkatkan omzet UMKM. Salah satu alat yang sangat membantu adalah QRIS Soundbox Netzme, yang memberi notifikasi suara dan tampilan nominal transaksi langsung saat pembayaran berhasil. Alat ini meminimalkan risiko kesalahan dan penipuan.

CEO Netzme, Vicky G. Saputra, menjelaskan bahwa digitalisasi di Jawa Tengah berkembang pesat. Netzme berkomitmen mendukung pemerintah dan organisasi pendukung UMKM agar mereka bisa memanfaatkan QRIS untuk perkembangan usaha yang lebih aman dan berkelanjutan.

BPRNews.id - Perbankan terlihat masih mengandalkan pendanaan non-dana pihak ketiga (non-DPK) menjelang akhir tahun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Berdasarkan laporan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pendanaan non-DPK tumbuh 6,09% secara tahunan (YoY) pada Oktober 2024.

“Porsi pendanaan non-DPK terhadap DPK tercatat sebesar 6,96% pada Oktober 2024,” tulis LPS dalam laporannya yang dirilis pada Selasa (3/12/2024). LPS menyebutkan, pendanaan non-DPK diperoleh dari kewajiban antarbank, surat berharga yang diterbitkan, serta pinjaman yang diterima.

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa kenaikan signifikan didorong oleh pinjaman yang diterima, dengan peningkatan mencapai Rp61,85 triliun secara tahunan. Sementara itu, secara bulanan, penghimpunan dana non-DPK tumbuh 2,84%.

“Pendanaan non-DPK menjadi alternatif penting selain dana pihak ketiga untuk mendukung ekspansi kredit,” tambah LPS. Bank-bank menengah dan besar menjadi yang paling aktif menggunakan sumber dana ini sebagai strategi diversifikasi dan perbaikan struktur pendanaan jangka panjang.

LPS memproyeksikan bahwa tren peningkatan dana non-DPK akan berlanjut seiring dengan kebutuhan ekspansi kredit. Meski begitu, ketersediaan likuiditas perbankan disebut masih cukup memadai, didukung oleh operasi moneter dari bank sentral dan penempatan surat berharga.

BPRNews.id - Chief Operating Officer Upbit Indonesia, Resna Raniadi, menyampaikan harapannya terkait rencana pengawasan aset kripto yang akan berpindah dari Bappebti ke OJK pada 2025. Menurutnya, perubahan ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap modus penipuan kripto yang masih marak terjadi.

"Masyarakat sebenarnya bisa dengan mudah menghindari penipuan. Sebelum bertransaksi, mereka bisa memeriksa situs web resmi exchanger atau media sosialnya. Informasi resmi biasanya tersedia di website Bappebti, dan ke depannya mungkin bisa disediakan oleh OJK," ujar Resna dalam acara Media Luncheon Upbit Indonesia, Rabu (4/12/2024).

Resna juga mengusulkan agar regulasi yang diterapkan OJK lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar. Salah satu contohnya adalah pengaturan terkait corporate account, yang dinilai dapat meningkatkan volume perdagangan kripto. Selain itu, ia berharap proses listing token bisa dipercepat.

"Saat ini, waktu yang dibutuhkan untuk listing token masih sekitar tiga bulan. Harapannya, proses ini bisa dipercepat agar lebih efisien," tambahnya.

Resna mengapresiasi sejumlah kebijakan Bappebti yang telah berjalan dengan baik dan berharap OJK melanjutkannya. "Regulasi yang sudah sesuai sebaiknya diteruskan, sedangkan yang perlu perbaikan bisa disesuaikan agar lebih nyaman bagi pengguna maupun pelaku bisnis," pungkasnya.