BPRNews.id - Program Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente Bagi Ekonomi Lemah (Gapura Karomah) telah berhenti selama setahun.
Berdasarkan catatan pada Senin (21/10/2024), program ini dihentikan sejak akhir 2023 seiring berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tala, H Sukamta dan Abdi Rahman.
Selama lima tahun kepemimpinan Sukamta-Abdi, puluhan miliar dana dari kas daerah telah disalurkan melalui PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tala untuk menjalankan program Gapura Karomah.
Direktur PT BPR Tala, Suprapto, saat dikonfirmasi, mengakui bahwa program tersebut memang telah berakhir, karena Gapura Karomah merupakan bagian dari RPJMD Tala 2018-2023.
"Jadi, program Gapura Karomah memang dijalankan sesuai periode tersebut," jelas Suprapto.
Dari segi manfaat, ia menjelaskan bahwa program ini memberikan dampak positif karena mampu mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Minat masyarakat Tala terhadap program ini, menurutnya, sangat tinggi. Bahkan masih cukup banyak warga yang datang ke kantor PT BPR Tala di Jalan Pangeran Antasari untuk menanyakan kelanjutan program Gapura Karomah.
"Warga yang masih bertanya tentang Gapura Karomah cukup banyak. Hanya saja, kami tidak mendata jumlah pastinya," ujar Suprapto.
BPRNews.id - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Kalimantan Selatan (Kalsel) akan segera mengalami peleburan, di mana BPR kabupaten akan berubah menjadi cabang.
Hal ini disampaikan oleh Direktur BPR Tanah Laut (Tala), Suprapto, pada Jumat (18/10). Menurutnya, langkah peleburan ini dilakukan untuk memperkuat sektor keuangan serta memperkuat peran BPR di daerah.
“Jadi nantinya akan muncul nama BPR baru, yang akan berpusat di ibu kota Provinsi Kalsel. Setiap BPR diwajibkan memiliki modal inti minimal Rp6 miliar di akhir tahun 2024,” ujarnya pada Jumat (18/10).
Suprapto menambahkan bahwa aturan ini merupakan amanat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 7 Tahun 2024.
“Kalau proses merger ini jadi, maka BPR Tala akan menjadi cabang. Namun, untuk kantor pusatnya masih belum ditentukan. Diperkirakan, entitas baru ini akan terbentuk pada tahun 2027,” jelasnya lebih lanjut.
Meski begitu, Suprapto mengungkapkan bahwa proses merger ini masih membutuhkan waktu karena memerlukan persetujuan dari seluruh pemegang saham.
Sebelumnya, OJK telah meminta agar BPR di seluruh kota/kabupaten di Kalsel melakukan aksi merger, seiring dengan fenomena industri keuangan yang cenderung menekan keberadaan BPR.
BPRNews.id - Mayoritas rekening nasabah perbankan di Indonesia saat ini sudah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dengan cakupan mencapai 99,94% dari total rekening yang ada di bank atau setara dengan 592,41 juta rekening.
"Hingga akhir Agustus 2024 mencapai 99,94% dari total rekening atau setara 592,41 juta nasabah Bank Umum," ujar Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, saat konferensi pers usai rapat berkala KSSK pada Jumat (18/10/2024).
Selain itu, nasabah di luar bank umum yang memiliki rekening dengan saldo maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank juga sudah dijamin oleh LPS. Rekening nasabah BPR/BPRS juga hampir seluruhnya dijamin, dengan proporsi 99,98% dari total rekening, atau setara dengan 15,81 juta rekening.
Sebagai tambahan, saat ini LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan (TBP) untuk simpanan rupiah di bank umum pada level 4,25%, sedangkan TBP untuk simpanan rupiah di BPR sebesar 6,75%. Sementara itu, untuk simpanan valas di bank umum, TBP ditetapkan sebesar 2,25%.
Penetapan TBP ini bertujuan memberikan ruang bagi perbankan untuk mengelola likuiditas serta menyesuaikan suku bunga simpanan. "Ini dievaluasi memperhatikan suku bunga pasar simpanan, likuiditas perbankan, serta respons atas kebijakan suku bunga acuan bank sentral yang bersifat gradual dan tetap menjaga cakupan penjaminan yang memadai," jelas Purbaya.
