Bprnews.id - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Made Mangku Pastika mendorong Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Bali. Hal ini disampaikannya dalam acara penyerapan aspirasi di Denpasar, Kamis.

"Diperlukan literasi keuangan agar rakyat tidak mudah tergiur oleh tawaran keuntungan tinggi dari lembaga keuangan yang tidak bertanggung jawab," kata Pastika.

Pastika menekankan pentingnya upaya literasi keuangan oleh OJK dan kolaborasi dengan bank perekonomian rakyat (BPR) untuk melindungi masyarakat dari praktik keuangan yang merugikan.

Dalam acara yang bertema Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sejumlah narasumber, termasuk Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali Ananda R Mooy, membahas berbagai isu terkait sektor keuangan di Bali.

Ananda Mooy menyoroti pentingnya meningkatkan literasi keuangan, di mana angka inklusi keuangan di Provinsi Bali pada 2022 mencapai 92%, namun literasi keuangan baru mencapai 57%. Ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk mengedukasi masyarakat tentang risiko dan keamanan finansial.

Selain itu, Ananda Mooy mencatat perkembangan positif dalam sektor perbankan di Bali, dengan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp166,67 triliun pada 2023, menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan di Bali.

Namun demikian, tantangan seperti aktivitas keuangan ilegal dan tingginya tingkat bunga pinjaman masih perlu ditangani dengan serius. Oleh karena itu, OJK tidak hanya mengawasi pelaku jasa keuangan tetapi juga perilakunya agar tidak merugikan masyarakat.

Ketua Perbarindo Bali, Ketut Komplit, menekankan pentingnya mendukung industri keuangan lokal, terutama BPR, yang memiliki peran vital dalam perekonomian dan pengurangan pengangguran.

Direktur Utama Jamkrida Bali, Widiana Karya, menyampaikan bahwa lembaga penjaminan kredit daerah terus berkembang dan memberikan kontribusi positif dalam memajukan sektor keuangan di Bali sejak tahun 2011.