BPRNews.id - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang digelar dalam rangka penetapan pengurusan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hasil penggabungan usaha, telah memutuskan untuk menggabungkan empat BPR dari Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Ciamis. Penggabungan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam operasional BPR di wilayah Jawa Barat.

Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat, Hj. Lusi Lesminingwati, mengungkapkan bahwa penggabungan ini merupakan hasil dari identifikasi dan evaluasi terhadap BPR-BPR yang memiliki kinerja baik. "Sejak tahun 2022, kita mengidentifikasi empat BPR yang memiliki predikat baik, sehingga kita memutuskan untuk mengelompokkan mereka menjadi satu entitas," ujar Lusi dalam keterangannya.

Lusi menambahkan bahwa salah satu dari empat BPR yang akan digabungkan berasal dari Kabupaten Subang. "Keempat BPR ini termasuk salah satu dari Subang, yang semuanya telah menunjukkan kinerja yang baik dan berkontribusi positif dalam mendukung perekonomian daerah masing-masing," jelasnya.

Proses penggabungan ini, menurut Lusi, tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga untuk memastikan bahwa perusahaan yang terbentuk memiliki tata kelola yang baik dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. "Perusahaan yang baik bergantung pada pengurus yang baik. Dengan memilih pengurus yang kompeten dan berintegritas, kita yakin bahwa entitas baru yang terbentuk akan beroperasi dengan baik dan memberikan kontribusi yang signifikan," paparnya.

Selain itu, Lusi menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara pengurus BPR yang akan digabungkan. "Kerjasama dan sinergi antar pengurus sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan penggabungan ini tercapai. Kami berharap, dengan penggabungan ini, BPR yang terbentuk dapat menjadi lebih kuat dan mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif," tambah Lusi.

Dengan penggabungan ini, diharapkan BPR yang baru terbentuk dapat lebih efisien dalam mengelola sumber daya, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Langkah ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Barat melalui peningkatan akses perbankan yang lebih baik dan inklusif.

Keputusan ini menandai langkah maju dalam upaya memperkuat sektor perbankan rakyat di Jawa Barat, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung pengembangan BPR sebagai salah satu pilar penting dalam sistem keuangan daerah.