TBP tersebut berlaku dari 1 Oktober 2024 hingga 31 Januari 2025. Perlu diingat, TBP merupakan batas suku bunga maksimal agar simpanan nasabah dapat masuk ke dalam program penjaminan simpanan LPS.
BPRNews.id - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Agung Sejahtera secara resmi membuka kantor cabang di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Kantor cabang baru ini berlokasi di Jalan Agil Kusumadiya, jalur Kudus-Semarang, dan peresmian dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah, Sumarjono.
Turut hadir dalam acara tersebut adalah Pemegang Saham Pengendali BPR Agung Sejahtera, H. Musthofa, pemegang saham Hj. Atiek Musthofa, Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus Revlisianto Subekti, serta para pimpinan perbankan di Kudus, nasabah, dan deposan yang telah menjadi mitra strategis selama ini.
Sumarjono, Kepala OJK Jawa Tengah, memberikan apresiasi atas pembukaan cabang baru ini dan menilai kehadiran BPR Agung Sejahtera akan memberikan dampak positif bagi sektor UMKM di Kudus.
"BPR AS ini menjadi satu-satunya BPR di Indonesia yang sudah mengantongi izin penyaluran KUR. Ini tentu akan menjadi daya saing bagi BPR AS guna mengembangkan layanan jasa keuangan, khususnya bagi masyarakat Kudus," ungkap Sumarjono.
H. Musthofa, selaku pemegang saham pengendali BPR Agung Sejahtera, merasa bersyukur atas pencapaian ini dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat.
"Alhamdulillah, hari ini kantor cabang kedua kami resmi dibuka di Kudus," ujar Musthofa, yang juga merupakan mantan Bupati Kudus.
Sebagai anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Musthofa juga menekankan bahwa sektor perbankan, terutama BPR, kini didukung oleh peraturan perundang-undangan yang semakin memudahkan perkembangannya, serta pengawasan dari OJK.
Selain itu, BPR Agung Sejahtera kini fokus pada pengembangan layanan digital bagi nasabah, seperti layanan M-Banking, serta kerja sama dengan bank konvensional untuk menyediakan layanan ATM bersama.
"Jadi jangan heran kalau kantor terlihat sepi, karena banyak layanan yang sudah beralih ke digital," pungkas Musthofa.
BPRNews.id - PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) kembali menegaskan komitmennya sebagai mitra perlindungan masyarakat melalui program "Literasi Asuransi untuk Negeri" yang diadakan di Semarang, Jawa Tengah. Program ini bertujuan meningkatkan literasi keuangan dan kesehatan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta agen laku pandai Bank Mandiri.
Bekerjasama dengan Dewan Asuransi Indonesia (DAI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kegiatan ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Asuransi 2024. AXA Mandiri berbagi pengetahuan kepada 70 pelaku UMKM dan agen laku pandai mengenai pentingnya kesehatan dan pengelolaan keuangan yang baik.
Chief Communication Officer AXA Mandiri, Atria Rai, menyampaikan bahwa Hari Asuransi 2024 dan Bulan Inklusi Keuangan OJK menjadi momen penting untuk menekankan perlindungan kesehatan, jiwa, dan perencanaan keuangan bagi masyarakat. "Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dari berbagai pihak termasuk regulator dan asosiasi agar memberikan pemahaman bagi masyarakat luas untuk memiliki hidup lebih sehat dan terlindungi," jelas Atria.
Salah satu tujuan dari acara ini adalah meningkatkan inklusivitas perlindungan asuransi. Atria menambahkan bahwa AXA Mandiri ingin menunjukkan bahwa asuransi kini terjangkau untuk berbagai lapisan masyarakat melalui produk seperti asuransi mikro dan layanan berbasis teknologi digital.
Program ini juga mendukung Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) yang diusung pemerintah. AXA Mandiri turut menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan untuk peserta sebagai bagian dari acara literasi ini.
Selama 20 tahun hadir di Indonesia, AXA Mandiri berupaya memberdayakan masyarakat dengan menyediakan produk perlindungan seperti asuransi jiwa, kesehatan, penyakit kritis, dana pensiun, dan perencanaan keuangan masa depan. AXA Mandiri telah melayani lebih dari 4 juta masyarakat Indonesia dengan dukungan lebih dari 2.000 Financial Advisor di lebih dari 1. 500 kantor cabang Bank Mandiri dan Bank Syariah Indonesia, serta lebih dari 350 tenaga penjualan lainnya.
BPRNews.id - Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan mengadakan acara Semarak UMKM Sriwijaya 2024 di Atrium Palembang Indah Mall pada Jumat, 25 Oktober 2024. Acara ini dihadiri langsung oleh Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, SH., MSE.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan, Ricky P. Gozali, menjelaskan bahwa acara ini adalah kesempatan emas bagi para pelaku UMKM di Sumatera Selatan, khususnya UMKM binaan Bank Indonesia, untuk memamerkan produk-produk terbaik mereka. Harapannya, produk tersebut tidak hanya dikenal di tingkat lokal, tetapi juga bisa menembus pasar nasional dan bahkan internasional.
"Kegiatan ini wujud kepedulian Bank Indonesia kepada pelaku UMKM, terutama bagi UMKM binaan Bank Indonesia untuk dapat didorong menjadi UMKM naik kelas. Kegiatan ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia terus berkontribusi positif bagi pembangunan ekonomi masyarakat," ujar Ricky dalam sambutannya.
Acara ini dikemas dalam bentuk bazar dan pameran produk-produk UMKM. Sementara itu, Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, mengapresiasi peran Bank Indonesia dalam mendorong perkembangan UMKM. Ia menegaskan pentingnya dukungan bagi UMKM agar bisa berkembang dan berdaya saing, tidak hanya di pasar nasional tetapi juga internasional.
Dalam sambutannya, Elen menyatakan harapannya agar kolaborasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bisa mendorong perekonomian daerah melalui UMKM. “Selaku pemerintah dan juga sebagai pembina UMKM, saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada para pelaku UMKM yang terpilih dalam kegiatan semarak UMKM 2024 ini, seraya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Sumatera Selatan yang sudah berkomitmen untuk mendukung perkembangan UMKM,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa acara ini memberi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk tumbuh lebih inovatif dan kreatif, karena acara ini mempertemukan para pengusaha dengan berbagai produk unggulan mereka untuk dipromosikan lebih luas.
BPRNews.id - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Haneda Mitra Usaha telah mengumumkan rencana perubahan pemegang saham pengendali. Saham yang saat ini dikuasai oleh Zulkifli Hasan akan dialihkan kepada Randy Zanata. Dalam pengumuman resminya yang dirilis pada 21 Oktober 2024, disebutkan bahwa Zulkifli Hasan saat ini memegang 56,25% saham BPR Haneda, sementara putrinya, Putri Zulkifli Hasan, memiliki 25%, dan sisa saham sebesar 18,75% dimiliki oleh Soraya, istri Zulkifli.
Zulkifli Hasan adalah politisi senior yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan telah menjabat sebagai Menteri Kehutanan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta Menteri Perdagangan di bawah pemerintahan Joko Widodo. Saat ini, ia dipercaya sebagai Menteri Koordinator Pangan di kabinet Prabowo-Gibran. Putri Zulkifli Hasan sendiri adalah anggota DPR RI terpilih untuk periode 2024-2029 mewakili daerah pemilihan Lampung 1.
Dalam pengumuman tersebut, disebutkan bahwa BPR Haneda akan meningkatkan modal menjadi Rp15 miliar, naik dari Rp8 miliar melalui aksi rights issue. Tiga pemegang saham baru akan masuk, yaitu PT Bersaudara Utama Maju, PT Komunikasi Jejala Indonesia, dan Randy Zenata.
Penambahan pemegang saham ini menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali. Setelah peningkatan modal, pemegang saham pengendali akan beralih kepada Randy Zenata. Komposisi kepemilikan saham setelah penambahan modal akan menjadi: Randy Zenata (33,33%), PT Bersaudara Utama Maju (20%), Zulkifli Hasan (20%), PT Komunikasi Jejala Indonesia (16,67%), Putri Zulkifli Hasan (6,67%), dan Soraya.
Randy Zenata sendiri adalah keponakan Zulkifli Hasan, putra Zainudin Hasan, mantan Bupati Lampung Selatan yang divonis 12 tahun penjara dalam kasus korupsi.
“Proses pengambilalihan ini diperkirakan akan selesai pada November 2024,” demikian disampaikan dalam pengumuman tersebut, Selasa (22/10/2024).
BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan dukungannya terhadap sektor pariwisata Indonesia dengan menggelar kembali “DiIndonesiaAja Travel Fair” (DIATF) di empat kota besar di Indonesia sepanjang tahun 2024. Kepala Kantor Perwakilan LPS I Medan, Muhamad Yusron, menyampaikan bahwa acara di Medan ini berlangsung dari tanggal 25 hingga 27 Oktober 2024, bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO). “Melalui acara ini, kami berusaha mendorong sektor pariwisata serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan simpanan,” ujarnya pada Jumat.
Untuk DIATF tahun ini, selain di Medan, acara telah berlangsung di Surabaya pada 27-29 September dan Jakarta pada 4-6 Oktober, serta akan disusul di Makassar pada 1-3 November mendatang.
Selama pameran, LPS juga menyosialisasikan perlindungan simpanan kepada para pengunjung. “Hal ini merupakan dukungan kami terhadap ekonomi pariwisata sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, masyarakat perlu lebih paham tentang perlindungan simpanan,” jelas Yusron.
Nova Arisna, Sekretaris Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berharap acara ini mendorong program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) yang semakin dikenal luas. “Pemilihan empat kota ini selaras dengan tingginya pergerakan wisatawan nusantara di daerah tersebut, sehingga diharapkan mampu memperkuat kesadaran akan program BBWI, baik di kalangan pemerintah daerah maupun masyarakat luas,” ujar Nova.
Nova juga menegaskan peran penting pemerintah daerah dalam menyukseskan program ini. "Dukungan mereka sangat dibutuhkan dalam memperkuat pariwisata lokal dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara di seluruh Indonesia,” tambahnya.
BPRNews.id - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Hulu Sungai Selatan, memang tak setenar Bank Kalsel. Namun, kiprah bank milik Pemkab HSS ini sudah familiar di kalangan masyarakat perdesaan, khususnya di kalangan UMKM, pedagang kecil di pasar serta petani.
Menyusul terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 tahun 2024 tentang BPR/BPR Syariah, modal inti yang dimiliki BPR daerah minimal Rp 6 miliar.
Pengelola BPR HSS pun butuh tambahan dana berupa penyertaan modal. Selain memenuhi batas minimal modal inti, juga agar lebih leluasa mengembangkan produk dan usaha.
Direktur BPR HSS Akhmad Zainudin berharap usulan penambahan modal ini mendapatkan dukungan pemilik saham (dalam hal ini Pemkab HSS) dan juga DPRD HSS.
“Kami sudah ajukan permohonan penambahan modal ini sejak 2023. Semoga bisa dikawal pemegang saham dan mendapat persetujuan DPRD,” kata Zainudin.
Sementara itu, terkait penyertaan modal tersebut, anggota Komisi III DPRD HSS, Yusperi, kepada banjarmasinpost.co.id, Jumat (25/10/2024) mengatakan, untuk 2024 ini tidak masuk dalam program yang diajukan Pemkab HSS.
“Di APBD Perubahan 2024, tentunya tak bisa masuk skala prioritas. Yang masuk adalah penyertaan modal untuk Perseroda PDAM,” kata Yusperi.
Bahkan, PDAM mendapatkan modal cukup besar Rp 8 miliar. Yusperi sepakat, keberadaan BPR sebagai bank milik Pemkab HSS harus mendapat dukungan permodalan agar bisa terus berkembang menjadi bank daerah seperti halnya Bank Kalsel.
Namun, pihak pengurus dan pengelola, kata anggota dewan dari PKS ini, harus bisa meyakinkan DPRD bahwa keberadaannya membawa dampak positif bagi masyarakat dan pengelolaannya pun berjalan sehat. “Jangan sampai merugi seperti manajemen sebelumnya,” katanya.
Yusperi juga memastikan, setiap program yang berdampak positif pada masyarakat, secara anggaran bakal didukung DPRD.
“Apalagi kalau keberadaan bank ini untuk mencegah masyarakat pinjam uang ke rentenir. Tentu kami dukung, jika diajukan lagi pada APBD murni 2025 mendatang. Yang penting beri kami penjelasan mengapa harus dikasih modal tambahan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Direktur BPR HSS menyatakan, meski belum bisa memberi dividen, namun BPR sudah menghasilkan laba, karena saat ini pihaknya masih menanggung beban kerugian pengelola sebelumnya.
“Insya Allah kalau diberi kepercayaan kami mampu lebih berkembang lagi. Bahkan, jika mendapat support modal yang besar, kami sudah membuat rencana produk unggulan bunga 0 persen,” katanya.
Sebagai pengelola, kata Zainudin, pihaknya sudah proaktif memasarkan produk ke kalangan menengah ke bawah, baik simpanan maupun pinjaman kredit dengan turun ke pasar-pasar hingga ke petani-petani agar tak terjerat rentenir.
BPRNews.id - Pada Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 yang berlangsung di The Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Kementerian Agama (Kemenag), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis buku pedoman untuk produk inovasi yang menggabungkan wakaf uang dan deposito bernama *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD). Acara ini dihadiri oleh 150 peserta, termasuk perwakilan dari seluruh bank syariah di Indonesia, Sekretaris BWI, Pejabat Gubernur Aceh, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta pengawas syariah.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa CWLD adalah langkah inovatif yang mengintegrasikan fungsi komersial dan sosial dari perbankan syariah. "CWLD ini mampu menciptakan manfaat bersama bagi perbankan syariah dan wakaf, sehingga keduanya bisa tumbuh dan berkembang bersama," ujarnya.
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Prof. Waryono Abdul Ghafur, menyebutkan bahwa pedoman ini adalah wujud kolaborasi antara Kemenag, BWI, dan bank-bank syariah yang telah menjadi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). “Panduan ini menjadi upaya bersama untuk memastikan pengelolaan wakaf uang sesuai syariat dan regulasi perbankan syariah,” tutur Prof. Waryono.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga mengingat saat ini terdapat 50 bank syariah yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sekaligus LKS-PWU. Menurutnya, “Kolaborasi ini tidak hanya menjaga tata kelola, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf uang."
Berdasarkan data Kemenag, potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun, namun realisasinya pada 2023 hanya sekitar Rp2,2 triliun atau 1,22% dari potensi tersebut. Prof. Waryono mengungkapkan, “Kesenjangan ini adalah tantangan utama yang perlu diatasi. Kami berharap CWLD bisa mempercepat penghimpunan dana wakaf uang secara nasional."
Jumlah bank syariah yang berperan sebagai LKS-PWU terus bertambah, dari 18 pada 2019 menjadi 50 pada Juli 2024. Namun, Prof. Waryono menilai peningkatan ini masih belum sebanding dengan kenaikan realisasi wakaf uang. "Tantangan utamanya adalah memastikan bank syariah berperan lebih optimal dalam mengelola dan memanfaatkan dana wakaf," ujarnya.
Dian Ediana Rae menambahkan bahwa keunggulan CWLD terletak pada manfaat timbal balik yang dihasilkannya. "Dari sisi perbankan syariah, CWLD dapat meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan likuiditas lebih panjang karena dana wakaf tidak bisa diambil selama jangka waktu wakaf. Dari sisi perwakafan, CWLD memberikan nilai tambah pada aset wakaf serta manfaat berkelanjutan bagi penerima manfaat dan Nazhir Wakaf Uang," jelasnya.
Prof. Waryono optimistis bahwa CWLD akan semakin memperkuat sinergi antara perbankan syariah dan perwakafan. "Kami berharap pedoman ini membantu implementasi CWLD yang efektif, demi kemajuan perbankan syariah dan perwakafan di Indonesia," tutupnya.
BPRNews.id - PT BPR Bank Daerah Karanganyar (BDK) melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan bersama (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat pada Kamis, 24 Oktober 2024. Acara penandatanganan berlangsung di aula kantor Kejaksaan Negeri Karanganyar, dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karanganyar, Roberth Jimmy Lambila, dan Direktur Utama PT BPR Bank Daerah Karanganyar, Haryono.
Usai penandatanganan, Haryono mengungkapkan bahwa tujuan dari kerjasama ini tidak hanya untuk meningkatkan efektivitas penanganan permasalahan hukum yang dihadapi oleh BDK, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan nasabah yang bermitra dengan Bank Daerah Karanganyar. Kesepakatan ini juga mencakup pemberian jasa hukum oleh jaksa pengacara negara, di luar penegakan hukum, serta pertimbangan hukum yang bertujuan untuk menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara serta pemerintah Kabupaten Karanganyar.
"MoU nantinya dari Kejaksaan akan bisa memberikan pertimbangan hukum. Kejaksaan merupakan jaksa pengacara di mana nantinya dari Kejaksaan bisa memberikan pendapat hukum (legal opinion) dan/atau pendampingan hukum dan audit hukum," terangnya.
Haryono menambahkan bahwa dengan adanya MoU ini, Kejaksaan dapat berperan aktif dalam memulihkan keuangan negara. Dia berharap melalui negosiasi, mediasi, dan fasilitasi, Kejaksaan dapat menegakkan kewibawaan pemerintah, khususnya terhadap sejumlah nasabah yang menghadapi masalah.
"Nantinya kita minta bantuan Kejaksaan untuk bisa memanggil beberapa nasabah bermasalah, terutama nasabah-nasabah yang mengalami kredit macet," papar dia.
Di tempat yang sama, Kajari Roberth Jimmy Lambila, melalui Kasi Datun Kejari Karanganyar, Agus Rudiwawan, menegaskan bahwa penandatanganan MoU ini sejalan dengan proses yang dilakukan oleh sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) atau perusahaan umum daerah (PUD) di Kabupaten Karanganyar sebelumnya.
"Sebagai jaksa pengacara negara (JPN) tentunya kita juga memiliki tugas membantu permasalahan yang dialami pemerintah daerah atau kabupaten, terutama pendampingan terkait permasalahan hukum yang terjadi di BUMD atau PUD, notabenenya adalah perusahaan milik pemerintah setempat," pungkasnya.
BPRNews.id - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) menunjukkan optimisme yang tinggi di tengah tantangan penurunan kelas menengah dan perubahan suku bunga oleh bank sentral. Harapan akan revitalisasi bisnis di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran menjadi pendorong utama bagi perbankan ini.
“Kita positif ya. Jadi kemarin itu kan kita baru saja melakukan pameran expo, saya pikir banyak sektor yang bisa dicermati untuk keseluruhan bank. Baik dari corporate banking, consumer banking hingga retail consumption yang diharapkan akan meningkat,” kata Direktur Consumer Banking CIMB Niaga, Noviady Wahyudi, dalam program “CIMB Niaga Jurnalisme Inspiratif: Journalist Class & Workshop” yang diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat, pada 24-26 Oktober 2024.
Noviady menambahkan, prospek pasar properti dan otomotif diprediksi akan menguat pada tahun mendatang, yang diharapkan dapat diimbangi dengan penurunan suku bunga. Ini tentunya akan mendorong peningkatan penjualan di sektor wealth management, khususnya dari obligasi.
“Dari sektor properti dan otomotif juga harapannya akan ada turn around di tahun depan, dan tentunya seiring dengan penurunan suku bunga, penjualan dari wealth management akan meningkat. Utamanya, dari obligasi dan lain-lain, karena value-nya juga akan mulai berkembang,” terangnya.
Dede, sapaan akrab Noviady, menjelaskan bahwa CIMB Niaga telah mengimplementasikan berbagai strategi inovatif untuk memperkuat posisi di pasar properti. Salah satu langkah strategis adalah melanjutkan kolaborasi dengan developer-developer terkemuka.
“Kita juga sudah menyiapkan dua strategi yang berbeda. Ada satu yang memang di kota besar, tentunya kita akan lanjutkan dengan developer-developer ternama,” akunya.
Selain itu, CIMB Niaga juga fokus untuk memperluas pangsa pasar di secondary cities, dengan target awal 16 kota, yang direncanakan akan meningkat menjadi 30 kota pada tahun ini.
Pertumbuhan dalam pembelian rumah dan penyaluran KPR di beberapa secondary cities, seperti Malang dan Solo, menunjukkan lonjakan yang mengesankan dengan angka double digit.
“Kami akan reaktivasi secara lebih agresif terkait dengan marketing event, dengan macam-macam kegiatan,” pungkasnya.
Melihat kinerja CIMB Niaga, terutama di sektor pembiayaan KPR, bank dengan kode saham BNGA ini terus mencatatkan hasil yang positif. Pembiayaan KPR tetap menjadi tulang punggung utama pertumbuhan kredit konsumer. Per Maret 2024, pembiayaan KPR CIMB Niaga tercatat tumbuh 2,4 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan total outstanding KPR mencapai Rp42,94 triliun.
Sementara itu, pembiayaan KPR Syariah mencatatkan angka yang signifikan, dengan total pembiayaan sebesar Rp26 triliun pada semester I-2023, yang mencerminkan pertumbuhan hingga 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.